Kategori: Politik

Jakarta, – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Angkatan II Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Hotel Ibis Senen 8 – 11 Desember 2025, diikuti oleh 13 unsur lembaga negara, TNI, Polri, kementerian/instansi, perangkat daerah, serta berbagai organisasi kemasyarakatan, dengan total 40 peserta.

FGD ini digelar sebagai upaya menghimpun masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan untuk memperkuat dasar akademis Peraturan Daerah (Perda) Pembinaan Ideologi Pancasila yang akan diterapkan di DKI Jakarta.

FKBN DKI Jakarta Ambil Peran Strategis

Forum Kader Bela Negara (FKBN) Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu peserta aktif dalam forum tersebut. Kehadiran FKBN mencerminkan komitmen organisasi ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembinaan ideologi bangsa, khususnya dalam memperkuat karakter bela negara dan ketahanan nasional masyarakat perkotaan.

Dalam sesi diskusi sejak pagi pukul 07.30 WIB, FKBN menyampaikan sejumlah gagasan strategis terkait pembinaan Pancasila yang dianggap perlu menjadi perhatian dalam rancangan Perda, antara lain:

1. Perluasan Program Aplikatif di Masyarakat

FKBN mengusulkan agar pembinaan ideologi tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan ke dalam program aksi nyata, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta aktivitas yang mudah diikuti generasi muda.

2. Pemanfaatan Media Digital untuk Edukasi Pancasila

Dalam era digital, FKBN menekankan pentingnya strategi berbasis media sosial dan konten digital kreatif sebagai sarana efektif penyebaran nilai Pancasila, terutama bagi generasi Z dan milenial.

3. Pendekatan Dialogis yang Relevan dengan Zaman

Pembinaan ideologi Pancasila harus mengadopsi pendekatan baru yang komunikatif dan dialogis, bukan sekadar model indoktrinasi seperti era sebelumnya. FKBN menilai pembinaan yang relevan dengan ekosistem digital lebih mampu menciptakan kedekatan dengan generasi penerus bangsa.

“Membangun kembali pembinaan ideologi Pancasila bukan kembali ke pola indoktrinasi era 90-an, tetapi menciptakan pendekatan baru yang relevan dan berbicara dengan bahasa generasi muda. Jika bangsa ingin tetap utuh, Pancasila harus kembali menjadi kesadaran, bukan sekadar simbol,”
ujar Kepala FKBN DKI Jakarta, Bang Morris, saat ditemui rekan media dalam waktu istirahat siang.

 

Menuju Perda yang Lebih Progresif dan Berdampak Nyata

Melalui FGD ini, Kesbangpol DKI Jakarta berupaya merumuskan fondasi regulasi yang lebih kuat, holistis, dan responsif terhadap perkembangan sosial. Masukan dari lembaga pemerintah, TNI/Polri, unsur akademisi, serta organisasi kemasyarakatan seperti FKBN diharapkan memperkaya substansi naskah akademik Perda Pembinaan Ideologi Pancasila.

FKBN menilai bahwa pembinaan ideologi Pancasila adalah investasi jangka panjang untuk membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan, serta menghadapi tantangan ideologi transnasional dan radikalisme di era digital.

Dengan kerja sama kolaboratif seluruh elemen bangsa, Peraturan Daerah yang dihasilkan diharapkan mampu:

Menjadi payung hukum yang kuat dan progresif,

Relevan dengan dinamika zaman,

Serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jakarta.

Jurnalis

Jaya Putra

Palapanews.My.Id | Jakarta, 3 Oktober 2025 — Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Jakarta Utara menggelar acara tasyakuran sebagai bentuk syukur, dukungan, dan komitmen penuh atas terpilihnya H. M. Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2025–2030.

Penetapan kepemimpinan H.M. Mardiono ini berdasarkan hasil Muktamar X PPP yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan keluarnya SK tersebut, jajaran PPP di seluruh Indonesia diharapkan mengakhiri segala polemik internal dan menutup ruang bagi pihak-pihak yang berusaha memecah belah partai.

DPC PPP Jakarta Utara Tegas Mendukung

Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Drs. Junaedi, menyatakan bahwa, seluruh jajaran pengurus dan kader di wilayahnya menerima dengan penuh legowo keputusan muktamar dan SK Kemenkumham. Dukungan ini, kata Junaedi, adalah bentuk kepatuhan kader terhadap mekanisme partai dan komitmen untuk selalu satu komando di bawah pimpinan ketua umum yang sah.

> “Kami segenap pengurus dan kader PPP Jakarta Utara menyambut dengan penuh rasa syukur dan menerima SK Kementerian Hukum. Mari kita sesama kader PPP saling rekonsiliasi, menutup perbedaan, dan jangan memberi celah bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah. PPP Jakarta Utara siap melaksanakan perintah, arahan, dan keputusan Ketua Umum,” tegasnya.

