Kategori: Nasional

  • Ketegangan Dunia Memuncak: Apa Maknanya bagi Indonesia sebagai Negeri ‘Timur’ yang Diberkahi?

    Ketegangan Dunia Memuncak: Apa Maknanya bagi Indonesia sebagai Negeri ‘Timur’ yang Diberkahi?

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA —

    Seminar Blueprint & Roadmap Langit 2026–2029 yang digelar Majelis Gerakan Akhir Zaman (GAZA) berlangsung padat di Asrama Haji Pondok Gede, Rabu. Ruangan penuh sejak pagi, menampilkan campuran peserta: akademisi, aktivis keagamaan, dan sejumlah pemerhati geopolitik yang penasaran dengan cara baca GAZA terhadap dinamika dunia.

    Ketua GAZA, Diki, membuka forum dengan penjelasan mengenai metodologi yang mereka gunakan. Selama beberapa tahun, jaringan GAZA menghimpun ribuan mubasyirat—mimpi yang diyakini membawa pesan simbolik—dan mengolahnya berdampingan dengan data sosial, politik, dan ekonomi. “Kami melihat pola,” kata Diki, menegaskan bahwa temuan mereka bukan ramalan, melainkan pembacaan tren.

    Paparan dimulai dari 2026, tahun yang disebut sebagai fase “kesadaran dan konsolidasi”. GAZA melihat tekanan ekonomi global sebagai pemicu lahirnya inisiatif kemandirian komunitas, mulai dari lumbung pangan kecil hingga energi terbarukan. Indonesia diproyeksikan berada pada posisi diplomatik yang rumit, aktif menengahi konflik regional namun tertekan untuk berpihak pada blok global tertentu.

    Tahun berikutnya, 2027, disebut sebagai fase “ujian dan gejolak”. Seminar menyoroti kemungkinan ujian integritas pemimpin nasional, gejolak ekonomi yang menekan nilai tukar, serta potensi bencana atau krisis kesehatan yang menguji kapasitas pemerintah. Di level internasional, ketegangan di Timur Tengah dan Asia Selatan diprediksi mencapai titik genting, dengan pembentukan blok-blok geopolitik yang semakin keras.

    Pada 2028, GAZA memaparkan fase “peralihan dan konflik besar”. Tahun itu, menurut mereka, politik domestik akan dipenuhi isu identitas dan perebutan orientasi kemandirian bangsa. Krisis energi, pangan, dan ekonomi dapat memicu demonstrasi terbatas. Sementara itu, berbagai titik rawan—dari Kashmir hingga Laut Cina Selatan—diperkirakan berpotensi memicu konflik regional meluas.

    Proyeksi 2029 digambarkan sebagai fase “penentuan dan kebangkitan awal”. Indonesia dipandang berpeluang mengalami koreksi politik besar, dengan lahirnya kepemimpinan yang lebih berfokus pada kemandirian nasional. Di kawasan, Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Bangladesh diproyeksikan dapat membentuk poros baru dunia Islam sebagai respons terhadap perubahan geopolitik.

    GAZA memaparkan bahwa dunia pascakonflik besar kemungkinan bergerak menuju tatanan global baru yang lebih multipolar. Krisis finansial internasional dan pergeseran pusat kekuatan disebut dapat membuka peluang kebangkitan spiritual dan politik umat Islam, sekaligus menyiapkan masyarakat menghadapi fase berikutnya dari rangkaian gejolak global.

    Menutup sesi, Diki menyebut peta jalan empat tahun itu sebagai seruan kesiapsiagaan. “Spiritualitas harus menjadi kompas di tengah perubahan besar,” ujarnya, sebelum peserta kembali terlibat dalam diskusi panel yang mencoba menghubungkan narasi mimpi, data geopolitik, dan arah perjalanan Indonesia.

    (Solihin)

  • PAMI Geruduk Kemendiktisantek, Desak Rektor UNIMA Dicopot karena Dugaan Plagiat

    PAMI Geruduk Kemendiktisantek, Desak Rektor UNIMA Dicopot karena Dugaan Plagiat

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    Puluhan massa dari Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisantek), Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Mereka menuntut pencopotan Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA), Joseph Philip Kambey, yang diduga melakukan plagiarisme dalam sebuah karya ilmiah.

