PALAPA NEWS

Kategori: Daerah

  • Hadapi PILKADA Jakarta, AAP Nyatakan Sikap Politiknya Menunggu Aba-aba dari Anies Rasyid Baswedan

    Hadapi PILKADA Jakarta, AAP Nyatakan Sikap Politiknya Menunggu Aba-aba dari Anies Rasyid Baswedan

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Masa Pemilihan Presiden RI telah berlalu cukup jauh, dan bahkan tertanggal 20 Oktober 2024, Presiden Baru Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah dilantik, namun komitmen atas Anies Rasyid Baswedan (ARB), masih terus berkumandang, dan digadang-gadang akan menjadi penentu Pemilihan Kepala Daerah di beberapa Kabupaten/Kota dan Provinsi, termasuk Daerah Khusus Jakarta.

    Rabu, 23 Oktober 2024, Bertempat di Jl. Bekasi Timur IX, Aliansi Arus Perubahan (AAP) yang menjadi salah satu ujung tombak pemenangan ARB, dalam Pemilihan Presiden 2024, menggelar acara Pernyataan Sikap bahwa AAP masih setia bersama ARB, dan menunggu aba-aba untuk menentukan pilihan politiknya di Pilkada DK Jakarta.

    Ustadz Roihan Ali yang menjadi Koordinator Pelaksana Kegiatan Pernyataan Sikap AAP mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para relawan ARB, yang tetap setia dengan ARB hingga hari ini.

    “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman relawan, yang telah berjuang selama 2 tahun lebih dan ucapan terima kasih banyak pula kepada Bapak Usama Abdul Azis, yang berkesempatan hadir di tempat ini, Beliau adalah Perwakilan dari Bapak Anies Rasyid Baswedan, dan akan menjadi jembatan penghubung kita kepada Bapak Anis,” Ungkap Ustadz Roihan Ali.

    “Hari ini kita berkumpul disini, karena kita tidak tahu pada arah mana politik yang akan kita ambil, pada pemilihan Gubernur Jakarta, oleh sebab itu, hari ini kita melakukan pernyataan sikap bahwa arah politik kita, akan menunggu perintah dari Bapak Anies Rasyid Bawedan,” tambahnya.

    “Saya sangat kagum kepada teman-teman relawan, yang hingga saat ini tetap berada pada keinginan perubahan, sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Anis Rasyid Baswedan, mereka ini adalah benar-benar relawan yang berjuang habis-habisan dalam pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu,” ungkap Afrizal, Ketua Umum KERABAT kepada Usama Abdul Azis.

    “Sampai hari ini, Bapak Anis Rasyid Baswedan masih belum menentukan pilihannya, kearah mana pilihan politiknya, apakah memilih Paslon 1 atau Paslon 3, begitupun kedepannya lagi, wacana yang ada saat ini belum pula mengerucut pada pendirian Ormas ataukah Partai, jadi mohon hati-hati, jika ada partai baru ataupun ormas baru yang mengatasnamakan Pak Anies, karena Beliau belum menentukan apapun kedepannya,” ungkap Usama Abdul Azis kepada peserta.

    “selanjutnya, Insya Allah, saya akan menyampaikan langsung kepada Baliau terkait pertemuan ini, dan Insya Allah saya juga akan mendiskusikan lebih lanjut kepada Pak Anis tentang harapan teman-teman semua untuk dapat duduk dan berdiskusi lebih baik dengan beliau,” lanjutnya.

  • Sepanya Kedepa Harap Wilem Wandik – Aloysius Giyai Dapat Pimpin Papua Tengah

    Sepanya Kedepa Harap Wilem Wandik – Aloysius Giyai Dapat Pimpin Papua Tengah

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Jelang beberapa hari pelaksaan Debat Calon Gubernur Papua Tengah, yang diikuti oleh 4 Pasangan Calon Gubernur, masing-masing Meki Nawipa – Deinas Geley, John Wempi Wetipo – Ausilius You, Natalis Tabuni – Titus Natkime dan Wilem Wandik – Aloysius Giyai, warga Papua Tengah mulai buka suara terhadap masing-masing calon Gubernur tersebut.

