PALAPA NEWS

Kategori: Daerah

  • RAT KMP Cipinang Muara Tegaskan Peran Koperasi Kelurahan sebagai Pilar Ekonomi Rakyat

    RAT KMP Cipinang Muara Tegaskan Peran Koperasi Kelurahan sebagai Pilar Ekonomi Rakyat

    JAKARTA TIMUR, PALAPA NEWS —

    Koperasi Kelurahan Merah Putih (KMP) Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Kantor RW 04, Jalan BB Raya No. 1, Kelurahan Cipinang Muara, Selasa, 27 Januari 2027. RAT yang mengusung tema “Bersama Rakyat Membangun Ekonomi Bumi Pertiwi” tersebut menjadi momentum konsolidasi kelembagaan koperasi kelurahan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat komunitas.

    KMP Cipinang Muara berdiri pada 14 September 2025 sebagai bagian dari pengembangan koperasi berbasis gotong royong. Hingga kini, koperasi ini telah menghimpun 185 anggota yang berasal dari berbagai unsur masyarakat kelurahan.

    RAT dihadiri pengurus, pengawas, dan anggota koperasi, serta unsur pemerintah kota dan kelurahan. Hadir Camat Jatinegara Dr. Endang Kartika Wahyuningsih, SKM, M.M., Fauzi selaku Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, Andi Ahmad Refi selaku Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur, serta Lurah Cipinang Muara Komaruddin, S.E., yang juga menjabat Ketua Pengawas koperasi. Forum juga diikuti para Ketua RW, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan unsur masyarakat lainnya.

    Ketua KMP Cipinang Muara Kenoko Hinggyonodipo menegaskan RAT merupakan forum strategis untuk memastikan tata kelola koperasi berjalan sesuai prinsip demokrasi ekonomi.

    “RAT adalah ruh koperasi. Di sinilah anggota sebagai pemilik dan pengguna menilai kinerja pengurus serta menentukan arah pengembangan koperasi,” ujarnya.

    Menurut Kenoko, KMP Cipinang Muara saat ini mengembangkan usaha berbasis retail dengan metode penjualan langsung, baik eceran maupun grosir. Unit usaha difokuskan pada penyediaan kebutuhan pokok warga, seperti beras, gula, minyak goreng, gas elpiji tiga kilogram, serta komoditas lain. Operasional koperasi juga diperkuat oleh partisipasi warga yang meminjamkan gerai dan gudang tanpa biaya.

    Dalam forum RAT tersebut, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2025 secara resmi diterima peserta tanpa catatan, menandai tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi.

    Camat Jatinegara Dr. Endang Kartika Wahyuningsih menyatakan, penguatan koperasi kelurahan sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

    “Koperasi harus hadir nyata di tengah warga. Ia bukan hanya badan usaha, tetapi juga instrumen pendidikan ekonomi dan penguatan kemandirian masyarakat,” katanya.

    Fauzi menambahkan, koperasi kelurahan memiliki posisi strategis dalam ekosistem pembangunan kota sebagai penghubung antara kebutuhan riil warga dan kebijakan publik. Sementara itu, Andi Ahmad Refi menegaskan komitmen Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur untuk terus melakukan pembinaan, khususnya dalam penguatan tata kelola, legalitas, dan kapasitas usaha koperasi.

    Dari unsur peserta, Ketua RW 09 Cipinang Muara A. Bahrul BD—anggota koperasi sekaligus Dewan Penasihat Pengurus Daerah Media Independen Online (MIO) Indonesia Kota Jakarta Timur—menilai RAT sebagai ruang kontrol sekaligus koreksi bagi anggota.

    “RAT bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum kejujuran. Anggota dapat melihat laporan secara terbuka dan ikut menentukan apakah koperasi benar-benar berjalan untuk kepentingan warga,” ujarnya.

    Selain membahas laporan pertanggungjawaban, RAT juga menyepakati rencana kerja serta arah pengembangan koperasi ke depan. Forum tersebut menegaskan kembali posisi KMP Cipinang Muara sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi rakyat di tingkat kelurahan, sekaligus bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi dari bawah.

