PALAPA NEWS

Kategori: Daerah

  • Petugas Dukcapil Gerak Cepat Rekam e-KTP Penyandang Disabilitas Hari Ini

    Petugas Dukcapil Gerak Cepat Rekam e-KTP Penyandang Disabilitas Hari Ini

    PALAPANEWS.ASI, BOGOR —

    UPT Dukcapil Wilayah VII Cileungsi bergerak cepat, hari ini, Kamis (11/12/2025), dengan melaksanakan layanan jemput bola perekaman e-KTP di wilayah Cileungsi dan Klapanunggal. Program ini difokuskan bagi warga disabilitas yang tak mampu datang ke kantor layanan.

    Tim bergerak sejak pagi membawa perangkat perekaman keliling. Mereka menyusuri perkampungan dan permukiman padat untuk mendatangi rumah warga satu per satu. Dalam kegiatan hari ini, beberapa warga yang sudah lama belum melakukan perekaman akhirnya bisa dilayani tanpa meninggalkan rumah.

    Di Desa Klapanunggal, petugas mendatangi rumah Siti Aisah, penyandang disabilitas yang selama ini mengalami hambatan mobilitas. Perekaman dilakukan langsung di ruang tamunya. Keluarga menyebut kunjungan itu sebagai “kemudahan yang sudah lama ditunggu”.

    Kepala UPT Dukcapil VII Cileungsi Haer Alamsyah,S.Sos, menyatakan bahwa pihaknya harus memastikan seluruh warga tercatat dalam database nasional.

    “Kalau mereka tidak bisa datang, kami yang datang. Hak mereka tetap harus dijamin,” ujarnya.

    Aparat desa menilai kegiatan jemput bola sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan publik saat ini. Banyak warga disabilitas yang tidak hanya menghadapi hambatan fisik, tetapi juga psikologis untuk mendatangi kantor pelayanan. Dengan hadirnya layanan keliling, hambatan tersebut dapat teratasi.

    Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor menyebut kegiatan ini akan digencarkan dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari percepatan perekaman menjelang penataan ulang data 2026. Targetnya, seluruh warga disabilitas di wilayah Bogor Timur sudah terekam.

    Program hari ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat bergerak lebih adaptif dan lincah. Perekaman yang dilakukan dari rumah ke rumah membuktikan bahwa layanan kependudukan bisa dekat, cepat, dan inklusif bagi warga yang selama ini terpinggirkan.

  • Kami Kerja Maksimal,’ Tegas Haer Alamsyah Soal Layanan Dokumen Warga

    Kami Kerja Maksimal,’ Tegas Haer Alamsyah Soal Layanan Dokumen Warga

    PALAPANEWS.ASIA, CILEUNGSI, JAWA BARAT –

    Haer Alamsyah, Kepala UPT Dukcapil Wilayah VII Cileungsi, menegaskan kembali komitmennya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

    “Kami bekerja maksimal untuk memastikan dokumen warga selesai tepat waktu,” ucapnya pada 28 November 2025.

    Ia menjelaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki dampak luas bagi warga.

    “Tanpa dokumen, seseorang bisa kesulitan mengakses banyak layanan. Karena itu kami harus cepat,” katanya.

    Haer mengakui masih ada tantangan.

    “Betul, ada kekurangan. Tetapi kami tidak berhenti berbenah. Setiap kekurangan jadi catatan perbaikan,” ujarnya.

    Ia menekankan standar pelayanan yang cepat, santun, dan solutif. “Kami ingin warga merasa dihargai, bukan sekadar antre,” tuturnya.

    Pujian datang dari Edi Prastio, Direktur Eksekutif POSBAKUMDES.

    “UPT Cileungsi melayani dengan smart dan cepat. Kami merasakan langsung ketika mendampingi warga miskin,” ucapnya.

    Edi menjelaskan bahwa UPT memberikan solusi meski dokumen yang diurus mengalami keterlambatan.

    “Mereka tidak mempersulit. Justru membantu agar dokumen cepat selesai,” katanya.

    Ia juga menyarankan adanya gedung khusus UPT.

    “Agar layanan lebih nyaman dan arsip tertata. Saya minta UPT terus mempertahankan kualitasnya,” ujar Edi.