    Salah satunya adalah Sepanya Kedepa, Wakil Ketua Komunitas Masyarakat Papua di Jakarta (KOMPAJA) angkat suara terkait hal tersebut.

    Ditemui oleh awak media, Bang Cheppy, panggilan akrab Sepanya Kedepa, mengungkapkan harapannya, agar Pemilihan Gubernur di Papua Tengah dapat berjalan dengan baik dan tenang.

    “Sesungguhnya saya berharap Pemilu di Papua Tengah dapat berjalan damai, tidak ada konflik dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini,” ungkapnya di Lantai II, Gedung Pertemuan Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I, Petojo, Jakarta Pusat.

    “Dari 4 pasang Calon Gubernur Papua Tengah ini, kami berharap pasangan calon gubernur Wilem Wandik dan Calon Wakil Guberbur Aloysius Giyai, dapat memimpin Papua Tengah periode 2024 – 2029, dimana Wilem Wandik telah memiliki pengalaman birokrasi, dengan pernah memimpin beberapa lembaga di Puncak Jaya, sebelum pemekarannya, pernah pula menjadi Bupati selama 2 periode, sementara itu Calon Wakil Gubernur Aloysius Giyai, sebagaimana diketahui adalah Direktur terbaik di Papua, sehingga dengan pengalaman keduanya, dapat memajukan Papua Tengah kedepannya,” tutupnya.

  • Penghuni Apartemen Mediterania Minta Pengadaan RT di Apartemen

    Penghuni Apartemen Mediterania Minta Pengadaan RT di Apartemen

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Semrawutnya sistem pemerintah di DK Jakarta masih saja terlihat dimana-mana, keluhan atas sulitnya pengurusan administrasi menjadi tanda tanya besar bagi sebuah Kota Metropolitan, Daerah Khusus Jakarta. Lebih pelik lagi, ketika Struktur terendah dari sistem pemerintahan, yang dikenal dengan nama Rukun Tetangga (RT) terendus masih dikontrol oleh beberapa pihak, sehingga sistem semakin tidak berjalan dengan benar.

    Sebagai sample, Apartemen Mediterania Ancol, Jakarta Utara, hingga saat ini disinyalir masih dikontrol oleh beberapa pihak dalam keberadaannya. Sehingga keberadaan RT yang menaunginya, selama ini dilaksanakan berdasarkan carateker yang ditunjuk, yakni Lurah Kelurahan Ancol, dimana administrasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    Ibu Rusmini dan beberapa penghuni lainnya, telah berulangkali mengajukan permohonan atas independensi RT di mana mereka bermukim, namun tidak pernah mendapat respon positif dari fihak kelurahan Ancol.

    Dalam keterangan yang diperoleh awak media, 2 RT yang telah 8 (delapan) tahun diperjuangkan untuk indepensinya, telah memenuhi seluruh persyaratan untuk bisa diadakan tanpa carateker, sesuai dengan Pergub No. 22 Tahun 2022, tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

    “Saya tidak tahu apa yang difikirkan oleh Lurah-lurah yang menjabat hingga saat ini, karena secara keseluruhan mempersulit warga Apartemen Mediterania Ancol untuk bisa memilih RT sendiri, hal ini diperparah dengan telah berakhirnya masa carateker 2 RT, sehingga seluruh pengurusan administrasi dan apapun, jika wajib melalui RT, pasti akan tersendat, dengan alasan klasik, tidak ada pengurus RT nya,” ungkap Rusmini saat ditemui oleh awak media, di Lantai 2 Apartemen Mediterania Ancol, Rabu, 16 Oktober 2024.

    “Seminggu yang lalu, secara lisan kami telah meminta waktu untuk hearing dengan Pak Lurah, Bapak Saud M. Manik, yang disampaikan melalui Sekretaris Lurah, dimana telah disepakati, hearing akan dilakukan pada hari ini (Rabu, 16 Oktober 2024), namun pada kenyataannya Pak Lurah tidak bisa menemui kami dengan alasan ada pertemuan, kami hanya ditemui oleh Seklur Ancol, dimana Seklur tidak bisa memberikan solusi atas persoalan kami, karena penentu kebijakan adalah Lurah,” lanjutnya.