  • PWNU DKI: Pembenahan Tata Ruang Kunci Atasi Banjir Jakarta

    PWNU DKI: Pembenahan Tata Ruang Kunci Atasi Banjir Jakarta

    JAKARTA, PALAPA NEWS –

    Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Lutfi Hakim MA menilai, langkah paling mendesak dalam mengatasi banjir Jakarta adalah mengoreksi kebijakan tata ruang, khususnya yang berpotensi merusak daerah resapan air.

    Menurut Lutfi, pola hujan ekstrem saat ini tidak lagi bisa dipandang sebagai siklus lima tahunan, melainkan dapat terjadi kapan saja. Karena itu, pemerintah didorong untuk lebih menekankan solusi jangka panjang ketimbang langkah darurat yang bersifat sementara.

    “Hujan ekstrem sekarang bukan lagi siklus lima tahunan. Ia bisa terjadi kapan saja. Maka pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang, bukan hanya penanganan darurat. Penyebab banjir bukan semata faktor alam, tetapi juga persoalan tata ruang,” ujar Lutfi, Jumat (23/1/2026).

    Ia menegaskan, prioritas utama yang perlu dilakukan adalah mengoreksi kebijakan tata ruang yang selama ini berkontribusi terhadap berkurangnya fungsi daerah resapan air.

    “Jangan salahkan hujan. Hujan seharusnya menjadi tantangan untuk membangun sistem yang mampu menampung dan mengalirkan air dengan baik. Karena itu, pembangunan sumur resapan serta waduk atau embung perlu dikerjakan secara maksimal,” katanya.

    Terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), Lutfi menilai langkah tersebut cukup efektif sebagai upaya menjaga keselamatan siswa, selama tidak dijadikan pembenaran atas kegagalan kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan.

    Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengaitkan bencana dengan kesalahan moral individu atau kelompok tertentu.

    “Dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, cuaca ekstrem dan banjir adalah bagian dari takdir Allah. Hujan membasahi siapa saja, baik yang taat maupun yang bermaksiat,” ujar Lutfi.

    Meski demikian, ia menekankan pentingnya upaya pencegahan dan antisipasi sebagai bentuk ikhtiar. Menurutnya, pepatah sedia payung sebelum hujan harus dimaknai sebagai dorongan untuk mendahulukan mitigasi sebelum bencana terjadi.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau perusahaan di Jakarta menerapkan sistem kerja fleksibel atau work from home (WFH) menyusul cuaca ekstrem yang memicu banjir di sejumlah wilayah.

    Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001/SE/2026 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Fleksibel dan WFH karena Cuaca Ekstrem tertanggal 22 Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja.

  • Fahira Idris Dorong Ormas Perkuat Peran Strategis Jaga Stabilitas Jakarta

    Fahira Idris Dorong Ormas Perkuat Peran Strategis Jaga Stabilitas Jakarta

    JAKARTA, PALAPA NEWS –

    Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris mendorong organisasi kemasyarakatan (ormas) di Ibu Kota untuk memperkuat peran strategis dan sinergi lintas elemen dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan keharmonisan Jakarta.

    Hal itu disampaikan Fahira saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Forum Lintas Ormas Provinsi DKI Jakarta bersama Ormas Bang Japar di Markas Komando Bang Japar, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 Januari 2026.

    Fahira menegaskan, forum silaturahmi lintas ormas merupakan ruang konsolidasi kebangsaan yang penting untuk merawat persatuan di tengah kompleksitas Jakarta sebagai kota multikultural. Menurut dia, kerja-kerja ormas di tingkat akar rumput selama ini menjadi penyangga sosial yang berkontribusi langsung terhadap kondusivitas wilayah.

    “Forum lintas ormas adalah rumah besar kebersamaan. Dari sinilah energi persatuan dirawat, sekaligus diarahkan menjadi aksi nyata dalam menjaga stabilitas Jakarta,” kata Fahira.

    Ia mengingatkan, Forum Lintas Ormas yang dikukuhkan pada Oktober 2021 telah berkembang menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Sejumlah program sosial dan kebangsaan, seperti Jumat Berkah, penanaman pohon, audiensi lintas sektor, hingga deklarasi menjaga Jakarta aman dan damai, disebutnya sebagai wujud konkret peran ormas dalam pembangunan sosial.