    Dalam aksi ini, peserta membawa poster dan pengeras suara. Mereka menilai kasus plagiarisme yang menyeret nama Kambey sudah terang benderang dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

    Kasus ini mencuat pada 19 Januari 2025 setelah beredar tangkapan layar email dari Reza Amarta Prayoga. Reza mengklaim karya berjudul “The Urgency of Digital Capital and Community Intervention in Developing the Potential of Local Superior Product for MSME in Jambi” sebagai hasil penelitiannya sendiri. Artikel tersebut sebelumnya terbit di Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) tahun 2023 dan tercatat atas nama Joseph Philip Kambey. Tak lama kemudian, JAIM menarik artikel itu dari sistem publikasi.

    Meski polemik masih berjalan, Kambey tetap dilantik sebagai Rektor UNIMA pada 4 Februari 2025. Hal ini menjadi sorotan massa aksi.

    “Kami merujuk pada Permenristek Nomor 19 Tahun 2017. Di situ jelas, calon pemimpin PTN tidak boleh pernah melakukan plagiat. Lalu kenapa aturan ini diabaikan?” ujar Solihin, salah satu orator.

    Koordinator lapangan aksi, Andri, mempertanyakan sikap Kemendiktisantek yang dinilai pasif.

    “Ini kasus hampir setahun. Pengakuan plagiarisme sudah ada. Tapi kementerian seperti pura-pura tidak tahu. Sampai kapan dibiarkan?” katanya.

    PAMI menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tidak ada langkah konkret dari Kemendiktisantek. Mereka memberi batas waktu 7 x 24 jam sejak aksi ini digelar.

    “Kami tunggu respons resmi. Kalau tidak ada tindakan, kami akan datang lagi,” ujar Andri.

    Hingga berita ini diturunkan, Kemendiktisantek belum memberikan keterangan terkait tuntutan massa maupun perkembangan proses evaluasi terhadap Rektor UNIMA.

  • Universitas Al Azhar Medan Siap Ambil Peran Strategis Wujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Emas 2045

    Universitas Al Azhar Medan Siap Ambil Peran Strategis Wujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Rektor Universitas Al-Azhar Medan Dr. Ir. Mawardi, S.T., M.T., menghadiri Pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) sekaligus Rembug Nasional Arah Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Ballroom Hotel Krakatau Jakarta 17- 18 November 2025.

    Acara ini mempertemukan para pemimpin perguruan tinggi dari seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis menghadapi transformasi pendidikan tinggi kata Dr. Mawardi, Selasa (18/11/25).

    Dr. Mawardi menegaskan bahwa momentum pelantikan ini harus menjadi titik konsolidasi nasional untuk meningkatkan kualitas tata kelola, mutu akademik, hingga daya saing perguruan tinggi swasta.

    “APTISI harus menjadi motor penguatan kapasitas perguruan tinggi. Kita membutuhkan ekosistem kolaboratif yang tangguh agar PTS mampu berkontribusi optimal bagi visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Dorong Transformasi dan Relevansi Pendidikan Tinggi

    Dr. Mawardi menilai bahwa perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan besar mulai dari perkembangan teknologi, kebutuhan kompetensi baru, hingga tuntutan dunia kerja yang berubah cepat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dan peningkatan relevansi kurikulum.

    “Transformasi digital dan penguatan riset harus menjadi prioritas. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi juga adaptif, kreatif, dan siap bersaing secara global,” jelasnya.

    APTISI sebagai Jembatan Sinergi Nasional

    Dalam forum tersebut, Dr. Mawardi menyampaikan apresiasinya terhadap APTISI yang terus memperjuangkan kepentingan perguruan tinggi swasta serta mendorong pembaruan regulasi pendidikan tinggi.

    “APTISI merupakan jembatan strategis antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha. Sinergi ini penting agar PTS dapat berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional,” tegasnya.

    Komitmen Universitas Al Azhar

    Menutup wawancara, Dr. Mawardi menegaskan komitmen Universitas Al Azhar untuk terus memperkuat kualitas akademik, memperluas jejaring kerja sama, dan meningkatkan daya saing lulusan.