  • DPP KOMPI B Desak Penindakan: Studio 21 Disebut Jadi Titik Peredaran Ekstasi

    DPP KOMPI B Desak Penindakan: Studio 21 Disebut Jadi Titik Peredaran Ekstasi

    PALAPANEWS.ASIA, PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA –

    Sorotan publik kembali mengarah pada Tempat Hiburan Malam (THM) Studio 21 di Kota Pematangsiantar. Meski berbagai laporan dan isu mengenai dugaan peredaran narkotika beberapa kali mencuat, tempat hiburan tersebut tetap beroperasi tanpa adanya penindakan signifikan dari aparat penegak hukum.

    Sejumlah warga dan pemerhati sosial menyebutkan adanya peredaran narkoba jenis ekstasi bermerek “tengkorak” di lokasi tersebut. Beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menduga barang terlarang itu dipasok oleh oknum berinisial RS dan A, yang dinilai memiliki jaringan kuat di lapangan.

    Publik Bertanya: Apakah Aparat Tidak Mengetahui?

    Isu peredaran narkoba di Studio 21 bukan hal baru bagi warga. Pertanyaan pun muncul: mengapa aktivitas tersebut seolah tidak terpantau oleh Polres Pematangsiantar, Polda Sumut, maupun BNN?

    “Kalau masyarakat saja tahu dan sering melihat aktivitas mencurigakan, apakah aparat benar-benar tidak mengetahui? Atau memang ada pembiaran?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    Warga lain menuturkan adanya aktivitas mencurigakan pada jam-jam tertentu, mulai dari kendaraan keluar-masuk hingga dugaan transaksi di ruangan khusus.

    DPP KOMPI B: Kapolri Diminta Bertindak Tegas

    Menanggapi situasi ini, Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B) melalui ketuanya, Henderson Silalahi, menyampaikan desakan keras.

    “Kami meminta Kapolri segera mengeluarkan perintah penindakan terhadap Studio 21 dan para terduga pelaku peredaran narkotika di dalamnya. Jangan sampai kesan pembiaran merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujar Henderson.

    Menurutnya, informasi dugaan aktivitas ilegal tersebut sudah lama beredar luas sehingga tidak ada alasan bagi aparat untuk tetap diam.

    Ancaman Evaluasi terhadap Polda Sumut dan Polres Pematangsiantar

    DPP KOMPI B menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari aparat, pihaknya menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polda Sumut dan Polres Pematangsiantar.

    “Jika aparat tidak mampu menindak, patut dipertanyakan kapasitas dan komitmennya. Negara tidak boleh kalah dari jaringan pengedar narkoba,” kata Henderson.

    Publik Menunggu Sikap Aparat

    Masyarakat kini menanti apakah Kapolri, Polda Sumut, Polres Pematangsiantar, maupun BNN akan mengambil langkah nyata menindaklanjuti laporan dan keluhan yang terus muncul.

    Dugaan peredaran ekstasi bermerek tertentu yang disebut-sebut beredar secara terang-terangan menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan keamanan kota. Penindakan tegas diharapkan bisa mengakhiri kesan bahwa Pematangsiantar menjadi zona aman bagi jaringan narkotika.

    Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak belum memberikan respons. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp tidak mendapatkan jawaban.

  • “Dana Rakyat Bukan untuk Dirampok”: Posbakumdes Ultimatum Inspektorat Tegal Soal Dugaan Korupsi Desa Kaligayam

    “Dana Rakyat Bukan untuk Dirampok”: Posbakumdes Ultimatum Inspektorat Tegal Soal Dugaan Korupsi Desa Kaligayam

    JURNALSEMBILAN.COM, TEGAL –

    Posko Bantuan Hukum Masyarakat Desa (Posbakumdes) mendesak Inspektorat Kabupaten Tegal untuk segera melakukan audit khusus terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaligayam, Kecamatan Margasari. Desakan ini muncul setelah tim investigasi Posbakumdes menemukan dugaan penyelewengan Dana Desa selama periode 2021–2024.

    Ketua Posbakumdes, Edi Prastio, S.H., M.H., dalam keterangan pers pada 10 November 2025, mengungkapkan bahwa hasil investigasi tim nonlitigasi menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan Dana Desa Kaligayam.

    “Beberapa kegiatan pembangunan fisik dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah tidak tepat sasaran. Selain itu, BUMDes yang seharusnya memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) kini mangkrak dan tidak berjalan. Ini menjadi sorotan utama masyarakat,” ujar Edi.