    Menurut Fahira, ormas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Peran itu mencakup penguatan ketertiban lingkungan bersama TNI, Polri, dan Forkopimda, penyaluran aspirasi publik secara konstruktif, hingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

    “Jakarta membutuhkan ormas yang solutif, menyejukkan, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Ormas harus tampil sebagai bagian dari solusi dalam merawat persatuan dan ketahanan sosial,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Umum Bang Japar, Fahira juga menegaskan komitmen organisasinya untuk terus berjalan seiring dengan Forum Lintas Ormas serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Ia menyebut dukungan terhadap berbagai inisiatif pengamanan berbasis masyarakat, termasuk program Jaga Jakarta, sebagai bagian dari upaya membangun sistem keamanan partisipatif.

    “Menjaga Jakarta bukan hanya soal mencegah gangguan kamtibmas, tetapi juga membangun rasa aman, keadilan sosial, dan kebersamaan sebagai fondasi ketahanan kota,” kata Fahira.

    Silaturahmi kebangsaan ini dihadiri perwakilan berbagai ormas se-DKI Jakarta, jajaran pengurus Forum Lintas Ormas Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, serta unsur Kesbangpol Jakarta Selatan.

  • Pengamat Kritik Kelangkaan Blangko e-KTP, Bupati Bogor Diminta Turun Tangan

    Pengamat Kritik Kelangkaan Blangko e-KTP, Bupati Bogor Diminta Turun Tangan

    PALAPANEWS.ASIA, KABUAPTEN BOGOR –

    22 Januari 2026 — Isu kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di sejumlah daerah pada awal 2026 menjadi sorotan pengamat kebijakan publik. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan administrasi kependudukan dan merugikan masyarakat.

    Pengamat Kebijakan Publik, Edi Prastio, S.H., M.H., CPLA, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia (PADI), menyayangkan terjadinya keterlambatan pendistribusian blangko e-KTP oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

    “Selama ini Ditjen Dukcapil Kemendagri selalu menyampaikan bahwa stok blangko aman. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Di beberapa daerah justru terjadi keterlambatan, bahkan kekosongan blangko,” ujar Edi, Kamis (22/1/2026).

    Berdasarkan pemantauan PADI di Kabupaten Bogor sejak awal Januari hingga sekarang, banyak warga mengeluhkan sulitnya mencetak e-KTP. Petugas di tingkat kecamatan maupun UPT Dukcapil, kata dia, menyampaikan bahwa blangko kosong dan pencetakan dibatasi maksimal sekitar 15 KTP per hari.

    “Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin pelayanan prima dalam administrasi kependudukan bisa terwujud?” ucap Edi.

    Ia mempertanyakan titik persoalan yang menyebabkan kelambatan tersebut, apakah berada di tingkat pusat atau di daerah. Menurut dia, permintaan blangko seharusnya dapat diajukan jauh hari sebelum pergantian tahun.

    “Kalau memang ini persoalan daerah, berarti ada masalah dalam perencanaan. Permintaan blangko itu bisa diprediksi. Tidak semestinya masyarakat yang menanggung akibatnya,” kata Edi, yang akrab disapa Bung Pras.

    Edi mendorong Bupati Bogor, Rudy Susmanto, S.Si., untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Ia menilai keterlambatan distribusi blangko dari pusat mengindikasikan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

    Selain itu, ia menyoroti kebijakan pencetakan KTP dan dokumen kependudukan yang direncanakan dilakukan di kecamatan. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dievaluasi ulang karena keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah kecamatan.

    “Jangan sampai pelimpahan kewenangan tidak diiringi kesiapan SDM dan sarana. Yang terjadi justru penumpukan masalah baru,” ujarnya.

    Secara khusus, Edi menegaskan perlunya evaluasi kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, S.Sos., agar pelayanan administrasi kependudukan dapat kembali berjalan optimal dan hak-hak sipil masyarakat tidak terhambat.