    “Kami siap berkolaborasi dan menjadi bagian dari perubahan besar pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Acara pelantikan dan rembug nasional ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi dalam merumuskan arah masa depan yang lebih progresif, inklusif, dan berdampak bagi kemajuan bangsa.

    Universitas Al Azhar Medan adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Medan, Sumatera Utara, yang didirikan pada 27 Desember 1986. Universitas ini memiliki moto berakhlak mulia, cerdas, dan unggul, serta memiliki empat fakultas: Pertanian, Teknik, Hukum, dan Ekonomi.

    Fakultas:
    Fakultas Pertanian (Agroteknologi)
    Fakultas Teknik (Teknik Elektro, Mesin, Sipil, Industri)
    Fakultas Hukum
    Fakultas Ekonomi (Manajemen, Akuntansi)ansi)

  • Don Muzakir Tegaskan Perhatian Presiden Prabowo untuk Papua Saat Lantik Ketua Tani Merdeka Papua

    Don Muzakir Tegaskan Perhatian Presiden Prabowo untuk Papua Saat Lantik Ketua Tani Merdeka Papua

    PALAPANEWS.ASIA, JAYAPURA –

    Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, melantik Pdt. David Waromi sebagai Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Graha Sara, Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, pada Kamis 13 November 2025.

    Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan DPN Tani Merdeka Indonesia Nomor 327/SK-DPN/Tani Merdeka/XI/2025. Keputusan tersebut menandai dimulainya masa bakti kepengurusan Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua untuk periode 2025-2030.

    Hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua Origenes Kambuagya yang mewakili Penjabat Gubernur Papua, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para petani dari berbagai wilayah.

    Dalam sambutannya, Don Muzakir menyampaikan pesan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua. Ia menegaskan, Papua selalu memiliki tempat istimewa di hati Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden Prabowo Subianto cinta sama Tanah Papua. Beliau ingin masyarakat Papua sejahtera,” kata Don Muzakir.

    Menurut Don Muzakir, pemerintah saat ini menaruh fokus besar pada sektor pertanian di Papua. Tanah yang luas dan subur harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Masyarakat Papua harus sejahtera. Papua ini luas dan subur. Pemerintah Presiden Prabowo membantu benih jagung, padi, alat dan mesin pertanian, serta membangun irigasi,” ujarnya.

    la juga menegaskan Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian memastikan petani mudah mengakses pupuk dengan harga yang terjangkau.

    “Petani harus bisa mengakses pupuk, dan harga pupuk akan turun. Presiden Prabowo menginginkan seluruh masyarakat Indonesia sejahtera, tanpa terkecuali,” ucapnya.

    Sementara itu, Pdt. David Waromi, yang juga anggota DPD RI, menyebutkan pelantikan ini bukan sekadar seremoni. la memaknainya sebagai awal kebangkitan pertanian Papua untuk Indonesia.

    “Hari ini bukan sekadar seremoni. Hari ini adalah tanda lahirnya tekad untuk menjadikan Tanah Papua bukan hanya penerima bantuan pangan, tetapi penghasil, penjaga, dan penentu masa depan kedaulatan pangan Indonesia,” tegas Waromi.

    Dengan tema “Tani Merdeka Indonesia: Dari Tanah Papua, Kedaulatan Pangan Dimulai”, ia menegaskan Papua memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pertanian nasional.

    Waromi menilai, kedaulatan pangan Indonesia tidak akan sempurna tanpa peran Papua.

    “Kalimat itu bukan hanya slogan, tetapi seruan hati dan janji. Kami percaya kedaulatan pangan Indonesia tidak akan lengkap tanpa Papua,” ujarnya.

    la menambahkan, kekayaan alam Papua memberi harapan besar bagi masa depan pertanian
    Indonesia.

    “Dari tanah yang kaya dan subur di Papua akan tumbuh berbagai hasil pertanian unggulan seperti padi, jagung, kopi, dan kakao. Semua itu bukan hanya memberi makan rakyat Papua, tetapi juga menghadirkan harapan bagi seluruh Nusantara,” tutur Waromi.