    Ia juga menyoroti lemahnya transparansi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Padahal, program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Kami menerima banyak keluhan warga yang mempertanyakan transparansi dan hasil nyata dari program ketahanan pangan. Sayangnya, pengaduan itu tidak mendapat tanggapan serius dari BPD Kaligayam,” tambahnya.

    Menurut Edi, pihaknya telah menyampaikan laporan resmi kepada Ketua BPD Kaligayam sebagai representasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa. Namun, BPD justru dinilai tidak menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

    “Sikap pasif BPD menimbulkan dugaan adanya kongkalikong antara pemerintah desa dan BPD. Setiap aduan masyarakat selalu berakhir tanpa tindak lanjut,” tegasnya.

    Posbakumdes menilai bahwa dugaan penyimpangan tersebut bertentangan dengan Pasal 74 hingga 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menegaskan kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa.

    Edi menegaskan, jika terbukti melakukan penyelewengan atau penggelapan, oknum kepala desa dapat dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.

    “Kami memberikan waktu kepada Inspektorat Kabupaten Tegal untuk segera melakukan audit khusus. Jika tidak ada langkah tegas, kami bersama Gabungan Masyarakat Peduli Kaligayam (GMPK) akan menggelar aksi unjuk rasa dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Inspektorat,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Edi Prastio mengingatkan bahwa Dana Desa merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

    “Dana Desa bukan milik pribadi pejabat desa. Itu amanat rakyat untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Kami berharap Inspektorat bekerja profesional dan memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya,” tutupnya.

  • ​”Anak Istri Kami Berteriak,” Sopir Mikrolet Desak Gubernur DKI Terapkan Perbedaan Jalur Angkutan

    ​”Anak Istri Kami Berteriak,” Sopir Mikrolet Desak Gubernur DKI Terapkan Perbedaan Jalur Angkutan

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    11 November 2025 — Puluhan anggota Persatuan Pemilik dan Sopir Mikrolet M02 rute Kampung Melayu – Terminal Pulogadung menggelar aksi protes di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada hari Selasa (11/11). Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para sopir yang merasa penghasilan mereka dimatikan akibat rute Mikrolet M02 yang persis sama dengan rute TransJakarta Koridor 41 selama lima tahun terakhir.

    ​Aksi protes ini bermuara pada dua tuntutan utama, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan komunitas, Ilham.

    ​“Tuntutan kami hanya dua. Satu, perubahan jalur JakLingko (TransJakarta) agar berbeda dengan M02. Kedua, apabila tuntutan enggak disetujui, tariklah kami, 46 unit ini ke dalam JakLingko JAK 41,” kata Ilham, saat ditemui di lokasi.

    ​Kesepakatan Mandek dan Isu Legalitas
    ​Sebelumnya, para sopir telah berusaha menempuh jalur dialog. Ilham menerangkan, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan keberatan resmi ke berbagai lembaga, termasuk Gubernur DKI, Sudin Perhubungan Jakarta Timur (Jaktim), dan DPRD DKI Jakarta.

    ​”Ada tiga pertemuan, satu dengan Direktur Utama dan Direktur Operasional TransJakarta, termasuk Sudin Dishub Jaktim bagian Badan Angkutan Jalan (BAJ). Kita juga sudah ketemu Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta,” terang Ilham.

    ​Ironisnya, saat perwakilan sopir berhasil mencapai kesepakatan perubahan jalur dengan Dinas Perhubungan pada 13 Oktober 2025, kesepakatan itu justru mandek tanpa implementasi. Pardi, sopir M02 lainnya, mengungkapkan adanya kendala legalitas di balik terhentinya kesepakatan.

    ​”Alih-alih diterapkan, malah selentingan terdengar, kesepakatan itu tidak sah karena tidak pakai meterai,” timpal Pardi kepada awak media, menuding adanya upaya untuk membatalkan hasil pertemuan.
    ​Kekecewaan ini mendorong salah satu sopir, Manto, meluapkan emosinya di hadapan Gubernur. “Tolong kami Pak Gubernur… Kami butuh makan, anak istri kami berteriak. Kami harus melawan saingan kami yang gratisan,” ungkapnya.