  • Pasien Anak 9 Tahun Dibiarkan Terlantar di RSUD HJ Zulkarnain Karena Dokter PNS Tidak Disiplin: Pelanggaran Disiplin ASN Terjadi Secara Berulang

    Pasien Anak 9 Tahun Dibiarkan Terlantar di RSUD HJ Zulkarnain Karena Dokter PNS Tidak Disiplin: Pelanggaran Disiplin ASN Terjadi Secara Berulang

    BATUBARA – Kualitas pelayanan kesehatan di RSUD HJ Zulkarnain Kabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik setelah seorang pasien anak usia 9 tahun gagal mendapatkan penanganan medis selama dua hari berturut-turut akibat ketidakhadiran dokter di poliklinik yang bersangkutan.

    Warga Desa Dahri Indah, Kecamatan Talawi, Yadi, mengungkapkan kekecewaannya setelah membawa adik kandungnya untuk berobat ke poli kebidanan rumah sakit pemerintah tersebut. Keluarga telah menunggu berjam-jam mulai dari pagi hingga pukul 12.30 WIB, namun dokter tidak hadir dan tidak ada informasi jelas mengenai ketersediaan layanan atau pengganti dokter.

    “Rumah sakit ini milik pemerintah, bukan klinik pribadi. Kami menunggu lama tapi tidak ada dokter dan tidak ada kepastian apapun,” ujar Yadi dengan nada kesal.

    Keluhan serupa juga datang dari sejumlah warga lain yang ditemui wartawan bitvonline.com. Mereka menyatakan bahwa ketidakhadiran dokter sudah menjadi hal yang sering terjadi, khususnya terkait dokter kebidanan dr. Hendrik dan dr. Eli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perilaku tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin ASN, terutama di sektor pelayanan publik yang menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat.

    Kepemimpinan Direktur Dinilai Tidak Optimal

    Kondisi buruknya disiplin tenaga medis membuat nama Direktur RSUD HJ Zulkarnain, dr. Wahayu, menjadi sorotan. Masyarakat menilai pihak kepemimpinan belum menjalankan fungsi pengawasan dan manajemen dengan maksimal, sehingga terjadi pembiaran terhadap ketidakdisiplinan dokter PNS.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pelayanan RSUD HJ Zulkarnain, Rosi, menyatakan bahwa dr. Hendrik tidak masuk kerja karena sakit dan akan digantikan oleh dr. Alfian. Namun, ketika ditanya mengenai jam kedatangan dokter pengganti, pihak rumah sakit tidak dapat memberikan kepastian yang jelas.

    “Tunggu saja,” jawabnya singkat, yang semakin menambah kekecewaan masyarakat karena menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab institusi terhadap pasien.

    Pelanggaran Aturan Disiplin PNS yang Jelas

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS wajib:

    – Masuk kerja dan mematuhi jam kerja
    – Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
    – Menjaga profesionalitas dan tanggung jawab jabatan

    PNS yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi disiplin mulai dari teguran lisan/tertulis, pemotongan tunjangan kinerja, penurunan pangkat, hingga pemberhentian (dengan atau tanpa hormat) sesuai tingkat pelanggaran. Dalam kasus ini, ketidakhadiran dokter PNS tanpa penyediaan layanan pengganti yang jelas berpotensi termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin sedang hingga berat karena berdampak langsung pada hak masyarakat atas layanan kesehatan.

    Slogan “Pelayanan Prima” Dipertanyakan Implementasinya

    Kondisi yang terjadi bertentangan dengan slogan “Pelayanan Prima” yang digaungkan Bupati Batubara Baharuddin Siagian. Masyarakat menganggap bahwa slogan tersebut belum diimbangi dengan implementasi nyata di sektor kesehatan yang krusial, sehingga terkesan hanya sebatas upaya pencitraan.

    Masyarakat Desak Evaluasi dan Tindakan Tegas

    Warga mendesak Bupati Batubara dan Komisi DPRD Kabupaten Batubara untuk mengambil langkah konkret, antara lain:

    – Memanggil dan mengevaluasi kinerja Direktur RSUD HJ Zulkarnain
    – Memberikan sanksi yang sesuai kepada dokter PNS yang tidak disiplin
    – Melakukan perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan di rumah sakit

    “Kami tidak membutuhkan janji manis. Yang kami butuhkan adalah dokter yang hadir, bekerja dengan profesional, dan bertanggung jawab. Ini masalah nyawa, bukan urusan politik,” tegas Yadi.