    Ditempat yang sama, awak media juga menemui Ibu Ayu, Ibu Diana, Ibu Merry, Ibu Yeni dan Pak Robin, yang mengungkapkan kebutuhan akan RT dan RW di Apartemen Mediterania Ancol.

    “Kami benar-benar kesulitan saat ini, pengurusan dokumen dan lainnya, RT tidak ada, ke kelurahan nyatakan carateker telah berakhir. Sementara itu dari sisi jumlah penghuni Apartemen Mediterania Ancol, telah bisa membentuk 3 RT,” ungkap Pak Robin kepada awak media.

    “Selama ini, hampir seluruh kebutuhan kami, bukan hanya saya, tapi hampir seluruh isi apartemen dibantu oleh ibu Rusmini dalam pengurusan berbagai hal, baik ke RW, Kelurahan maupun Kecamatan,” timpal Ibu Ayu.

    “Selama ini, Ibu Rusmini membantu kami bertahun-tahun tanpa pamrih dan tanpa keluh kesah mengurus keperluan-keperluan kami, warga Apartemen Mediterania Ancol, keperluan berkas dan lainnya, sehubungan dengan kebutuhan administrasi standar, baik ke RW maupun Kelurahan. Dan saat ini, kami meminta atas nama warga Apartemen Mediterania Ancol, agar RT-RT bisa diadakan di tempat kami,” tambah Ibu Merry.

  • Ustadz Bram. A. Belto Tegaskan SNKB Tidak Bergabung dengan Paslon Manapun dalam Pilkada DK Jakarta

    Ustadz Bram. A. Belto Tegaskan SNKB Tidak Bergabung dengan Paslon Manapun dalam Pilkada DK Jakarta

    PALAPANEWS.MY.ID.COM, JAKARTA –

    Merebaknya Issu keterlibatan Ormas ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU (SNKB) yang dipimpin oleh Ustadz Bram. A. Belto, dalam Pilkada Gubernur DK Jakarta, dengan beredarnya atribut Ormas SNKB pada salah satu foto Calon Gubernur DK Jakarta, menuai kritik tajam, dari DPP SNKB.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU (SNKB) Ustadz Bram. A. Belto, menegaskan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi DK Jakarta dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SNKB Kabupaten / Kota, agar tidak membawa Nama ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU (SNKB) dalam politik praktis pada Pemilihan Gubernur DK Jakarta di Tahun 2024, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang menyatakan bahwa Ormas SNKB tidak Berafiliasi dengan Partai Politik manapun.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU (SNKB) Ustadz Bram. A. Belto

    “Karena sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Pengurus DPP SNKB tanggal 07 Oktober 2024, DPP SNKB telah menyatakan sikap tidak mendukung Paslon yang di usung oleh koalisi Partai apapun, termasuk Paslon dari Partai PDI Perjuangan,” ungkap Ustadz Bram. A. Belto via chat Whatsapp yang dilakukan oleh awak media, terkait munculnya nama Ormas SNKB dalam mendukung salah satu Paslon Gubernur DK Jakarta, beberapa waktu lalu, Selasa, 09 Oktober 2024.

    “Adapun foto salah satu pengurus DPW SNKB Provinsi DK Jakarta yang tercantum dalam Paslon No. 3 Pramono Anung dan Rano Karno adalah dukungan yang dilakukan secara perorangan,” lanjutnya mengklarifikasi temuan Wartawan.

    “Apabila nantinya terbukti membawa atau mengatasnamakan Ormas SNKB, maka DPP SNKB akan memberikan Sanksi tegas dengan mengeluarkan SK pemecatan atas person tersebut,” lanjutnya tegas.

    “Ormas SNKB adalah Lembaga Independen Berbadan Hukum dan memiliki hak untuk memilih Figur, namun tidak dibenarkan untuk terlibat langsung dalam politik praktis, ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU atau disingkat SNKB melarang keras kepada Pengurus DPP, DPW, dan DPD, agar tidak bergabung dalam Partai Politik untuk memilih Paslon tertentu dan harus taat dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi,” Jelasnya.