    Saat berita ini dinaikkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meminta 7 orang perwakilan pendemo, 1 Pemilik Angkot dan 6 Sopir, dan belum diketahui apa hasil audensi antara kedua belah pihak.

  • Ribuan Peserta Meriahkan Gerak Jalan HUT RI dan Kabupaten Bekasi, Bupati Tambah Hadiah Khusus

    Ribuan Peserta Meriahkan Gerak Jalan HUT RI dan Kabupaten Bekasi, Bupati Tambah Hadiah Khusus

    PALAPANEWS.ASIA, BEKASI –

    Ribuan peserta memadati Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat dalam rangka memeriahkan acara gerak jalan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-75 Kabupaten Bekasi, Rabu (13/8/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

    Dalam sambutannya, Bupati Ade menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Semoga kegiatan ini tidak hanya memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Bekasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita untuk melayani masyarakat lebih baik lagi,” ujar Ade Kuswara Kunang.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mencatat lonjakan signifikan jumlah peserta dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, jumlah regu mencapai 170, meningkat dua kali lipat dari 80 regu pada 2024. Dengan rata-rata 11 orang per regu, total peserta diperkirakan hampir 2.000 orang.

    Panitia menyediakan hadiah uang tunai untuk para pemenang, dengan rincian Juara 1 sebesar Rp 4,8 juta, Juara 2 Rp 4 juta, Juara 3 Rp 3,6 juta, serta Juara Harapan 1 hingga 6 masing-masing sebesar Rp 2,6 juta.

    Selain hadiah dari panitia, Bupati Bekasi turut memberikan hadiah tambahan dari dana pribadi, yakni Rp 5 juta untuk Juara 1, Rp 3 juta untuk Juara 2, dan Rp 2 juta untuk Juara 3.

    Bupati Ade juga mengimbau para peserta untuk menjaga kesehatan selama kegiatan berlangsung. “Sehat, ayo laksanakan. Semoga Kabupaten Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.

  • LMK RW. 09, Cipinang Muara Harapkan Balifiber Segera Benahi Instalasi Kabel Penyebab Banjir di Komp. PWI

    LMK RW. 09, Cipinang Muara Harapkan Balifiber Segera Benahi Instalasi Kabel Penyebab Banjir di Komp. PWI

    JAKARTA, PALAPANEWS.ASIA –

    Memasuki dunia tekhnologi maya yang kian tak terbendung, keberadaan provider penyedia layanan jaringan internet semakin meraja lela, dan Indihome yang saat ini masih menjadi raja diraja penyedia jaringan internet, mulai mendapat tandingan dari berbagai macam provider lainnya, sebut saja Balifiber, Oxygen, Biznet dan lain sebagainya.

    Sekitar tahun 2017-2018, Balifiber yang mengembangkan sayapnya membangun kerjasama pemasangan jaringan dengan Kompleks PWI yang terletak di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan jatinegara, jakarta Timur, Kompleks yang juga dikenal dengan nama Griya Wartawan dan atau RW 09.

    Perjanjian pemasangan jaringan tersebut tentu saja bukan hanya sekedar pemasangan dan instalasi jaringan kabel, juga termasuk perjanjian pemasangan CCTV dan pemeliharaannya, selama Balifiber masih memiliki jaringan pengguna di Komplek Griya Wartawan, yang saat ini dipimpin oleh A. Bahrul BD. Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Rully.

    Pemasangan kabel jaringan yang semula diharapkan sesuai dengan Standar INSTALASI, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, yang mana instalasi kabel optik dari balifiber itu di Sewer (saluran air kotor) dengan menggunakan klem kabel yang dikaitkan di pinggir sewer. Tetapi pada kenyataannya hanya kabel instalasi yang terlihat oleh mata yang diberikan klem (penguat kabel). Sedangkan sisanya yang berada di bawah duct daripada rumah warga, tidak diberikan klem, dan hal tersebut mengakibatkan penimbunan sampah, yang kemudian berakibat banjir pada saat curah hujan cukup tinggi, dimana hal ini juga diungkapkan oleh petugas Sumber Daya Air (SDA) Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur yang didatangkan untuk melihat penyebab banjir tersebut.

    Walhasil, Kabel-kabel tersebut menjadi penyebab penimbunan sampah, yang kemudian menjadikan saluran air tidak normal dan bahkan tersumbat. Dan data yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa RT dan Ruas Jalan di Kompleks Griya Wartawan menjadi Banjir.

