–PalapaNews.Asia/wp-Senin, 26 Januari 2026 PN Samarinda Kaltim, sidang perkara pidana terdakwa I Nyoman Sudiana kembali digelar di pengadilan berlangsung di ruang sidang utama. Persidangan berlangsung di ruang sidang utama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terakhir dari Terdakwa I Nyoman Sudiana dan mantan camat Samsul Alam dan mendengarkan keterangan Terdakwa sendiri.
Dalam kesaksian sebagai mantan camat Samsul Alam ( S.A) menjelaskan surat tersebut di buat dan di keluarkan oleh pihak instansi terkait. Saksi menjelaskan mengenai prosedur administrasi dan keabsahan dokumen yang terkait dengan perkara tersebut. Saksi juga menerangkan kewenangan pihak kecamatan dalam proses administrasi yang menjadi objek perkara.
Keterangan saksi terakhir justru bersipat meringankan terdakwa. Karena tidak menguatkan tuduhan Jaksa penuntut umum ( JPU). Sebab Terdakwa tidak terbukti membuat surut palsu. Fakta persidangan menunjukkan adanya keraguan hukum ( in dubio pro reo) yang seharusnya ditafsirkan kepentingan terdakwa.
Akibatnya, dakwaan ke 1 tidak terbukti karena unsur perbuatan membuat surat palsu tidak dapat dibuktikan secara lengkap dan sah. Karena tidak ada bukti siapa pembuat dan apa alat yang digunakan untuk membuat surat.seperti, stempel basah dan siapa yang menandatanganin surat tersebut. Dakwaan disusun secara berlapis. maka dakwaan ayat ke 2 otomatis gugur ketika dakwaan pertama tidak terpenuhi. Belum ada yang menjadi tersangka sebagai pembuat surat.
Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta asas keadilan dalam hukum pidana, maka terdakwa I Nyoman Sudiana seharusnya diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda”.
Menurut Rustani Selaku kuasa hukum I Nyoman Sudiana dakwaan 1 yang menyatakan I Nyoman Sudiana bersalah karena membuat surat palsu itu tidak berdasar, karena tidak yang bisa membuktikan surat mana yang di palsukan. Dan ketika Nyamon di BAP tidak 1 lembar pun surat yang di sita dari tangan Nyoman.
Sehingga didakwaan ke 2 yang menyatakan menggunakan surat palsu dengan sendirinya gugur karena belum ada tersangka yang di dakwa sebagai pembuat surat palsu dan tidak ada alat bukti yang digunakan sebagai pembuat surat palsu seperti stempel basah, atau siapa yang menandatangani surat tersebut. dakwaan pertama tidak terbukti.
Harapan Rustani Terdakwa akan di putus bebas karena dakwaan jaksa penuntut umum ( JPU) tidak terbukti dan tidak berdasar.
Pasal 263 KUHP- Pemalauan surat.
Ayat ( 1 ) :
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hal, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam pidana penjara paling lama 6 ( enam) tahun.
Ayat ( 2 ) :
Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan benar, diancam pidana yang sama apabila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.
Majelis hakim kemudian menutup persidangan dan menyatakan sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya tanggal 28 Januari 2026, dengan pemeriksaan saksi tambahan. Hakim juga mengingatkan para pihak untuk kembali hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda.
( Basuki Wijaya)