  • Charles Kossay Ungkap Kegelisahan Potensi Konflik Pada Pilkada Serentak di Tanah Papua

    Charles Kossay Ungkap Kegelisahan Potensi Konflik Pada Pilkada Serentak di Tanah Papua

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Pemilihan Kepala Daerah di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota semakin mendekat, seribu satu problema yang juga mulai mencuat. Issu money politics, saling sikut dan menjatuhkan, penebaran janji-janji, dan seribu satu macam mewarnai Indonesia untuk kedua kalinya di 2024, setelah Pemilihan Presiden dan Anggota DPR beberapa waktu yang lalu.

    Tidak hanya menjadi issu di kota besar, bahkan merambah ke Papua, yang saat ini telah memiliki 6 Provinsi. Issu Money Politics hingga konflik kepentingan telah mewarnai proses yang terjalani mendekati Pemilukada 2024.

    Mengingat hal tersebut, Forum Mahasiswa dan Pemuda Tanah Papua (FORMAPA) menggelar Diskusi Publik yang bertema “Penguatan Demokrasi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tanah Papua” yang digelar di Kopi Titan, Tebet Jakarta Timur, Senin, 07 Oktober 2024.

    Diskusi yang menghadirkan 3 Narasumber/Panelis yang merupakan Putra Asli Papua dan merupakan tokoh muda Papua di Jakarta; Moytuer Bimasa, S.Sos, Sharul dan Charles Kossay, S.Sos, M,Sos dihadiri puluhan peserta yang memenuhi Kopi Titan.

    Moytuer Bimasa, S.Sos dalam penyampaian Materinya mengungkapkan bahwa Pemilu Kepala Daerah di Tahun 2024, Papua telah memiliki 6 Provinsi, sementara di Pemilu Kada sebelumnya Papua hanya memiliki 2 Provinsi, hal ini menyebabkan kerentanan konflik semakin luas di tanah papua.

    Sementara itu, narasumber kedua, Sharul mengungkapkan bahwa Posisi Mahasiswa dan Pemuda Papua saat ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan ujung tombak dalam upaya-upaya menyelamatkan Papua dari konflik yang berkepanjangan yang akan terjadi pasca Pemuilukada ini, salah satunya dengan cara bijak menggunakan media sosial, melakukan ajakan dan langkah lain guna memberikan penyadaran positif bagi segala fihak.

    Di akhir sesi, Narasumber, Charles Kossay, S.Sos, M.Sos mengungkapkan saat ini begitu banyak konflik yang telah terjadi di papua saat ini, mulai dari pemilihan presiden dan dpr beberapa waktu lalu hingga saat ini, konflik-konflik semakin menguat dan menghantui tanah papua.

    “Salah satunya adalah persiteruan antara Majelis Rakyar Papua (MRP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana MRP menginginkan penggunaan UU Otonomi Daerah sebagai landasan dalam Pemilukada di papua, sementara KPU tetap bersikukuh dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan secara Nasional di Seluruh Indonesia, dan hingga saat ini masih berjalan dan telah berada di Mahkamah Agung (MA)” ungkapnya.

    “Begitupun dengan budaya Money Politics, bukan hanya menjadi issu Lokal Tanah Papua, namun juga menjadi issu Nasional, untuk menduduki jabatan yang diinginkan, maka issu ini adalah menjadi suatu keharusan, dimana harga 500 juta, 1 Milyar adalah nilai minimum yang harus keluar untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan, lalu bagaimana untuk memerangi Money Politic ini, satu-satunya cara adalah dengan melegalkannya, karena Money Politic ini mustahil untuk ditiadakan,” tandas tegas Bang Chako, panggilan akrab Charles Kossay, S.Sos, M.Sos, yang juga merupakan Salah Satu Tenaga Pengajar di Perguruan Tinggi di Jakarta ini.