    Pelantikan DPW Tani Merdeka Papua ini dimulainya babak baru gerakan petani di ujung timur Indonesia, sebuah langkah nyata mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan petani sebagai pilar kesejahteraan bangsa.

     

  • DPP NCW Beberkan Modus Operandi Jalur Hijau Barang Illegal Asal Cina

    DPP NCW Beberkan Modus Operandi Jalur Hijau Barang Illegal Asal Cina

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    4 Oktober 2025 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menyoroti praktik mafia impor yang merajalela dan mengancam kepentingan rakyat serta industri nasional. Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna, menegaskan bahwa jalur hijau di Bea Cukai diduga disalahgunakan oleh sejumlah perusahaan import borongan untuk meloloskan barang ilegal dari Cina, termasuk sepatu palsu, obat-obatan ilegal, dan kosmetik berbahaya.

    Menurut Hanifa, modus operandi ini melibatkan setoran miliaran rupiah per tahun, yang memungkinkan barang berbahaya masuk ke pasar tanpa pemeriksaan yang memadai. “Berdasarkan investigasi lapangan, perputaran uang dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp20 triliun per tahun. Setiap kubik impor yang seharusnya dikenakan pajak dan biaya resmi hanya dihitung Rp6 juta. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi perampokan terang-terangan terhadap kas negara,” tegas Hanifa dalam konferensi pers di Jakarta.

    Dampak terhadap pasar dan kesehatan rakyat

    Hanifa menekankan bahwa praktik impor ilegal ini menghancurkan industri lokal, merugikan produsen nasional, dan membahayakan konsumen. “Barang berbahaya yang lolos dari jalur hijau menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat. Obat dan kosmetik mengandung bahan kimia beracun, sementara pasar resmi dan industri dalam negeri dirugikan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Ketua NCW menyoroti dugaan keterlibatan pihak internal Bea Cukai yang melindungi praktik ini. “Keamanan pasar dan integritas jalur impor berada dalam risiko ketika aparat atau pejabat yang seharusnya menegakkan hukum malah diduga menjadi bagian dari permainan busuk ini,” tambah Hanifa.

    Seruan tindakan tegas

    NCW menuntut aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas:

    1. Melakukan investigasi menyeluruh terhadap jalur hijau dan seluruh praktik impor ilegal.
    2. Menindak tegas oknum atau pihak yang terlibat, baik di perusahaan maupun institusi terkait, tanpa pandang bulu.
    3. Mengamankan industri lokal dan melindungi konsumen dari produk berbahaya melalui pengawasan yang ketat.
    4. Menjamin bahwa pajak dan pungutan resmi dari impor masuk ke kas negara untuk kepentingan rakyat, bukan pihak tertentu.

    Hanifa menegaskan bahwa praktik mafia impor ini merupakan peringatan keras bagi semua pihak. “Jangan sampai aparat penegak hukum menjadi penonton. Jangan biarkan negara dirugikan sementara pasar ilegal terus berkembang. NCW akan terus mengawasi agar Indonesia menjadi negara yang adil, aman, dan bebas dari praktik korupsi dan kejahatan perdagangan,” pungkasnya.

  • Ini Tanggapan Komeng Terhadap Pelaktikan Pengurus Forum Pemuda Betawi 2000

    Ini Tanggapan Komeng Terhadap Pelaktikan Pengurus Forum Pemuda Betawi 2000

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    Di tengah pesatnya perubahan zaman, keberadaan pemuda masih tetap menjadi harapan dalam memajukan pengembangan potensi di setiap wilayah, termasuk DKI Jakarta.

    Menyadari hal tersebut, Kamis, 21 Agustus 2025, H. Achmad Azran, Anggota DPD RI, melantik H. Cahyadi Habibie, SE, SH sebagai Ketua Umum Forum Pemuda Betawi 2000, di Terraz Tree Hotel, Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

    Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri anggota DPD RI Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, Staf Ahli Gubernur DKI Jakarta, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kebudayaan dan beberapa Pejabat di Wilayah DKI Jakarta.