 

Refleksi atas Dinamika Muktamar X

Dalam kesempatan tersebut, Drs. Junaedi juga menyinggung dinamika yang sempat terjadi pada Muktamar X. Ia mengakui adanya insiden yang tidak semestinya terjadi, di mana beberapa peserta terlibat saling lempar kursi. Bahkan dirinya terkena lemparan kursi hingga mengalami lebam di bagian dahi.

> “Saya sendiri mengalami langsung insiden saling lempar kursi di muktamar, bahkan jidat saya lebam terkena lemparan. Namun semua itu menjadi pelajaran berharga. Yang terpilih maupun yang belum terpilih harus legowo dan ikhlas. Kita harus bersatu demi kebesaran partai di masa depan,” ungkap Junaedi.

 

Menurutnya, sikap legowo dan kebesaran hati adalah kunci agar PPP kembali solid, kompak, serta mampu menatap Pemilu 2029 dengan optimisme baru.

Optimisme Menyongsong Pemilu 2029

Dengan kepemimpinan baru di bawah H.M. Mardiono, DPC PPP Jakarta Utara optimistis partai berlambang Ka’bah itu akan semakin solid, kuat, dan mampu meraih suara lebih banyak pada Pemilu mendatang.

> “Kami yakin, dengan kepemimpinan H.M. Mardiono, PPP akan kembali berjaya, lebih besar, dan lebih bermanfaat untuk umat. Kami siap menjalankan arahan Ketua Umum dan bekerja keras memenangkan PPP pada Pemilu 2029,” tutup Junaedi.

 

Tasyakuran Sebagai Wujud Syukur dan Persatuan

Acara tasyakuran yang diselenggarakan di Kantor DPC PPP Jakarta Utara dihadiri oleh jajaran pengurus, kader, serta simpatisan partai. Suasana berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan, menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam mendukung kepemimpinan H.M. Mardiono.

Kegiatan ini ditandai dengan doa bersama, ramah tamah, serta pernyataan sikap bahwa DPC PPP Jakarta Utara tetap berada dalam satu barisan komando Ketua Umum terpilih hasil Muktamar X.

(red/tim)

Palapanews.asia.my.id | Jakarta – Sejumlah tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berasal dari keluarga besar dan eksponen pendiri partai hasil fusi tahun 1973 (NU, Parmusi, Sarekat Islam, dan Perti) menggelar pertemuan di kediaman almarhum KH. Rusli Halil, salah satu tokoh pendiri PPP, di Jl. Gereja No.24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan(30/9/2025) Pertemuan ini digelar sebagai respons atas dinamika dan kekisruhan yang terjadi pasca-Muktamar X PPP.

Tokoh Senior Lintas Generasi Hadir

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh lintas generasi, di antaranya:

Prof. Dr. Anwar Sanusi, mantan Ketua Umum PPP dan anggota DPR RI empat periode, perwakilan dari Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Rahmat Ferial, senior PPP, mantan anggota DPR RI lima periode.

Imam Aulia Cokroaminoto, keturunan langsung dari HOS Tjokroaminoto, pendiri Sarekat Islam.

Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, tokoh senior PPP, mantan Duta Besar RI untuk Azerbaijan (2016–2020), akademisi, dan kini disebut-sebut sebagai calon Ketua Umum PPP.

Dalam pernyataannya, Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie menegaskan bahwa PPP harus kembali pada jati dirinya sebagai rumah besar umat Islam. Ia menilai konflik internal, dualisme kepemimpinan, serta perebutan kursi belakangan ini telah merusak marwah partai.

PPP lahir pada 5 Januari 1973 dari fusi empat partai Islam. Ia didirikan sebagai rumah besar umat Islam, tempat menyalurkan aspirasi politik, menjaga moral bangsa, serta memperjuangkan keadilan sosial. PPP bukan milik elit, bukan barang dagangan, bukan pula warisan yang diperebutkan. PPP adalah amanah umat,” tegas Fananie.

Fananie juga menyerukan agar pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, ikut mengambil peran sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik kepemimpinan PPP.

Kami menolak hasil muktamar yang cacat aturan. Untuk itu, kami berkomitmen menggelar muktamar ulang pada tahun 2025 sebagai langkah mengembalikan PPP ke jalur yang benar. Ini bagian dari ibadah politik, menjaga umat sekaligus menjaga bangsa,” lanjutnya.

Tokoh-tokoh eksponen 1973 menekankan bahwa PPP harus kembali menghidupkan peran poros tengah sebagai kekuatan moral-politik yang menyeimbangkan dinamika demokrasi Indonesia.