    Masyarakat khawatir jika kondisi ketidakdisiplinan ini terus dibiarkan, RSUD HJ Zulkarnain akan menjadi simbol kegagalan negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi warganya.

  • Bukan Sekadar Sate Kambing, Ini Cerita Tengkleng Kepala Kambing Jawa Tulen di Jantung Bambu Apus

    Bukan Sekadar Sate Kambing, Ini Cerita Tengkleng Kepala Kambing Jawa Tulen di Jantung Bambu Apus

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA TIMUR –

    Jika jalur kuliner Anda biasanya berhenti di pusat kota, ada alasan kuat untuk berbelok ke Bambu Apus, Cipayung. Di Jl. Bambu Apus Raya No. 36, sebuah warung dengan dapur yang bekerja pelan namun pasti terus memanggil para penikmat masakan tradisional: Rajanya Sate dan Tengkleng Kepala Kambing Jawa Tulen.

    Buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB, tempat ini mengandalkan dua menu yang menuntut kesabaran sekaligus keahlian: sate kambing dan tengkleng kepala kambing. Keduanya dimasak dengan pendekatan klasik Jawa, tanpa jalan pintas, tanpa kompromi rasa. Hasilnya adalah sajian yang mengajak pengunjung duduk lebih lama—dan kembali lagi.

    Pemilik usaha, Ferry Harto, menjelaskan bahwa dapurnya berdiri di atas prinsip sederhana namun jarang dipertahankan.

    Sejalan dengan kiprahnya di dunia kuliner, Ferry Harto juga memiliki peran organisatoris di tingkat nasional. Ia tercatat sebagai Ketua Divisi UMKM Pengurus Pusat Media Independen Online (MIO) Indonesia, posisi yang memperlihatkan konsistensinya dalam mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kearifan lokal. Peran tersebut tercermin langsung dalam pengelolaan Rajanya Sate dan Tengkleng Kepala Kambing Jawa Tulen, yang tidak hanya dijalankan sebagai usaha kuliner, tetapi juga sebagai contoh UMKM yang bertumpu pada kualitas, identitas rasa, dan keberlanjutan usaha di tengah dinamika ekonomi perkotaan.

    “Masakan Jawa itu tidak bisa dipercepat. Tengkleng dan sate harus dimasak dengan sabar supaya karakter rempahnya keluar,” ujarnya. “Yang kami jaga adalah konsistensi rasa, supaya setiap orang yang datang tahu apa yang akan ia dapatkan.”

    Sate kambing disajikan dengan potongan daging padat, dibakar matang tanpa mengorbankan kelembutan. Aroma arang berpadu dengan lemak yang meleleh pas. Tengkleng kepala kambing hadir dengan kuah rempah yang kuat dan hangat, dagingnya lunak, mudah dilepas dari tulang—sebuah sajian yang berbicara tentang tradisi, bukan tren sesaat.

    Lebih dari sekadar tempat makan, warung ini juga menyediakan ruang meeting untuk pertemuan kecil dan diskusi. Perpaduan yang tidak lazim, namun justru menjadi daya tarik: makan serius, berbincang serius, dalam satu ruang yang sama.

    Pengunjung bernama Bainanah menggambarkan pengalaman itu dengan singkat namun tepat.

    “Tempatnya tenang, makanannya serius,” katanya. “Datang ke sini rasanya tidak perlu buru-buru.”

    Di tengah ramainya peta kuliner Jakarta, Rajanya Sate dan Tengkleng Kepala Kambing Jawa Tulen menawarkan alasan untuk datang dan berhenti sejenak. Bagi siapa pun yang rindu pada rasa Jawa yang utuh—dan ingin mencicipinya langsung di meja—Bambu Apus layak masuk daftar tujuan berikutnya.

  • Awal 2026, UPT Dukcapil Cileungsi–Bogor Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan

    Awal 2026, UPT Dukcapil Cileungsi–Bogor Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan

    PALAPANEWS.ASIA – BOGOR –

    Kepala UPT Dukcapil Wilayah VII Cileungsi–Bogor, Haer Alamsyah, S.Sos., bersama jajaran menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada masyarakat. Pergantian tahun ini dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

    “Selamat Tahun Baru 2026. Semoga di tahun yang baru ini kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Haer Alamsyah dalam keterangannya di Cileungsi, Bogor.