    Mengawali Acara, Arif Ardiansyah, Ketua Panitia Pelantikan Forum Pemuda Betawi 2000, menyatakan bahwa terlaksananya kegiatan ini adalah Dukungan bersama baik dari Panitia Pelaksana dan bergai fihak yang turut membantu kegiatan ini baik bersifat Materil maupun moril.

    Dalam Kesempatan yang diberikan, H. Achmad Azram, Anggota DPD DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa Beliau sengaja menghadirkan menghadirkan Alfiansyah Komeng untuk Menyemangati Pengurus Forum Pemuda Betawi 2000, dan berharap Organisasi ini bisa mempersatukan seluruh Pemuda Betawi.

    Dalam Sambutannya, Ketua Umum Forum Pemuda Betawi 2000, H. Cahyadi Habibie, SE, SH,, Pemuda Betawi 2000 diharapkan dapat menjadi penerus dari sejarah yang mencatat bahwa di tahun 1927, Mohammad Rochjani Soe’oed yang bersama-sama dengan Mochamad Husni Tamrin mengajak para pemuda untuk bersatu melawan penjajahan, yang kemudian di tanggal 28 Oktober 1928, tercetusnya Sumpah Pemuda.

    “Berbekal hal tersebut, saya bersama kawan-kawan lain menginisiasi hadirnya Forum Pemuda Betawi 2000, yang diharapkan dapat menjadi penerus perjuangan Bang Mohammad Rochjani Soe’oed, dalam hal ini dapat mempersatukan pemuda Betawi pada khususnya dan Pemuda dari berbagai wilayah yang ada di Jakarta” ungkap Bang Habibie.

    Di kesempatan yang sama, Alfiansyah Komeng, Anggota DPD RI asal Jawa Barat, yang juga masih bersuku Betawi, dengan ciri khasnya banyolnya, mengungkapkan harapannya.

    “Saya berharap, Bang Ketua, Habibie dapat mempersatukan Pemuda Betawi di manapun berada, Pemuda Betawi tidak hanya ada di jakarta, namun telah tersebar di berbagai Wilayah di Nusantara ini, terutama Banten dan Jawa Barat.” Ungkapnya.

    Ditemui pasca Pelantikan, Ketua Umum Pemuda Betawi 2000, kembali mengungkapkan harapannya agar Pemuda Betawi dapat menjadi contoh bagi para pemuda lainnya, di belahan Nusantara, terutama di DKI Jakarta.

    “Saya berharap, Pemuda Betawi dapat menciptakan Jakarta yang nyaman, ramah dan bersahabat bagi semuanya.” tutupnya.

  • Momen HUT RI Ke-80, MADAS NUSANTARA Gelar Rapimnas

    Momen HUT RI Ke-80, MADAS NUSANTARA Gelar Rapimnas

    PALAPANEWS.ASIA, DEPOK –

    Organisasi Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara, menyelengarakan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan HUT Ke 1 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Minggu (17/8/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian konsolidasi organisasi, jaringan dan konsolidasi program Madas Nusantara yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Haryo (KRH) HM. Jusuf Rizal, SH.

    Meski Madas baru berusia satu tahun sejak didirikan 17 Agustus 2024 dan izin AHU Kemenkumham, 19 Oktober 2024, Ormas Madas Nusantara melesat cepat dan mampu merangsang tumbuhnya organisasi ke-Maduraan.

    Ketua Madas Nusantara DKI Jakarta Amin Jeffar mengatakan, untuk DPW DKI Jakarta selama satu tahun ini Alhamdulillah sangat berkembang, karena kita organisasi baru (bisa dikatakan kita Bayi yang baru lahir akan tetapi kita bayi ajaib) kenapa bisa dikatakan bayi ajaib karena kita bisa membuktikan bahwa
    Madas nusantara ini sudah ada setiap DPD nya (contoh DPD Jakarta Utara, Jakarta Pusat , Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat).

    Di tingkat Ibu Kota Jakarta sudah ada pengesahan dan pelantikan hanya satu DPD yang belum dilantik dan di sahkan tetapi dalam waktu dekat akan segera dilantik
    Untuk DPK setiap kecamatan Alhamdulillah sudah ada pengurusnya contohnya DPK Kramat Jati dan dalam waktu dekat juga akan segera di sahkan DPK Cilincing
    Insya Alloh DPK lainya akan menyusul,” ujar Amin Jeffar.