    Ketua RW. 09, A. Bahrul. BD, mengungkapkan bahwa saat instalasi jaringan Balifiber, dirinya belum menjadi Ketua RW, namun ia mengetahui jelas perjanjian tersebut, termasuk perjanjian pemeliharaan CCTV yang dipasang oleh fihak Bali fiber. Jum’at, 01/08/2025.

    Ivan Rusdiyanto, Ketua LMK RW. 09, Kel. Cipinang Muara, yang juga warga Kompleks PWI mengungkapkan “Kami dipush oleh warga untuk menyelesaikan masalah yang telah ditimbulkan oleh Bali Fiber, bukan hanya persoalan penyumbatan saluran air, yang telah beberapa kali menyebabkan banjir di berbagai titik.

    “Beberapa saat lalu, fihak Bali Fiber pernah menemui saya dan Ketua LMK, untuk menindaklanjuti persoalan ini, dan berjanji untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, namun hingga hari ini, tidak ada lagi tindak lanjut hal tersebut, kami pun sudah pernah mengutus salah satu orang kepercayaan kami untuk menanyakan hal ini, namun fihak manajemen tidak mau menemui utusan kami, hanya menerima via telepon,” ungkap Rully Kemudian.

    “intinya sederhana saja, tata ulang instalasi kabel-kabel tersebut, atau sekalian angkut saja, supaya di RW 09 , khususnya di RT. I, III dan V, tidak lagi mengalami kebanjiran, saat curah hujan cukup besar ada di Kompleks ini,” timpal Ivan.

    “Kami tidak mau tahu dengan pergantian managemen di Balifiber, yang kami ingin selesaikan masalah-masalah yang timbul akibat instalasi balifiber di wilayah kami,” tutup Ketua RW. 09, Kel. Cipinang Muara.

  • BPBD Sebut Empat Titik Lokasi Masih Tergenang Air di Kota Bekasi

    BPBD Sebut Empat Titik Lokasi Masih Tergenang Air di Kota Bekasi

    PALAPANEWS.ASIA, BEKASI, JAWA BARAT –

    Hujan dengan intensitas tinggi melanda Kota Bekasi sejak Minggu sore (6/7/2025) hingga malam mengakibatkan wilayah di tergenang air.

    BPBD Kota Bekasi menyebut sejumlah titik lokasi masih tergenang air dengan ketinggian bervariasi. Wilayah yang masih terdampak meliputi Gang Mawar dan Kampung Lengkak di Bekasi Timur, Kampung Lebak di Bekasi Utara, serta RW 07, 08, dan 09 Kelurahan Margamulya, Bekasi Utara.

    “Ketinggian air bervariasi antara 50 hingga 100 cm. Di Kampung Lebak, sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dari RT 01 RW 03 masih mengungsi karena rumah mereka belum layak huni,” kata Kepala BPBD Kota Bekasi, Priadi Santoso,, Selasa (8/7/2025).

    Sebelumnya, tiga lokasi lain yang sempat tergenang pada Senin (7/7/2025) adalah Perumahan Bumi Nasio (70 cm), Kompleks Dosen IKIP (65 cm), dan Wilayah Duta Kranji (30 cm).

    Priadi menegaskan bahwa tim BPBD masih berjaga di lapangan untuk memantau kondisi dan membantu evakuasi.

    “Kami telah mengerahkan pompa portabel untuk mempercepat pengeringan air di permukiman warga,” ujarnya.

  • Sukses Gelar JFS, Ini Tanggapan H. Alung, Ketua LMK Sukapura

    Sukses Gelar JFS, Ini Tanggapan H. Alung, Ketua LMK Sukapura

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    Memasuki usia ke-498 tahun, berbagai agenda di laksanakan di berbagai penjuru kota Jakarta, mulai dari lenong, pencak silat dan lainnya, yang mengetengahkan budaya Betawi di tengah pergumulan eksistensi Betawi yang semakin tergusur.

    Minggu, 29 Juni 2025, giliran Kelurahan Sukapura, Kecamatan, Cilincing, Jakarta Utara menggelar pesta Hari Jadi Jakarta ke-498, yang dihadiri oleh Ahmad Rosiwan, Lurah Sukapura, Depika Romadi, Camat Cilincing serta undangan lainnya.