    Menurut Haer, pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan mendasar warga negara karena berkaitan langsung dengan identitas hukum dan akses terhadap berbagai layanan publik. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan harus terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

    UPT Dukcapil Wilayah VII Cileungsi–Bogor melayani berbagai pengurusan dokumen kependudukan, mulai dari KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga akta pencatatan sipil. Keberadaan unit pelaksana teknis di wilayah kecamatan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor pusat kabupaten.

    Haer menjelaskan bahwa pada 2026 pihaknya akan fokus melakukan pembenahan internal, baik dari sisi sistem kerja maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kami ingin memastikan setiap warga yang datang mendapatkan pelayanan yang cepat, tertib, dan sesuai prosedur,” katanya.

    Selain pembenahan internal, optimalisasi layanan berbasis digital juga menjadi perhatian. Namun demikian, pelayanan tatap muka tetap dipertahankan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pendampingan langsung.

    Ia mengakui bahwa tingginya kebutuhan layanan sering kali menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, Haer menegaskan hal tersebut harus dijawab dengan kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

    Ucapan Tahun Baru tersebut juga ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai sebagai pengingat akan tanggung jawab pelayanan publik. Haer berharap semangat awal tahun dapat menjadi pemacu kinerja aparatur dalam melayani masyarakat.

    Dengan komitmen tersebut, UPT Dukcapil Wilayah VII Cileungsi–Bogor menargetkan tahun 2026 sebagai periode peningkatan mutu layanan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan semakin kuat.

  • Madas Nusantara Dorong Partisipasi Publik Jelang Suksesi KONI DKI Jakarta

    Madas Nusantara Dorong Partisipasi Publik Jelang Suksesi KONI DKI Jakarta

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA —

    Menjelang bergulirnya pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta periode 2026–2030, ruang partisipasi publik mulai dibuka. Ormas Madas Nusantara melalui Madas Nusantara Institute menggelar konferensi pers untuk menyambut Diskusi Serap Aspirasi Cabang Olahraga (Cabor) DKI Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Januari 2026.

    Konferensi pers digelar Jumat, 26 Desember 2025, di Pendopo Madas Nusantara, kawasan Radar AURI, Cibubur, Jakarta Timur. Diskusi tersebut diposisikan sebagai forum terbuka untuk memetakan kekuatan cabang olahraga, mengidentifikasi persoalan struktural, sekaligus menjaring pandangan publik mengenai figur yang dinilai layak memimpin KONI DKI Jakarta ke depan.

    Diskusi mengusung tema “Dalam rangka Memberi Masukan kepada Gubernur DKI Jakarta guna Memajukan Masyarakat Sehat, Olahraga, dan Prestasi”. Aspirasi yang dihimpun akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, terutama terkait pembinaan olahraga prestasi dan penguatan budaya hidup sehat.

    Ketua Umum Madas Nusantara, Jusuf Rizal, menegaskan bahwa Madas Nusantara akan aktif mengawal agenda strategis Pemprov DKI Jakarta melalui diskusi-diskusi publik yang berbasis data dan aspirasi warga.
    “Madas Nusantara melalui Madas Nusantara Institute akan konsisten melaksanakan diskusi tentang DKI Jakarta. Hasilnya akan kami sampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta. Ini bagian dari peran kami mengawal kinerja pemerintah daerah,” ujar Jusuf Rizal kepada media.

    Ia menjelaskan, diskusi serap aspirasi ini dirancang sebagai proses belanja masalah. Fokus pembahasan mencakup tata kelola organisasi, potensi dan kendala cabang olahraga, peluang pengembangan prestasi, hingga aspek kepemimpinan dan transparansi keuangan.

    “Kita ingin melihat persoalan secara utuh, bukan sepotong-potong. Dari manajemen, kepemimpinan, sampai aspek nonteknis yang selama ini sering luput dibicarakan,” kata Jusuf Rizal.