    Lebih lanjut Amin Jeffar menambahkan, Alhamdulillah perkembangan Madas Nusantara di DKI Jakarta cukup pesat dan banyak sambutan hangat oleh tokoh masyarakat khususnya Warga Madura yang ada di wilayah DKI Jakarta.

    Telah banyak yang kami lakukan untuk membantu warga Madura yang ada di jakarta seperti dalam penyelesaian masalah konflik dan kami selalu terdepan menjadi penengah dalam penyelesaian masalah serta mencari solusi yg terbaik,” kata Amin Jeffar.

    Tagline kami Madas Nusantara adalah Bina Lindung Sejahtera maka dari itu kami dalam menyelesaikan masalah banyak melalui pembinaan dan perlindungan karena kami mayoritas pengusaha bagaimana anggota kami bisa sejahtera,” pungkas Amin Jeffar.

  • PT Putra Bongan Jaya Diduga Serobot 1.450 Hektare Lahan dan Tewaskan 103 Ekor Kerbau

    PT Putra Bongan Jaya Diduga Serobot 1.450 Hektare Lahan dan Tewaskan 103 Ekor Kerbau

    PALAPANEWS.MY.ID KUTAI BARAT,- Sabtu 26 Juli 2025 – Kelompok Tani Rumpun Makmur dari Daerah Pulau Lanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menggelar sidang denda adat pada hari ini, menuntut pertanggungjawaban dari PT Putra Bongan Jaya (PBJ) atas dugaan penyerobotan lahan seluas 1.450 hektare.

    Lahan tersebut mencakup area pemakaman muslim leluhur warga serta area pertanian dan peternakan yang telah dikelola masyarakat sejak lama. Perusahaan disebut mulai menyerobot lahan sejak tahun 2016 hingga saat ini, tanpa adanya bentuk ganti rugi kepada masyarakat.

    “Lahan yang mereka serobot termasuk peternakan kerbau kami. Sebagian kerbau bahkan ada yang tertembak dan ada juga yang mati terjebak dalam parit berlumpur. Selain itu, sawah seluas 37 hektare yang siap panen juga ikut dirusak,” ujar salah satu perwakilan kelompok tani.

    Ketua Lembaga Adat, Rustani, SH, memimpin langsung jalannya sidang adat yang turut dihadiri oleh para petani dari Pulau Panting. Dalam sidang tersebut, warga menyampaikan kerugian besar akibat tindakan perusahaan, termasuk kematian 103 ekor kerbau. Progres selanjutnya turun kembali ke lokasi lahan untuk mengecek dan ukur ulang lahan.

    Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu juga turut memberikan pernyataan keras terhadap kasus ini. “Kami mengutuk keras tindakan PT Putra Bongan Jaya atas pembantaian kerbau dan penyerobotan lahan padi yang sudah menguning. Hingga saat ini tidak ada satu pun bentuk ganti rugi dari pihak perusahaan kepada masyarakat,” tegasnya

    Sidang adat ini menjadi simbol perlawanan masyarakat adat terhadap dugaan ketidakadilan yang mereka alami, dan sekaligus menuntut hak-hak mereka yang telah lama diabaikan. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini secara adil.

    (Nurul kontributor Hendra)

  • Baru Berusia 19 Tahun, Perumda Tirta Patriot Raih Penghargaan Pemimpin Visioner Bidang Air Bersih

    Baru Berusia 19 Tahun, Perumda Tirta Patriot Raih Penghargaan Pemimpin Visioner Bidang Air Bersih

    PALAPANEWS.MY.ID |  Bekasi, 18 Juli 2025 – Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Perumda Tirta Patriot mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Direktur Utamanya, Ali Imam Faryadi, S.E., dianugerahi PEMRED Award 2025 sebagai Pemimpin Visioner Bidang Program Kerja Sub. Air Bersih oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (Forum Pimred).

    Penghargaan ini diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-2 Forum Pimred yang digelar di Hotel Aston Serang, Banten, pada Kamis (18/7/2025). Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Forum Pimred bersama perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdig).

