PALAPA NEWS

Tag: Charles Kossay

  • Charles Kossay Harapkan KPU Jalankan Juknis Yang Telah Ditetapkan, Agar Pemilu di Tanah Papua Jujur, Adil dan Aman

    Charles Kossay Harapkan KPU Jalankan Juknis Yang Telah Ditetapkan, Agar Pemilu di Tanah Papua Jujur, Adil dan Aman

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Menghadapi Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, secara tidak sengaja telah menciptakan berbagai persoalan di grassroot.

    Menyikapi hal ini, Forum Mahasiswa dan Pemuda Tanah Papua (FORMAPA), kemarin, 07 Oktober 2024, telah menggelar Diskusi Publik di Kopi Titan, Tebet, Jakarta Pusat, dengan Tema Diskusi “Penguatan Demokrasi Dalam pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tanah Papua”.

    Charles Kossay, S.Sos, M.Sos, yang didapuk menjadi salah satu Narasumber dalam Diskusi tersebut, adalah Tokoh Pemuda Asal Papua yang kini berdomisili di Jakarta, dan menjadi Salah satu Pengajar di Salah satu Perguruan Tinggi di Jakarta Pula.

    “Saya secara pribadi melihat konteks Pilkada Serentak 2024 di Tanah Papua, mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar dapat menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat, agar dapat Pemilu di Tanah Papua dapat terlaksana secara jujur, adil dan aman,” ungkapnya kepada awak media, Selasa, 08 Oktober 2024, di salah satu Cafe di bilangan Jakarta Pusat.

    “Harapan ini sesungguhnya berharap banyak agar Pemilu dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut di negara kita tercinta ini,” lanjutnya.

    “Seperti yang terjadi saat ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya yang menolak Pasangan Calon yang bukan Orang Asli Papua (OAP)ddengan dasar Undang-Undang Otonomi Papua, namun pada aturan yang lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki Undang-undang dan aturan tersendiri yang mengatur jalannya pemilu yang aman dan damai,”

    “Untuk itu, Saya sebagai Orang Papua, mendukung KPU, dan mengharapkan KPU tetap berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dan Pemerintah RI, guna menghindari chaos dalam pelaksaan Pemilu di Tanah Papua,” tambahnya.

    “Kekhawatiran utama saya adan konflik di akar rumput akan terjadi, jika tidak menggunakan Petunjuk Teknik (juknis) yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat, di mana konflik-konflik itu nantinya hanya akan merugikan masyarakat di grassroot, kerusakan fasilitas umum, pertikaian berdarah dan hal-hal lainnya, yang tidak kita inginkan bersama,” lanjut Bang Chako, sapaan akrab Charles Kossay.

    “intinya, saya berharap KPU se Tanah Papua, bisa menjalankan seluruh rangkaian Pemilu dengan baik dan aman, serta tanpa konflik, sesuai dengan Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh KPU Pusat, jangan biarkan ada aturan lain yang akan merusak sistem yang telah terbangun dengan baik” tutupnya.

  • Charles Kossay Ungkap Kegelisahan Potensi Konflik Pada Pilkada Serentak di Tanah Papua

    Charles Kossay Ungkap Kegelisahan Potensi Konflik Pada Pilkada Serentak di Tanah Papua

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Pemilihan Kepala Daerah di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota semakin mendekat, seribu satu problema yang juga mulai mencuat. Issu money politics, saling sikut dan menjatuhkan, penebaran janji-janji, dan seribu satu macam mewarnai Indonesia untuk kedua kalinya di 2024, setelah Pemilihan Presiden dan Anggota DPR beberapa waktu yang lalu.

    Tidak hanya menjadi issu di kota besar, bahkan merambah ke Papua, yang saat ini telah memiliki 6 Provinsi. Issu Money Politics hingga konflik kepentingan telah mewarnai proses yang terjalani mendekati Pemilukada 2024.

    Mengingat hal tersebut, Forum Mahasiswa dan Pemuda Tanah Papua (FORMAPA) menggelar Diskusi Publik yang bertema “Penguatan Demokrasi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tanah Papua” yang digelar di Kopi Titan, Tebet Jakarta Timur, Senin, 07 Oktober 2024.

    Diskusi yang menghadirkan 3 Narasumber/Panelis yang merupakan Putra Asli Papua dan merupakan tokoh muda Papua di Jakarta; Moytuer Bimasa, S.Sos, Sharul dan Charles Kossay, S.Sos, M,Sos dihadiri puluhan peserta yang memenuhi Kopi Titan.

    Moytuer Bimasa, S.Sos dalam penyampaian Materinya mengungkapkan bahwa Pemilu Kepala Daerah di Tahun 2024, Papua telah memiliki 6 Provinsi, sementara di Pemilu Kada sebelumnya Papua hanya memiliki 2 Provinsi, hal ini menyebabkan kerentanan konflik semakin luas di tanah papua.

