PALAPA NEWS

Tag: Kemendagri

  • Fahira Idris Dorong Ormas Perkuat Peran Strategis Jaga Stabilitas Jakarta

    Fahira Idris Dorong Ormas Perkuat Peran Strategis Jaga Stabilitas Jakarta

    JAKARTA, PALAPA NEWS –

    Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris mendorong organisasi kemasyarakatan (ormas) di Ibu Kota untuk memperkuat peran strategis dan sinergi lintas elemen dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan keharmonisan Jakarta.

    Hal itu disampaikan Fahira saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Forum Lintas Ormas Provinsi DKI Jakarta bersama Ormas Bang Japar di Markas Komando Bang Japar, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 Januari 2026.

    Fahira menegaskan, forum silaturahmi lintas ormas merupakan ruang konsolidasi kebangsaan yang penting untuk merawat persatuan di tengah kompleksitas Jakarta sebagai kota multikultural. Menurut dia, kerja-kerja ormas di tingkat akar rumput selama ini menjadi penyangga sosial yang berkontribusi langsung terhadap kondusivitas wilayah.

    “Forum lintas ormas adalah rumah besar kebersamaan. Dari sinilah energi persatuan dirawat, sekaligus diarahkan menjadi aksi nyata dalam menjaga stabilitas Jakarta,” kata Fahira.

    Ia mengingatkan, Forum Lintas Ormas yang dikukuhkan pada Oktober 2021 telah berkembang menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Sejumlah program sosial dan kebangsaan, seperti Jumat Berkah, penanaman pohon, audiensi lintas sektor, hingga deklarasi menjaga Jakarta aman dan damai, disebutnya sebagai wujud konkret peran ormas dalam pembangunan sosial.

    Menurut Fahira, ormas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Peran itu mencakup penguatan ketertiban lingkungan bersama TNI, Polri, dan Forkopimda, penyaluran aspirasi publik secara konstruktif, hingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

    “Jakarta membutuhkan ormas yang solutif, menyejukkan, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Ormas harus tampil sebagai bagian dari solusi dalam merawat persatuan dan ketahanan sosial,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Umum Bang Japar, Fahira juga menegaskan komitmen organisasinya untuk terus berjalan seiring dengan Forum Lintas Ormas serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Ia menyebut dukungan terhadap berbagai inisiatif pengamanan berbasis masyarakat, termasuk program Jaga Jakarta, sebagai bagian dari upaya membangun sistem keamanan partisipatif.

    “Menjaga Jakarta bukan hanya soal mencegah gangguan kamtibmas, tetapi juga membangun rasa aman, keadilan sosial, dan kebersamaan sebagai fondasi ketahanan kota,” kata Fahira.

    Silaturahmi kebangsaan ini dihadiri perwakilan berbagai ormas se-DKI Jakarta, jajaran pengurus Forum Lintas Ormas Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, serta unsur Kesbangpol Jakarta Selatan.

  • Pengamat Kritik Kelangkaan Blangko e-KTP, Bupati Bogor Diminta Turun Tangan

    Pengamat Kritik Kelangkaan Blangko e-KTP, Bupati Bogor Diminta Turun Tangan

    PALAPANEWS.ASIA, KABUAPTEN BOGOR –

    22 Januari 2026 — Isu kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di sejumlah daerah pada awal 2026 menjadi sorotan pengamat kebijakan publik. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan administrasi kependudukan dan merugikan masyarakat.

    Pengamat Kebijakan Publik, Edi Prastio, S.H., M.H., CPLA, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia (PADI), menyayangkan terjadinya keterlambatan pendistribusian blangko e-KTP oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

    “Selama ini Ditjen Dukcapil Kemendagri selalu menyampaikan bahwa stok blangko aman. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Di beberapa daerah justru terjadi keterlambatan, bahkan kekosongan blangko,” ujar Edi, Kamis (22/1/2026).

    Berdasarkan pemantauan PADI di Kabupaten Bogor sejak awal Januari hingga sekarang, banyak warga mengeluhkan sulitnya mencetak e-KTP. Petugas di tingkat kecamatan maupun UPT Dukcapil, kata dia, menyampaikan bahwa blangko kosong dan pencetakan dibatasi maksimal sekitar 15 KTP per hari.

    “Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin pelayanan prima dalam administrasi kependudukan bisa terwujud?” ucap Edi.

    Ia mempertanyakan titik persoalan yang menyebabkan kelambatan tersebut, apakah berada di tingkat pusat atau di daerah. Menurut dia, permintaan blangko seharusnya dapat diajukan jauh hari sebelum pergantian tahun.

    “Kalau memang ini persoalan daerah, berarti ada masalah dalam perencanaan. Permintaan blangko itu bisa diprediksi. Tidak semestinya masyarakat yang menanggung akibatnya,” kata Edi, yang akrab disapa Bung Pras.

    Edi mendorong Bupati Bogor, Rudy Susmanto, S.Si., untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Ia menilai keterlambatan distribusi blangko dari pusat mengindikasikan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

    Selain itu, ia menyoroti kebijakan pencetakan KTP dan dokumen kependudukan yang direncanakan dilakukan di kecamatan. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dievaluasi ulang karena keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah kecamatan.

    “Jangan sampai pelimpahan kewenangan tidak diiringi kesiapan SDM dan sarana. Yang terjadi justru penumpukan masalah baru,” ujarnya.

    Secara khusus, Edi menegaskan perlunya evaluasi kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, S.Sos., agar pelayanan administrasi kependudukan dapat kembali berjalan optimal dan hak-hak sipil masyarakat tidak terhambat.