    Menurut keputusan dewan juri yang diketuai oleh Tokoh Pers Nasional Prof. Bagir Manan, Ali Imam dinilai berhasil menampilkan kepemimpinan yang visioner, progresif, dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya dalam hal akses dan pelayanan air bersih di Kota Bekasi.

    Transformasi Layanan Air Bersih Kota Bekasi

    Di bawah kepemimpinan Ali Imam Faryadi, Perumda Tirta Patriot mencatatkan sederet capaian strategis, antara lain:
    • Akuisisi wilayah pelayanan dari Tirta Bhagasasi di lima area strategis;
    • Penerapan sistem SCADA untuk pemantauan distribusi air secara real-time;
    • Kerja sama suplai air baku jangka panjang dengan SPAM Regional Jatiluhur 1;
    • Relokasi Intake Siltrap untuk efisiensi suplai air;
    • Perluasan wilayah layanan dari 6 menjadi 12 kecamatan;
    • Penyediaan titik air minum gratis di ruang publik Kota Bekasi.

    Komitmen untuk Masyarakat dan Visi Kepemimpinan Kota

    Menanggapi penghargaan tersebut, Ali Imam Faryadi menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk terus menghadirkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

    “Kami akan terus membawa Perumda Tirta Patriot menjadi Perumda yang membahagiakan masyarakat Kota Bekasi, terutama dalam peningkatan kualitas layanan air bersih. Ini bukan sekadar tugas, tapi amanah yang harus kami jaga. Kami juga berkomitmen untuk terus berjuang mewujudkan visi dan misi Bapak Wali Kota Tri Adhianto dalam membangun Kota Bekasi yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

    (red/Maya)

  • “177 URC BERGERAK”, Jaket Hijau Pastikan Hijaukan Kawasan MONAS

    “177 URC BERGERAK”, Jaket Hijau Pastikan Hijaukan Kawasan MONAS

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    Gelombang hijau nan menggelegar dari ribuan jaket pengemudi ojek online (ojol) dipastikan akan membanjiri kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 Juli 2025. Dalam balutan aksi bertajuk “177 URC BERGERAK” yang digagas Unit Reaksi Cepat (URC), slogan “Satu Tujuan Mencapai Tujuan” bukan sekadar pajangan, melainkan seruan perang yang dialamatkan langsung ke jantung kekuasaan:

    Istana Negara. Ini bukan sekadar demo biasa, ini tamparan keras bagi negara yang abai.

    Di balik riuhnya klakson dan deru mesin, tersimpan bara api kemarahan dan frustrasi mendalam ribuan pengemudi ojol yang merasa dijadikan “bola liar” oleh kebijakan semrawut.

    Menolak status ojol sebagai pekerja atau buruh: Sebuah penolakan telak terhadap upaya pembelengguan kemerdekaan.

    Menolak opini pemotongan 10%: Membongkar narasi sesat yang hanya memecah belah dan menguntungkan segelintir pihak

    Menuntut Presiden segera menerbitkan PERPPU Ojek Online: Desakan mutlak untuk payung hukum yang selama ini tak kunjung tiba, membiarkan nasib jutaan ojol terkatung-katung.

    “Kami akan bergerak serentak ke istana. Ini bukan sekadar demo, ini seruan dari nurani kami yang terus diinjak-injak! Kami tolak diposisikan sebagai buruh! Ojol itu mitra, bukan pekerja yang bisa seenaknya diatur-atur!” tegas Danny Stephanus, juru bicara URC, dengan nada penuh amarah saat konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan (15 Juli 2025). Sebuah kritik pedas bagi pemerintah yang terkesan tak memahami realitas lapangan.

    Ojol Bukan Buruh: Perjuangan Nyata Melawan Keterkungkungan

    Danny Stephanus tak segan menyebut wacana mengubah status mitra menjadi pekerja sebagai jebakan busuk yang berisiko mengubur fleksibilitas dan kemandirian para driver. Ia menyindir keras kegagalan sistem ketenagakerjaan formal yang tak kunjung menyejahterakan buruh, bahkan cenderung menjebak dalam siklus PHK dan upah minim.