  • 4.928 Aparatur Desa Sulsel Ikut Pelatihan P3PD Tahap II

    4.928 Aparatur Desa Sulsel Ikut Pelatihan P3PD Tahap II

    PALAPANEWS.MY.ID Makasar – Wujudkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah Pusat melalui, Direktorat Jenderal (Ditjend) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melaksanakan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) tahun 2024. Secara nasional sebanyak 172.488 aparatur desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua PKK dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pesertanya.

    Khusus, Sulawesi Selatan sebanyak 1.232 Desa dengan 4.928 aparatura Desa mengikuti pelatihan PKAD yang difokuskan di Kota Makassar hingga 13 Oktober 2024. Direjtur Jendral (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo menuturkan pelatihan PKAD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan desa, merencanakan pembangunan, serta mencegah praktik korupsi di desa.

    “Kami berharap setiap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga desa-desa di Indonesia dapat saling belajar dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional,” tuturnya.

    Dengan pelatihan ini, Dia berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. ​​​​​​La Ode menerangkan pelatihan ini juga merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). “Pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis tentang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan strategi pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Selain itu, Ia menerangkan Program P3PD sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Selain itu, Ia menekankan pentingnya berbagi informasi dan pengalaman antardesa untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan kualitas hidup di desa.

    Mantan Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga mengatakan bahwa, dengan data dan riset yang akurat, diharapkan desa-desa dapat merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan. “Melalui pelatihan ini, kami berharap ada saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal,” paparnya.

    Sementara itu, Koordinator Provinsi Regional Management Consultant (RMC) wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, Kalla Manta mengungkapkan pelatihan ini merupakan kelanjutan dari program serupa P3PD. Dimana tahun lalu, diikuti sebanyak 10 Kabupaten yang menjadi locus P3PD. Sedangkan untuk tahun 2024 ini sebanyak 18 Kabupaten, dengan total 1.232 Desa dan 4.928 aparatur Desa menjadi pesertanya.

    “Untuk proses pelatihan akan digelar menjadi 8 Angkatan. Dimana setiap angkatannya akan berlangsung selama 4 hari. Kini telah memasuki Angkatan ke 7, dan akan berakhir pada 13 Oktober mendatang,” jelasnya.

    Kalla juga menjelaskan bahwa terkait dengan materi pelatihan pada P3PD tahun 2024 sebanyak 9 Pokok Bahasan (PB) di antaranya materi penyusunan peraturan di desa, perencanaan pembangunan desa Inovatif dan visioner, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, materi gerakan PKK dan Posyandu, materi kewirausahaan, hingga materi pengelolaan data dan informasi desa.

    “Ditambah dengan dua materi penceramah kepemimpinan dan materi pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.

    Sejumlah unsur tenaga pengajar pun dilibatkan untuk memberikan ilmu dan pemahaman terhadap Aparatur Desa seperti, dari Dinas PMD Provinsi, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesebang Pol), Inspektorat, Dinas PMD Kabupaten, dan TNI, juga Polri.

    “Besar harapannya, dengan pelatihan ini aparatur Des bisa mendapatkan peningkatan kualitas. Sehingga penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya terkait dengan kualitas belanja desa termasuk pengelolaan keuangan desa bisa berjalan sesuai dengan ketentun yang belaku dan tentu sesuai dengan harapan dari bapak Presiden,” pungkasnya.

    (Hendra)

  • Wakili Polres Mojokerto, AKP. Dwi Gastimur Wanto, S.IK; Maaf, Kami Akan tempuh Jalur Hukum Atas Fitnah Kepada Kami

    Wakili Polres Mojokerto, AKP. Dwi Gastimur Wanto, S.IK; Maaf, Kami Akan tempuh Jalur Hukum Atas Fitnah Kepada Kami

    PALAPANEWS.MY.ID, MOJOKERTO, JAWA TIMUR –

    Kembali dunia Kepolisian RI mendapat kecaman atas pemberitaan salah satu media online terkait pemberitaan yang tidak berdasar untuk dugaan persoalan dilepaskannya beberapa oknum pengguna Obat-obatan Terlarang (OOT) di wilayah Polres Mojokerto, Jawa Timur, pada link berita yang dirilis oleh liputankasus.com.

