Kategori: PEMERINTAHAN

  • Jokowi Meresmikan Pabrik Pemurnian (smelter) Tembaga Dan Logam Mulia Milik PT AMNT Di Kab. Sumbawa Barat, NTB

    Jokowi Meresmikan Pabrik Pemurnian (smelter) Tembaga Dan Logam Mulia Milik PT AMNT Di Kab. Sumbawa Barat, NTB

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan pabrik pemurnian (smelter) tembaga dan logam mulia milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin – 23/9 /2024 .

    “Agenda utama kunjungan ke NTB adalah peresmian Proyek Pembangunan Smelter milik
    PT Amman di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB),” ungkap Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Minggu (22/9/2024).

    Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran persiapan menyambut Presiden Jokowi di NTB.

    Menurut Gita, semua persiapan telah disesuaikan dengan protokol keamanan kepresidenan, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut kunjungan penting ini.

    Persiapan yang Dilakukan

    Beberapa persiapan yang dilakukan antara lain penyediaan helikopter oleh Danlanud Zam Mataram, keamanan di setiap titik oleh Korem 162/Wira Bhakti, serta pengaturan lalu lintas oleh Polda NTB. Selain itu, aspek kesehatan dan berbagai persiapan lain juga telah dikondisikan baik .

    Komitmen PT Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Proyek Strategis NasionalVice President of Corporate Communications and Investor Relations Amman, Kartika Octaviana, menyatakan bahwa PT Amman terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan fasilitas smelter tembaga dan pemurnian logam mulia (PMR), yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.

    Kapasitas Produksi

    Sampai dengan kuartal III tahun 2018, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatatkan pertumbuhan produksi feronikel menjadi sebesar 19.264 ton nikel
    Sampai dengan kuartal III tahun 2018, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatatkan pertumbuhan produksi feronikel menjadi sebesar 19.264 ton nikel
    Setelah fasilitas ini beroperasi, smelter tembaga dan PMR Amman diproyeksikan mampu memproses hingga 900 ribu kiloton per tahun (ktpa) konsentrat dari tambang Batu Hijau dan proyek Elang.

    Dari hasil pengolahan ini, smelter akan memproduksi katoda tembaga hingga 222 ktpa dan asam sulfat sebanyak 830 ktpa.

    Sementara itu, fasilitas PMR akan menghasilkan 18 ton per tahun (tpa) emas batangan, 55 tpa perak batangan, dan 70 tpa selenium.

    Penggunaan LNG untuk Operasional Smelter Sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak lingkungan, PT Amman telah menandatangani perjanjian dengan PT Pertamina (Persero) pada September tahun lalu. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pasokan liquefied natural gas (LNG) bagi pembangkit listrik tenaga gas dan uap yang mendukung operasional smelter tembaga dan PMR.

  • Diduga Ada Pungli, Walikota Jakarta Barat Diminta Tertibkan Bangunan Liar di Kapuk*

    Diduga Ada Pungli, Walikota Jakarta Barat Diminta Tertibkan Bangunan Liar di Kapuk*

    JAKARTA – palapanews.id

    Ironis bangunan yang berdiri di atas saluran Air di Jalan Pos Polisi Rt. 006/007. Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administratif Jakarta Barat yang sudah dilaporkan ke Walikota Jakarta Barat hingga kini belum juga dilakukan penertiban.

    Pihak Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng hingga Walikota Administrasi Jakarta Barat hingga saat ini, diduga tidak ada upaya untuk melakukan penertiban bangunan liar tersebut, diduga kuat berdirinya bangunan tidak memiliki ijin IMB.

    “Kami menduga ada Pungli ke Aparatur terkait dari bawah hingga keatas sehingga bangunan liar dan kumuh yang merusak pemandangan tersebut masih tegak berdiri”, Ungkap Direktur Investigasi DPP LSM MAJAS Provinsi DKI Jakarta Agus Sudjeni, SH,
    Jumat (5/7/2024).

    “Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDH) Jakarta Barat pun tidak ada tindakan. Dengan Harapan setelah terbitnya pemberitaan ini Walikota Administrasi Jakarta Barat segera memerintahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk dapat segera dilakuan tindakan penertiban bangunan liar tersebut”, Tambah Tokoh Pemuda Betawi tersebut.

    “Jika sampai tidak ada tindakan dari Walikota Jakarta Barat terhadap bangunan liar tersebut. Kami akan mengadukan hal ini ke Pj. Gubernur DKI Jakarta, Tim Satgas Saber Pungli Menkopolhukam RI dan KPK RI. Jika tidak juga kami akan gelar demonstrasi di lokasi dan kantor Walikota Jakarta Barat”, tutup Agus Sudjeni, SH. (red/time)

  • Jaring Kerjasama, Sylviana Murni Sah menjadi Dewan Pembina DPP-GPIB

    Jaring Kerjasama, Sylviana Murni Sah menjadi Dewan Pembina DPP-GPIB

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Upaya untuk mengembangkan Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) sebagai sebuah organisasi yang eksis dalam dunia pendidikan Indonesia terus dilakukan oleh para jajaran pengurusnya, dengan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya adalah dengan melakukan Audience ke berbagai fihak.

    Sejalan dengan hal tersebut, Senin, 01 Juli 2024, Beberapa Pengurus DPP-GPIB diterima di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di bilangan Senayan Jakarta, tepatnya di Gedung Sriwijaya.

    Dalam kesempatan tersebut, DPP GPIB diwakili oleh Ir. Agung Karang (Ketua Umum), Rika Rachmawati, SE, Wina Syafiana, A.Md, Reni Dewayani, SH., M.Kn, Hartadi, SH, MH dan Alam Massiri, S.Ag, M.Si, sementara DPD-RI diwakili oleh Ibu Prof. DR. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si.

    “Dalam kesempatan ini, kami dari Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, mengharapkan agar DPD yang saat ini diwakili oleh ibu Prof. DR. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si dapat membantu kami dalam mengemas kembali bentuk pendidikan karakter daru para siswa yang cenderung tidak lagi menghargai orang-orang disekitarnya,” ungkap Ir. Agung Karang, Ketua Umum DPP-GPIB dalam kesempatan yang diberikan kepadanya.

    Sementara itu, Hartadi, SH, MH mengungkapkan kebingungan yang terjadi dalam pengaplikasian berbagai aturan yang ada, karena banyaknya celah baik bagi pihak sekolah maupun bagi pihak komite dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku.

    Dilain sisi, Alam Massiri, Koord. OKK GPIB, mengharapkan adanya regulasi yang jelas, dan dapat membuat pelaku-pelaku pelecehan seksual kepada siswi-siswi menjadi jera dan dapat menghentikan kejahatan seksual tersebut.

    Prof. DR. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si secara gamblang menjelaskan upaya-uapaya yang telah dibangun pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut, salah satunya adalah pembangunan Karakter yang semestinya dibangun dari keluarga terlebih dahulu, Upaya Menangkal hoaks dengan melakukan komunikasi personal dengan pelaku dan korban, UKT yang turut dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak, dan menjelaskan pula secara gamblang, bahwa Indonesia adalah negara dengan regulasi yang sudah sangat baik dibanding dengan negara lain, sayangnya hal ini tidak ditopang dengan pelaksanaannya di tingkat bawah.

    Usai sesi Audience tersebut, Ketua Umum GPIB, Ir. Agung Karang, secara langsung meminta kepada Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, Msi untuk dapat menjadi Dewan Pembina di tubuh DPP-GPIB, dan langsung disetujui oleh Anggota DPD-RI Periode 2019-2024 tersebut.