Kita tidak sedang membangun alat kekuasaan, tapi sedang menjaga amanah umat. Poros tengah harus kembali berdiri kokoh, sebab dari situlah PPP dapat menjadi penentu arah politik bangsa,” tutup Fananie.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Anwar Sanusi juga mengingatkan kembali nilai dasar perjuangan PPP yang lahir dari para ulama pendiri.

Menurutnya, PPP tidak boleh melupakan 5 Khitbah Partai dan 6 Prinsip Perjuangan, yang salah satunya menekankan pentingnya membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan diridhai-Nya.

Ia menegaskan bahwa asas dan simbol partai seharusnya dijaga sebagai amanah, bukan diperebutkan.

Sangat memalukan jika partai yang berasas Islam berlambangkan Ka’bah justru dipakai untuk rebutan jabatan. Padahal, para ulama mendirikannya untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, agar lahir masyarakat adil dan makmur. Itulah pesan yang ingin saya titipkan sebagai penerus eksponen pendiri,” ujar Sanusi

Pertemuan ditutup dengan doa serta penegasan bahwa PPP harus kembali ke khitah perjuangan Islam, berlandaskan musyawarah, dan menegakkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Panitia menyampaikan terima kasih kepada para tokoh, ulama, dan awak media yang hadir.“Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media cetak, media elektronik, maupun media online. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan pertemuan ini,” tutup panitia.

(red/Jaya Putra)

Palapanews.my.id | Jakarta, 28 September 2025 – Muhammad Mardiono secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode 2025-2030 pada Muktamar X PPP yang berlangsung pada hari Sabtu, 27 September 2025. Pemilihan ini dipercepat oleh pimpinan sidang karena menilai adanya kondisi darurat yang memerlukan keputusan segera.

Muktamar X PPP, yang diselenggarakan di Jakarta, diwarnai dinamika internal partai. Sejak pembukaan, terjadi perpecahan di antara kader, dengan kericuhan antara pendukung Mardiono dan kubu calon ketua umum lainnya. Amir Uskara, Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, menyampaikan selamat kepada Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi.

Muhammad Mardiono, kelahiran Yogyakarta pada 11 Juli 1957, adalah seorang pengusaha yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik. Sebelumnya, Mardiono pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten dan Wakil Ketua Umum PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy.

Meskipun sempat mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum pada Muktamar IX PPP di Makassar pada tahun 2020, Mardiono akhirnya mengurungkan niatnya saat itu. Terpilihnya Mardiono sebagai Ketua Umum PPP diharapkan dapat membawa stabilitas dan arah yang jelas bagi partai dalam menghadapi tantangan politik ke depan.

(red)

PALAPANEWS.MY.ID JAKARTA,-Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas pertama di Indonesia di Gedung The Gade Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu, 26 Februari 2025.

Dalam peresmiannya, Prabowo sempat menyinggung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).dia menyebut Bank Emas ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak diera Jokowi. Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pertama di Indonesia.

Mahathir Mohamad Blak-blakan Beberkan Isi Obrolannya dengan Jokowi di Solo ” Saya paham bahwa persiapan bank Emas ini memakan waktu cukup lama, kalau tidak salah lebih dari empat tahun.tuturnya

Kebetulan saya yang mengemban tugas Mandat rakyat. Sebagai presiden ke 8

Takdir saya bahwa saya yang resmikan,” kata Prabowo saat meresmikan layanan Bank Emas tersebut .

Prabowo kemudian meminta Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya agar lebih jeli mengundang tamu undangan, termasuk Jokowi. “Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Harusnya tolong buat Seskab ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah terdahulu dan/atau sebelumnya karena memang banyak, Presiden sebelumnya yang se harusnya dihadirkan juga,” ungkap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengaku akan menemui Jokowi. dalam pertemuan itu, Prabowo akan meminta maaf kepada Jokowi.

Sebenarnya Presiden ke 7 berjalan di ril serilnya. dan yang membedah sejarah. Juga Jokowi walau beliau dibenci yang diduga terganggu karena sekali lagi diduga terkait BDR UBCN MBL HRD dan lain lain. Mengenai Institusi Bank tentang (SPS) Surat Perintah Setor ,” Bayar Utang Bank . Itu uang negara untuk rakyat Indonesia.

Era nyala terkuak mengenai sejarah dan Perjanjian obligasi colecktral cartal giral atas dan lain lain semuanya dasar jaminan surat berharga mengenai 11maret mengenai surat mandat 1948 terbentuk 17 Tatanan wilayah hukum pemerintah negara, 21 Perjanjian dasar surat Ubligasi , 25 mengenai dasar Perjanjian Negara 33 mengenai Perjanjian dasar surat permohonan Negara republik Indonesia,” ungkapnya

(Roni.)