    Menggunakan hak jawabnya, Polres Mojokerto melalui Kasat Resnarkoba AKP. Dwi Gastimur Wanto, S.IK, mengungkapkan bahwa sangat menyayangkan berita tersebut terupload tanpa melakukan konfirmasi faktual kepada Polres Mojokerto.

    “Kami sangat menghargai upaya teman-teman jurnalis dalam melakukan tugasnya, namun kami juga berharap tindakan untuk terlebih dahulu melakukan check dan re-check dalam persoalan ini, Bapak Kapolres Mojokerto, AKBP. Dr. Ihram Kustarto telah mengundang yang bersangkutan untuk datang ke Polres Mojokerto guna memperoleh keterangan atas dugaan tersebut, karena dikhawatirkan akan bias, jika tidak dijelaskan secara detail,” ungkap Kasat Resnarkoba AKP. Dwi Gastimur Wanto, S.IK, Rabu, 02 Oktober 2024, di Polres Mojokerto.

    “Begitupun saat menghubungi saya, saya sudah jawab dengan jelas dengan kata yang sangat jelas “NIHIL”, yang berarti dugaan tersebut tidak benar atau hoax, disinilah kami dari Polres Mojokerto sangat menyayangkan teman-teman jurnalis melakukan pemberitaan tanpa konfirmasi data ke kami terlebih dahulu, sehingga membuat bias yang sangat berdampak buruk bagi Polres Mojokerto,” lanjutnya.

    “Teman-teman Jurnalis seharusnya mengingat dengan jelas tentang Pasal 5 dalam UU. No. 40 Tahun 1999, tentang Hak Jawab dan Kode Etik Jurnalis, sekali lagi saya tegaskan Hak Jawab dan Kode Etik Jurnalis tidak dilakukan sebagaimana mestinya,” lanjutnya lagi.

    “Sehubungan dengan imbas yang begitu besar kepada Polres Mojokerto, maka dengan ini kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, Kami, Polres Mojokerto akan menempuh jalur hukum, karena dugaan atas Pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 3 Tahun 2016, tentang pencemaran nama baik dan fitnah kepada kami, Polres Mojokerto,” tutupnya.

    Ditempat terpisah, Wahyu Suhartatik, SH, MH, Pengacara Rekanan Polres Mojokerto mengungkapkan “Sebagai orang yang bergelut di dunia hukum, sangat menyayangkan hal yang dilakukan oleh tim jurnalis dari media online liputankasus.com, dimana Kapolres Mojokerto, Bapak AKBP. Dr. Ihram Kustarto telah memberikan ruang kepada awak media tersebut untuk melakukan re-check informasi, sebelum mengupload dan atau menanyangkan berita tersebut” ungkapnya

    “Sehubungan dengan hal tersebut, tindakan yang akan dilakukan oleh Polres Mojokerto tentunya acuan awalnya adalah UU ITE Pasal 27 ayat 3 Tahun 2016, yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”,” lanjutnya.

    “Tentunya masih banyak pasal dan undang-undang lain yang akan mengikutinya.”

    “Disini, saya secara pribadi, sangat menyesalkan hal ini karena ruang telah dibuka lebar oleh Polres Mojokerto, namun tidak dipergunakan dengan baik, sehingga menimbulkan bias yang cukup besar, dan mempermalukan Polres Mojokerto, di sisi yang lain, saya juga sangat menyayangkan teman-teman jurnalis tertentu yang tidak mengedepankan check and re-check sebelum menayangkan pemberitaannya” tutup Wahyu Suhartatik, SH, MH.

  • Ahli waris H.Nurhasan Hamzah layangkan surat ke mentri PUPR dan kantor pemerintahan kabupaten terkait pembayaran ganti rugi tanah jalan tol Cimanggis Cibitung yang tak kunjung dibayarkan

    Ahli waris H.Nurhasan Hamzah layangkan surat ke mentri PUPR dan kantor pemerintahan kabupaten terkait pembayaran ganti rugi tanah jalan tol Cimanggis Cibitung yang tak kunjung dibayarkan

    Jakarta, PalapaNews.my.id

    Ahli waris H. Nurhasan Hamzah akhirnya layangkan Surat Kepada Menteri PUPR dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditembuskan kepada instansi Pemerintah terkait.