    Jusuf Rizal sendiri memiliki rekam jejak panjang di dunia olahraga nasional. Selain dikenal sebagai Ketua Umum PWMOI dan Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), ia pernah menjabat Direktur Marketing dan Promosi PSSI pada era Nurdin Halid, serta Direktur Pembinaan Usia Dini PSSI. Pada masa kepemimpinan Agum Gumelar, ia aktif menggagas berbagai kompetisi sepak bola anak tingkat nasional dan regional.

    Diskusi yang akan digelar pada 2 Januari 2026 mendatang rencananya melibatkan 84 cabang olahraga DKI Jakarta, pemerhati olahraga, serta perwakilan DPD RI dan DPRD DKI Jakarta yang membidangi olahraga. Forum ini diharapkan menjadi ruang evaluasi kritis menjelang suksesi kepengurusan KONI DKI Jakarta.

    Dengan pendekatan partisipatif tersebut, Madas Nusantara Institute berharap proses pergantian kepemimpinan KONI DKI Jakarta tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi menjadi momentum perbaikan tata kelola dan penguatan pembinaan olahraga prestasi yang berkelanjutan di ibu kota.

  • Anniversary ke-4,Kawan Jurnalis Gelar Syukuran dan Khitan Massal 2025

    Anniversary ke-4,Kawan Jurnalis Gelar Syukuran dan Khitan Massal 2025

    Muara Enim,Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak anak khususnya di Lawang Kidul,Kawan Jurnalis (KJ) kembali melaksanakan Khitanan Massal 2025 di Gedung Serbaguna (GSG) PLN, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim,Rabu (24/12/25)

    Bakti sosial yang diinisiasi oleh Kawan Jurnalis ini merupakan yang keempat kali dilaksanakan sejak pertama kali pada tahun 2022.
    Khitanan massal yang bekerja sama dengan Rumah Sunat Modern Prabu ini diikuti oleh 50 anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan sekitarnya.

    Andrille Martin, SE., Kp M.M yang merupakan pembina, didaulat untuk menyampaikan kata sambutan.”Terimakasih kepada Dr Bella dan Dr Aldy sebagai tenaga medis yang hari ini membantu kami menghitankan anak kita,Terima kasih juga kepada PLN Nusantara Power UP Bukit Asam, Lazis PLN NP UP Bukit Asam, Srikandi PLN NP UP Bukit Asam,PT Bukit Energi Servis Terpadu (BEST), PT Anugerah Alam Enim (AAE) PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), PT Madhani Talatah Nusantara, PT Satria Bahana Sarana (SBS), PT Dahana, PT Aiti Mitra Utama (AMU), PT PAMA, PT Antareja Mahada Makmur (AMM), PT Putra Perkasa Abadi ( PPA) PT BAS,PT Berkah Bersama.serta seluruh stakeholder yang telah berpartisipasi mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kawan Jurnalis ini”, ucapnya.

    “Perlu juga diketahui bahwa, Kawan Jurnalis ini bukan hanya bergerak sebagai pewarta atau wartawan, namun juga lebih mengedepankan kegiatan sosial bagi masyarakat, khitanan ini sudah dilakukan 4 kali, juga pernah melaksanakan bedah rumah dan pembuatan jalan dengan dukungan dari perusahaan yang ada, terutama PLN Nusantara Power UP Bukit Asam”, jelas Andrille.

    Ketua Kawan Jurnalis Firman Erpan Putra mengatakan, Kawan Jurnalis melaksanakan berbagai kegiatan sosial setiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
    “Kegiatan ini merupakan bentuk nyata
    keberadaan Kawan Jurnalis bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan kita semua,” katanya.

    Sementara itu, Asisten Manager Business Support PLN Nusantara Power UP Bukit Asam Syamsurizal menyampaikan, PLN turut ikut berkontribusi bersama Kawan Jurnalis untuk melaksanakan kegiatan sosial ini.
    Ia berharap ke depan kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Kawan Jurnalis ini bisa tetap terlaksana karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di Lawang Kidul.

    “Harapannya semoga kegiatan yang sangat baik ini bisa kembali dilaksanakan, mau berapa pun jumlahnya, karena ini sangat-sangat dirasakan manfaatnya,” harapnya.