    Di tengah gerimis kecil, ratusan warga Sukapura dan sekitarnya memenuhi halaman parkir Pertokoan New Orchard, samping gedung Kelurahan Sukapura, yang berdiri tinggi dan kokoh.

    Ditemui oleh awak media, Fakhrul Rozy, atau biasa akrab disebut dengan panggilannya H. Alung, yang merupakan ketua LMK Sukapura mengungkapkan harapannya agar kedepan kegiatan semacam ini, Festival Jakarta, terus dilakukan untuk memperkuat kota Jakarta di era globalisasi yang semakin menguat.

    “Dari Sukapura, kami akan selalu mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta, ditengah gempuran peradaban dunia yang semakin menguat di Ibukota tercinta ini,” ungkap H. Alung.

    Gerimis yang melanda lokasi acara tidak mengurangi antusias warga Sukapura dan sekitarnya dalam menikmati berbagai acara yang dikemas apik oleh Pelaksana Kegiatan, yang dalam hal ini dikendalikan penuh oleh H. Alung.

  • Ultah Ke-498, Petukangan Utara Gelar Festival Budaya Betawi

    Ultah Ke-498, Petukangan Utara Gelar Festival Budaya Betawi

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    Memasuki usia ke-498 tahun, Jakarta bukan hanya menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia saat ini, namun juga menjadi kota dengan multi keberagaman yang menjadi sorotan dengan berbagai perkembangannya.

    Pertanyaan klasik yang selalu dimunculkan adalah Bagaimana dengan Budaya Betawi yang semakin tergerus oleh waktu dan peradaban zaman serta kemajuan tekhnologi.

    Hari Sabtu, 28 Juni 2025, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kostrad, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, digelar Festival Budaya Kampung Petukangan. Festival ini dihadiri oleh Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, S.Si, M.A.P, Camat Petukangan Utara, Agus Ramdani, Lurah Petukangan Utara, Safri Djani, beserta Kapolsek, Danramil dan pejabat lainnya.

    Bertemakan “Menjaga Tradisi, mengarungi Era Globalisasi”, Kegiatan ini menghadirkan berbagai seni dan budaya Masyarakat Betawi yang saat ini masih aktif dan eksis, salah satunya adalah Seni Beladiri Betawi BEKSI.

    Saat memberikan keterangan pers kepada awak media, Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, S.Si, M.A.P, mengungkapkan keprihatinannya akan tergerusnya Budaya Betawi saat ini, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat Budaya Betawi untuk kelangsungannya.

    Sementara itu Jalih Pitoeng, Salah satu penerus Budaya Silat Betawi BEKSI yang juga merupakan ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) ini mengungkapkan dalam sambutanya bahwa keberadaan Budaya Betawi yang semakin tergerus arus globaliasi perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Jakarta saat ini.

    “Kita sering menjual budayanya,” ungkap Jalih Pitoeng, Sabtu (28/06/2025).

    “Kita mengeksploitasi kebudayaan, tapi hingga hari ini kita belum pernah memperhatikan bagaimana itu nasib para guru-guru kita,” lanjutnya.

    “Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami dari YASBI (Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Betawi) mengundang seluruh para Jawara SE Jabotabek untuk hadir dalam silaturahmi Akbar dan diskusi publik di Setu Babakan,” jelasnya.

    “Bagaimana kita merumuskan tentang Road Map tentang kebudayaan guna menjaga eksistensi budaya Betawi,” Jalih Pitoeng menegaskan.

    “Kepada Pemerintah DKI Jakarta Pram-Doel, kita minta agar lebih memperhatikan budaya Betawi,” pinta Jalih Pitoeng.

    “Bukan hanya itu, Dinas Kebudayaan DK Jakarta saat ini, sedang menghadapi persidangan di PN Jakarta Pusat karena terindikasi telah melakukan Korupsi Dana Kebudayaan, Dana yang seharusnya dipakai untuk mempertahankan Budaya Betawi di tengah arus globalisasi,” ungkapnya kepada awak media di tempat yang berbeda.

    “Saya sebagai salah satu warga Betawi Asli, akan tetap mengawal persoalan ini, apa dan bagaimana, serta kemana anggaran Budaya yang dikorupsi oleh Dinas Kebudayaan DKI,” tutup Jalih Pitoeng.