    Segenap Ahli waris Pemilik Tanak dengan no SHM 035 Kelurahan/Desa Cijengkol Kecamatan setu Kabupaten Bekasi Luas 19.520 Meter ketika dikonfirmasi oleh tim investigasi DPP AWDI mengatakan bahwa, lahan yang terpotong untuk Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung luas Kurang Lebih 7000 meter hingga sampai telah dibangun dan dipergunakanya jalan Tol tersebut segenap Ahli waris Almarhum H. Nurhasan Hamzah tidak dan belum menerima sepeserpun dana pembebasan dari Pihak Kementerian PUPR, Bina Marga, maupun Pihak Panitia Pengadaan tanah Yang Diketuai Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Padahal Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah memberikan surat pemberitahuan hasi Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung Nomor 515/300-32.16/V/2016 tertanggal Bekasi 13 Mei 2016. Kepada Kepala Desa Cijengkol Kecamatan Setu untuk diteruskan serta diberitahukan Kepada Para Masyarakat warga yang Tanahnya terkena Planing Tol Cimanggis tersebut diatas. Namun ketika di konfirmasi Salah satu kuasa Ahli Waris Boy Edy Sofyan oleh tim mengatakan tidak pernah dapat surat informasi maupun pemberitahuan terhadap akan adanya pembebasan lahan miliknya. “Lah kok jadi seperti ini kami kecewa pada Penegak Keadilan dan Para Pejabat Pembuat kebijakan serta Panitia Pengadaan Tanah kami anggap tidak sportife dan profesional dalam laksanakan tugas ungkap Boy Edi Sofyan Dengan nada kesal dan mata berkaca-kaca penuh luapan emosi. Kemana uang pembebasan tanah saya, siapa yang makan hak atas Tanah waris milik saya, apakah ada sarang Mafia Tanah yang merugikan saya”, ujar nya

    makanya saya lapor kepada Pihak DPP Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Memohon Pendampingan agar Bapak Menteri PUPR, Menteri Pertanahan, dan Presiden serta lembaga lainya tahu Bahwa Saya Waris Pemilik Tanah Resmi di tipu di aniaya di zalimi oleh para Mafia tanah, dan Mafia hukum yang bekerja sama dengan Oknum aparat..
    Saya tidak akan tinggal diam saya akan telusuri siapa dalang yang telah rugikan saya sebagai warga yang patuh, begitu Ungkapan Boy Edy Sofyan dengan nada emosi ketika adukan permasalahnya kepada Pihak Tim AWDI.

    Sementara Ketua Umum DPP AWDI Budi Wahyudin Syamsu membenarkan adanya laporan Keluhan Warga atas Permasalahan Tanahnya yang belum Dibayarkan dan Diganti Rugi Baik Oleh Pihak Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga maupun Dari Pihak Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, itu sesuai copy data kepemilikan serta permasalahan yang kami Terima dan hasil konfirmasi tim serta dokumentasi yang kami dapatkan dilapangan, makanya sudah dirasakan cukup, kami layangkan surat kepada pihak pemerintah dan instansi terkait guna memediasi dan mencari solusi terhadap aduan warga masyarakat yang merasa teraniaya belum menerima haknya. Sehingga tidak ada lagi para pihak yang dirugikan.

    (ARIFIN)

  • Mengukir Karakter Bekasi Melalui Batik Sri, UMKM Khas Kota Bekasi Berkembang Bersama BRI Kanca Bekasi

    Mengukir Karakter Bekasi Melalui Batik Sri, UMKM Khas Kota Bekasi Berkembang Bersama BRI Kanca Bekasi

    PALAPANEWS.MY.ID, BEKASI –

    Bicara Indonesia, bicara hal yang tak lepas dari keragaman budaya dan adat istiadat, yang merupakan salah satunya penjelmaan dalam bentuk pakaian batik yang hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki karakter ke-khas-an tersendiri dari setiap ragam cipta karya batik tersebut.