    Ulik warga Desa Lingga yang anaknya ikut serta dalam khitanan massal ini, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kawan Jurnalis yang telah melaksanakan kegiatan ini.
    “Kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini bisa melaksanakan sunat anak kami, terutama bagi orang-orang yang kurang mampu,” tutur ulik

    Ulik mengungkapkan, dirinya memang sedang mengumpulkan uang untuk biaya melaksanakan sunat anaknya.
    “Alhamdulillah kebetulan juga dapat informasi dari teman kalau ada sunatan massal ini,” ungkapnya.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya
    Menejer PLN Nusantara Power,Ketua PIKK PLN NP UP Bukit Asam, Pasi pers yonif 141″ Kapten Inf Adam Akbar,Kanit Binmas Polsek Aiptu Fery.Perwakilan dari PT. Bukit Asam,Babinsa, CSR PAMA,Pol PP Kabupaten Muara Enim Adrele Martin, PT KBB, PT PPA,PT AMM, PT DahanaKepala Pom Bensin kepala Puskesmas Tanjung Enim ,Ibu PKK desa lingga, klinik Prabu,Kepala KUA,tenaga kesehatan serta seluruh peserta dan tamu undangan lainnya.

  • Sosialisasi Bantuan Hukum di Kunir Ungkap Dua Program Strategis untuk Masyarakat Desa

    Sosialisasi Bantuan Hukum di Kunir Ungkap Dua Program Strategis untuk Masyarakat Desa

    PALAPANEWS.ASIA, PURWOREJO –

    Sosialisasi layanan bantuan hukum yang digelar Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) di Desa Kunir, Kamis, 12 Desember 2025, tidak hanya menjadi ruang edukasi mengenai hak-hak masyarakat atas pendampingan hukum. Kegiatan ini sekaligus membuka wawasan baru tentang peluang peningkatan kualitas hidup warga melalui dua program pemberdayaan strategis yang diperkenalkan Posbakumdes.

    Ketua Umum Posbakumdes, Edi Prastio, SH, MH, dalam pemaparannya menegaskan bahwa keberadaan Posbakumdes tidak terbatas pada pendampingan hukum. Ia menjelaskan bahwa desa dapat menjadi pusat pertumbuhan sumber daya manusia yang unggul bila diberikan akses pendidikan dan kesempatan kerja yang setara.

    “Kami hadir bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan hukum. Posbakumdes ingin desa menjadi tempat tumbuhnya generasi berdaya dan mandiri,” ujarnya.

    Program pertama yang diperkenalkan ialah 1 Sarjana 1 Desa, sebuah inisiatif yang menawarkan dukungan pembiayaan kuliah bagi pemuda desa. Melalui program ini, generasi muda didorong untuk menempuh pendidikan tinggi dengan harapan nantinya kembali dan mengabdi untuk memajukan desa. Kehadiran lulusan perguruan tinggi di desa diyakini dapat membawa perubahan, baik dalam pengelolaan administrasi, ekonomi, sosial, maupun pembangunan masyarakat.

    Program kedua yang menarik perhatian warga adalah Magang Kerja ke Jepang. Program ini dibuka untuk masyarakat usia produktif yang ingin mendapatkan pengalaman kerja internasional. Dengan fasilitas dana talangan 100 persen untuk pemberangkatan peserta, program ini menjadi peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak warga yang menilai program tersebut sebagai kesempatan langka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal besar untuk bekerja ke luar negeri.

    Kepala Desa Kunir, Supono, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Posbakumdes yang dinilai mampu memberikan cakrawala baru bagi masyarakat. Menurutnya, desa tidak hanya membutuhkan layanan hukum, tetapi juga peluang konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Kami berharap kedua program ini membuka jalan lebih luas bagi anak muda dan masyarakat produktif di Kunir untuk maju,” katanya.

    Dalam sesi diskusi, peserta sosialisasi terlihat antusias mengajukan pertanyaan, mulai dari syarat mengikuti program hingga proses pendampingan bagi warga yang berminat. Posbakumdes memastikan bahwa seluruh mekanisme akan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Melalui kegiatan ini, sosialisasi bantuan hukum di Desa Kunir berkembang menjadi forum pemberdayaan masyarakat yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Posbakumdes dan pemerintah desa berharap kolaborasi ini menjadi pintu hadirnya lebih banyak kesempatan bagi warga untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.