    “Banyak buruh bisa jadi ojol, tapi ojol belum tentu bisa jadi buruh. Dan selama ini, setiap tahun yang diperjuangkan buruh hanya soal UMR, padahal PHK massal tetap terjadi, seolah itu prestasi!” sentilnya, menohok telak kegagalan kebijakan ketenagakerjaan yang ada.

    Terkait opini pemotongan 10% dari pendapatan driver, URC dengan lantang menyebut bahwa isu itu sesat, menyesatkan, dan hanya akal-akalan untuk mengadu domba.

    “Yang ada itu biaya tidak langsung, bukan potongan. Yang salah itu sistem tarifnya, bukan bagi hasilnya. Opini itu sengaja diciptakan untuk membenturkan sesama driver demi kepentingan pihak lain!” jelas Danny, mengacu pada Keputusan Menteri KP 1001 Tahun 2022 yang seolah tak digubris.

    URC: Bergerak, Bersuara, dan Tak Bisa Dibungkam oleh Intimidasi Mana Pun!

    Setelah satu dekade lebih memilih diam karena dianggap tak punya taring, URC akhirnya angkat suara dengan penuh keberanian. Danny menyebut PERPPU ojek online adalah “harga mati”, karena selama ini profesi ojol selalu diperebutkan dan diatur semaunya oleh banyak kementerian, tanpa payung hukum yang jelas, membiarkan mereka dalam limbo hukum.

    “Setiap kementerian merasa punya hak atur ojol. Profesi kami jadi bola liar yang ditendang sana-sini tanpa kepastian! Kami ingin kepastian, bukan janji-janji kosong!” serunya, menyiratkan kekecewaan mendalam pada birokrasi yang berbelit.

    URC menegaskan independensinya, tak berafiliasi dengan organisasi mana pun seperti Garda, Tekab, APOB, atau serikat buruh yang mungkin saja sudah “masuk angin” atau punya kepentingan lain. Mereka berdiri sendiri, membawa suara asli dari para pengemudi jalanan yang muak dengan ketidakjelasan.
    Batman: Ganggu Aksi Kami, Berhadapan dengan Saya – Ancam Balik Intimidator!
    Ketegangan makin memuncak saat Achsanur Solihin alias Batman, Jenderal Lapangan Aksi, mengirimkan pesan keras dan tak kenal kompromi kepada pihak-pihak yang mencoba meremehkan atau mengganggu aksi ini.

    “Kalau ada yang berani usik Aksi 177 URC Bergerak, akan berhadapan langsung dengan saya! Saya tidak akan mundur selangkah pun, siapa pun Anda!” tegas Batman dengan nada mengancam, sebuah peringatan bagi siapa pun yang berani mengintervensi perjuangan mereka.

    Aksi Damai, Tanpa Sweeping, Namun Penuh Tekad: 5.000 Ojol Siap Menuntut Hak!

    Suharto, penanggung jawab aksi, memastikan sekitar 5.000 driver ojol dari wilayah Jabodetabek akan bergabung. Ia menegaskan bahwa aksi ini 100% damai, tanpa sweeping, tanpa intimidasi, namun jangan remehkan tekad mereka.

    “Kami tidak melarang teman-teman narik, silakan nyalakan aplikasi. Kalau dapat orderan saat aksi, silakan antar dulu. Kami tidak akan memaksa siapa pun,” kata Suharto, menunjukkan kemandirian dan profesionalisme meski di tengah aksi besar.

    Aksi 177 URC BERGERAK adalah titik balik suara para pengemudi ojek online yang selama ini dipinggirkan, diabaikan, dan diperalat.

    Kini, mereka memilih bersuara lantang, menuntut keadilan, dan menolak diperalat oleh narasi-narasi yang tak berpihak atau kepentingan-kepentingan di luar nurani mereka.

    “Kami bukan buruh. Kami mitra. Dan kami layak mendapat perlindungan hukum yang pasti, bukan sekadar janji manis atau regulasi setengah hati!” tutupnya, sebuah pesan tegas yang harus didengar oleh para pengambil kebijakan.