    Sementara itu, narasumber kedua, Sharul mengungkapkan bahwa Posisi Mahasiswa dan Pemuda Papua saat ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan ujung tombak dalam upaya-upaya menyelamatkan Papua dari konflik yang berkepanjangan yang akan terjadi pasca Pemuilukada ini, salah satunya dengan cara bijak menggunakan media sosial, melakukan ajakan dan langkah lain guna memberikan penyadaran positif bagi segala fihak.

    Di akhir sesi, Narasumber, Charles Kossay, S.Sos, M.Sos mengungkapkan saat ini begitu banyak konflik yang telah terjadi di papua saat ini, mulai dari pemilihan presiden dan dpr beberapa waktu lalu hingga saat ini, konflik-konflik semakin menguat dan menghantui tanah papua.

    “Salah satunya adalah persiteruan antara Majelis Rakyar Papua (MRP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana MRP menginginkan penggunaan UU Otonomi Daerah sebagai landasan dalam Pemilukada di papua, sementara KPU tetap bersikukuh dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan secara Nasional di Seluruh Indonesia, dan hingga saat ini masih berjalan dan telah berada di Mahkamah Agung (MA)” ungkapnya.

    “Begitupun dengan budaya Money Politics, bukan hanya menjadi issu Lokal Tanah Papua, namun juga menjadi issu Nasional, untuk menduduki jabatan yang diinginkan, maka issu ini adalah menjadi suatu keharusan, dimana harga 500 juta, 1 Milyar adalah nilai minimum yang harus keluar untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan, lalu bagaimana untuk memerangi Money Politic ini, satu-satunya cara adalah dengan melegalkannya, karena Money Politic ini mustahil untuk ditiadakan,” tandas tegas Bang Chako, panggilan akrab Charles Kossay, S.Sos, M.Sos, yang juga merupakan Salah Satu Tenaga Pengajar di Perguruan Tinggi di Jakarta ini.

  • FORMAPA Gelar Diskusi Publik Tentang Kekhawatiran Pembangunan di Papua

    FORMAPA Gelar Diskusi Publik Tentang Kekhawatiran Pembangunan di Papua

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Salah satu program utama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode adalah Pengembangan Wilayah Timur Indonesia, lebih spesifiknya ke Pulau Papua, yang berada di ujung timur Wilayah Negara Republik Indonesia.

    Memasuki akhir pemerintahan Jokowi, Forum Mahasiswa dan Pemuda Tanah Papua (FORMAPA) menggelar Diskusi Publik untuk menyikapi hal tersebut diatas. Bertempat di Kopi Titan, Jl. Tebet Timur Dalam II, Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Timur, dengan mengusung tema “Pentingnya peningkatan pembangunan di wilayah Papua untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Senin, 19 Agustus 2024.

    Pada kesempatan tersebut, Narasumber yang mengisi diskusi publik ini salah satunya adalah Tokoh Pemuda Papua, Charles Kossay dan Staf Pengajar di Universitas Kristen Indonesia, Laurens Ikinia.

    Charles Kossay yang dikenal juga dengan nama Abang Chako ini adalah Narasumber pertama dalam diskusi ini, yang merupakan jebolan S2 di Universitas Nasional Jakarta, mengungkap bahwa dalam 2 kali periode kepemimpinan Jokowi, terlihat jelas bagaimana kepedulian beliau terhadap Papua, antara lain penetapan Otonomi Khusus bagi Papua, pemekaran 4 Provinsi dan lainnya.

    “Di Papua ada 4 hal yang wajib menjadi sorotan utama, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Kreatif,” ujar Abang Chako membuka sesi pemaparannya

    “Kita memiliki potensi sebagai kontrol sosial dalam mengawal seluruh kebijakan yang terjadi di Papua dan bahkan mengawal seluruh prosesnya, jangan ada ketimpangan yang akan berakibat merugikan masyarakat Papua,” ungkap Charles Kossay.

    “Selanjutnya, apakah anggota DPR yang mewakili Papua di DPR-RI memiliki kapasitas dan Kapabilitas untuk mewakili Papua dan mau memperjuangkan hak-hak Papua di DPR-RI?” ungkapnya kembali kepada peserta Diskusi.

    Sementara itu, Narasumber selanjutnya, Laurens Ikinia, yang merupakan salah satu tim Pengajar di Universitas Kristen Indonesia mengungkapkan beberapa point dalam pemaparannya, Filosopi pembangunan yang cocok untuk di tetapkan di Papua, 4 Pilar Demokrasi, serta Kebijakan pembangunan terhadap Papua.

    “Bentuk pemikiran yang harus dilakukan sebagai Masyarakat Papua terhadap negara ini adalah Papua bukan Beban, tapi Papua adalah potensi,” ungkapnya.

    “Di bidang pendidikan, saya pernah mencoba mengkalkulasi biaya pendidikan bagi seluruh anak-anak Papua, yaitu sebesar 1,5 – 2 T untuk kemajuan pendidikan anak-anak Papua kedepannya,” lanjutnya lagi.