    Tak luput dari ke-khas-an batik di setiap daerah, Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang ikut menyumbangkan ke-khas-an karakteristik batik tersebut. Salah satu UMKM tersebut adalah Batik Sri yang didirikan dan kelola langsung oleh Ibu Sri Sunarni sejak tahun 2009.

    Beliau turut mengembangkan Batik Nusantara di mulai dari tahun 2009 dan mulai beralih mengkhususkan Batik Bekasi mulai tahun 2013 hingga saat ini. Seiring sejalan UMKM Batik Sri di rangkul oleh Pemkot Bekasi dan juga berjalan dikembangkan secara permodalan oleh Kupedes BRI.

    “BRI telah membantu permodalan saya dalam mengembangkan UMKM Batik Sri ini” pungkas beliau. BRI Kanca Bekasi turut serta membantu pemerintah dalam meningkatkan permodalan UMKM di Kota Bekasi, ini merupakan komitmen BRI dalam menyongsong keberhasilan UMKM yang ada di Kota Bekasi.

    Batik Sri telah membuka beberapa booth pameran eksisting yang dapat dikunjungi oleh penikmat-penikmat batik, diantaranya di Mal Layanan Publik Kota Bekasi di BTC Mal, di Kantor Pemda Kota Bekasi dan juga beberapa pojok UMKM yang berada di beberapa Hotel ternama di Kota Bekasi.

    Untuk yang mau melihat-lihat hasil karya Batik Sri secara online pun dapat berkunjung langsung ke official instagram nya di @batiksri_ atau mau belanja langsung secara online juga dapat di cari di platform toko online dengan nama yang sama dengan instagramnya.

    Bagi para penikmat kerajinan batik pun dapat belajar langsung membatik di workshop Batik Sri yang beralamat di Jl. Bahagia 1 No. 542C, Pondok Timur Indah, Mustika Jaya, Kota Bekasi, tentunya dengan membuat temu janji sebelumnya dengan ibu Sri.

  • Sate Anda cita rasa khas kuliner bekasi, melangkah bersama QRIS Mitra BRI

    Sate Anda cita rasa khas kuliner bekasi, melangkah bersama QRIS Mitra BRI

    PALAPANEWS.MY.ID, BEKASI –

    Tak dapat dipungkiri, kuliner yang satu ini telah menjadi legenda kuliner bekasi yang berdiri sejak tahun 1976, ya benar, siapa lagi kalau bukan Sate Anda yang berlokasi di jalan kaliabang tengah.

    Menu andalan sate kambing dan sop kambing nya menjadi idola warga bekasi dan sekitarnya sejak pertama buka, tak pelak banyak penikmat kuliner bekasi yang datang dan datang lagi untuk mencicipi cita rasa yang menggoda dari menu andalan tersebut.

    Sate anda buka dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 20.00 malam, menemani penikmat sate sejak sarapan, makan siang hingga makan malam. Saat ini Sate Anda telah dikelola oleh generasi kedua, meneruskan usaha ayahnya H. Tohir Murthado Alm.

    Lokasi yang tepat berada di tengah jalur ramai dan pemukiman padat kota bekasi, menjadikan kuliner sate yang satu ini tak pernah sepi pengunjung, sejak buka hingga tutup kedai.

    Berjalan bersama dengan kecanggihan perbankan digital yang salah satunya pembayaran cashless, Sate Anda pun mengikuti perkembangan tersebut, bekerja sama dengan Bank BRI Unit Pejuang Kantor Cabang Bekasi, Sate Anda turut menerima pembayaran via QRIS BRI, membuat para pengunjung semakin mudah dalam pembayaran non tunai.

    Bagi masyarakat Bekasi pada khususnya, tak salah rasanya jika segera mencicipi kenikmatan cita rasa Sate Anda ini di jalan raya kaliabang bekasi, ada baiknya datang di waktu-waktu tidak ramai pengunjung, agar dapat menikmati dengan sempurna.