Palapanews.Asia, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan DKI Jakarta, Hj. Happy Djarot, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Jakarta Utara, Senin (29/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), insan pers, hingga generasi muda.
Dalam pemaparannya, Hj. Happy Djarot menegaskan bahwa Empat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah tantangan zaman.
“Empat pilar ini bukan hanya hafalan atau slogan. Nilai-nilainya harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang,” ujarnya.
Tak sekadar menyampaikan materi, kegiatan tersebut juga diwarnai dengan dialog interaktif. Hj. Happy membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi.
“Saya ingin mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat. Aspirasi itu tugas saya untuk menjembatani dan memperjuangkannya sesuai kewenangan,” tegasnya.
Salah satu aspirasi datang dari komunitas ojek online Pademangan. Perwakilannya, Supri, mengeluhkan belum adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pengemudi ojol. Ia menyoroti praktik suspend hingga pemutusan kemitraan sepihak oleh aplikator tanpa penjelasan yang transparan.
“Kami bekerja di jalan dengan segala risiko. Tapi ketika di-suspend atau diputus mitra, sering kali tanpa kejelasan. Kami berharap keadilan sosial benar-benar hadir, seperti sila kelima Pancasila,” ungkap Supri.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Happy mengaku prihatin dan menilai pekerja berbasis aplikasi memang membutuhkan payung hukum yang lebih kuat. Namun, ia menekankan pentingnya data dan kajian yang komprehensif agar perjuangan tersebut memiliki dasar yang kuat.
“Saya juga terkejut mendengar pemutusan mitra tanpa kesalahan yang jelas. Ini persoalan serius, tapi harus kita dorong dengan data agar kebijakan yang lahir benar-benar adil,” katanya.
Aspirasi juga disampaikan dari kalangan pers. Jerry Patty, perwakilan jurnalis, menyoroti masih adanya kriminalisasi terhadap wartawan, terutama dalam kerja jurnalistik investigatif, meski Undang-Undang Pers telah mengatur kebebasan pers.
Menanggapi hal itu, Hj. Happy menegaskan bahwa pejabat publik yang bekerja dengan benar tidak perlu takut terhadap pemberitaan.
“Wartawan punya kode etik. Kalau ada yang keliru, luruskan secara terbuka, bukan dengan intimidasi atau kriminalisasi,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan media sosial publik, Martin, mempertanyakan peran DPD RI dalam penanganan bencana nasional serta fenomena pesimisme generasi muda yang ramai diperbincangkan melalui narasi “Indonesia Cemas” atau “Indonesia Gelap”.
Hj. Happy pun menjelaskan perbedaan fungsi DPD RI dan DPR RI. Menurutnya, DPD RI tidak memiliki kewenangan anggaran dan bersifat independen.
“Kami hanya empat orang di setiap provinsi dan tidak mewakili partai. Tugas kami menyerap aspirasi dan menjembatani persoalan daerah ke pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Hj. Happy juga menyoroti menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, yang salah satunya dipengaruhi oleh derasnya arus informasi di media sosial. Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan optimisme anak-anak.
“Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya melahirkan, tapi mendidik, mendampingi, memberi kasih sayang, dan memastikan gizi anak terpenuhi. Indonesia Emas dimulai dari keluarga,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Hj. Happy Djarot mengajak masyarakat untuk tetap optimistis, menjaga kesehatan, serta memperkuat nilai kebangsaan dari lingkungan terdekat.
“Indonesia akan maju jika warganya sehat, optimis, dan berpegang teguh pada nilai Pancasila. Semua itu dimulai dari rumah dan komunitas kita masing-masing,” pungkasnya.
