PALAPA NEWS

Kategori: APOLEKSOSBUD

  • Menata Ulang Kesejahteraan Pekerja: Peran Koperasi Pegawai dan Snowball Business Model dalam Ekonomi Nasional

    Menata Ulang Kesejahteraan Pekerja: Peran Koperasi Pegawai dan Snowball Business Model dalam Ekonomi Nasional

    Perdebatan tahunan mengenai kenaikan upah minimum selalu berujung pada kebuntuan yang sama. Pekerja menuntut kenaikan demi daya beli, pengusaha mengeluhkan tekanan biaya di tengah persaingan global. Negara berada di tengah, menetapkan angka, lalu berharap sistem menyesuaikan dengan sendirinya. Pola ini berulang, sementara akar masalahnya jarang disentuh.

    Padahal, ada jalan keluar yang relatif sederhana, sistemik, dan berkelanjutan: menjalankan Snowball Business Model (SBM) melalui koperasi pegawai di seluruh perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN.

    Gagasan ini berangkat dari satu realitas penting: tidak semua kesejahteraan harus datang dari upah. Jika penghasilan pekerja hanya bergantung pada gaji, maka setiap tekanan ekonomi akan selalu berujung pada tuntutan kenaikan upah. Ini memberatkan pengusaha dan tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan riil.

    Melalui koperasi pegawai berbasis SBM, para pekerja tidak diminta menjadi pedagang aktif dan tidak terganggu pekerjaan utamanya. Seluruh operasiona pengadaan barang, distribusi, pencatatan transaksi, dan pengelolaan siste dijalankan oleh pengurus koperasi secara profesional dan berbasis sistem digital. Pegawai berperan sebagai anggota dan pasar yang pasti, bukan operator harian.

    Koperasi menyediakan kebutuhan rutin anggota pangan, kebutuhan rumah tangga, produk haria dengan harga yang lebih efisien karena rantai distribusi pendek dan berbasis komunitas. Keuntungan koperasi tidak hilang ke luar sistem, tetapi kembali ke anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) dan manfaat ekonomi lainnya.

    Dengan skema ini, pegawai memperoleh penghasilan tambahan dan penurunan biaya hidup secara simultan. Kesejahteraan meningkat tanpa harus sepenuhnya membebani struktur upah perusahaan. Bagi pengusaha, ini menciptakan ruang napas: tekanan kenaikan upah nominal dapat diredam karena daya beli riil pekerja meningkat.

    Lebih jauh, jika SBM dijalankan secara luas di koperasi pegawai perusahaan besar, dampaknya melampaui relasi pekerja–perusahaan. Setiap koperasi pegawai dapat bermitra dengan koperasi produsen di desa, UMKM, dan komunitas lokal sebagai pemasok. Dengan demikian, terbentuk rantai pasok nasional berbasis koperasi, dari desa ke kota, dari produsen ke konsumen yang pasti.

    Inilah kekuatan SBM: ekonomi bergerak berulang dan berlipat seperti bola salju. Transaksi harian menciptakan arus kas nyata, bukan spekulatif. Nilai tambah bertahan di dalam negeri. Ketergantungan pada impor produk konsumsi menurun. Sektor riil rakyat hidup tanpa harus menunggu proyek besar atau investasi asing.

    Dalam konteks sebesar Indonesia, potensi kontribusinya sangat besar. Bayangkan jika setiap perusahaan besar diwajibkan memiliki koperasi pegawai berbasis SBM. Jutaan pekerja menjadi bagian dari ekosistem ekonomi produktif yang terorganisasi. Arus transaksi harian bernilai triliunan rupiah terjadi secara konsisten. Dampaknya terhadap PDB, PNBP, dan ketahanan ekonomi nasional akan signifikan.

    Karena itu, peran negara menjadi krusial. Negara tidak cukup hanya mendorong secara sukarela. Regulasi diperlukan untuk:

    1. mewajibkan perusahaan besar—BUMN dan swasta—memiliki koperasi pegawai berbasis SBM,
    2. memastikan tata kelola profesional dan transparan,
    3. mengintegrasikan koperasi pegawai dengan koperasi produsen dan UMKM.

    Terkait aturan bahwa seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu koperasi, pendekatan ini justru memperkuat fokus dan akuntabilitas. Keanggotaan tunggal memastikan komitmen, volume transaksi yang jelas, dan pembagian manfaat yang adil. Namun, aturan ini harus diiringi jaminan bahwa koperasi benar-benar dikelola profesional dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

    Pada akhirnya, solusi atas tekanan upah, persaingan global, dan lemahnya sektor riil tidak terletak pada kebijakan parsial. Ia membutuhkan arsitektur ekonomi baru yang menggabungkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan negara.

    Koperasi pegawai berbasis SBM menawarkan arsitektur itu.
    Pekerja sejahtera tanpa membebani upah secara berlebihan.
    Pengusaha lebih efisien dan berkelanjutan.
    Negara memperoleh ekonomi yang bergerak dari bawah.

    Jika kebijakan ini dijalankan secara nasional, kontribusinya terhadap ekonomi negara akan sulit dibayangkan besarnya dan justru karena itu, layak untuk segera diwujudkan.

    Oleh: Prof. Dr. Nandan Limakrisna
    Guru Besar Manajemen dan Ekonomi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I (UPI Y.A.I), Jakarta
    Penggagas Snowball Business Model (SBM)

  • Dengungkan Kebaikan, BRI Kanca Cimanggis Salurkan Bantuan kepada Dhuafa dan Anak Yatim

    Dengungkan Kebaikan, BRI Kanca Cimanggis Salurkan Bantuan kepada Dhuafa dan Anak Yatim

    PALAPANEWS.ASIA, CIMANGGIS

    Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial, BRI Kanca Cimanggis menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan menyalurkan santunan dan sembako kepada dhuafa dan anak yatim di wilayah Cimanggis, beberapa hari lalu.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program kepedulian sosial yang rutin dilakukan terutama menjelang momentum akhir tahun dan menghadapi situasi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian masyarakat.

    Para karyawan terlibat langsung dalam penyerahan bantuan yang dikemas dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

    Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, acara ini juga bertujuan mempererat hubungan antara perusahaan dan warga sekitar.

    “Kami percaya bahwa keberadaan perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan manfaat yang bisa membantu kebutuhan harian warga,” ujar Pandi Suwito perwakilan dari BRI Kanca Cimanggis.

    Suasana penuh keceriaan terlihat saat penerima manfaat mendapatkan bantunan. Duwi, salah seorang warga dhuafa menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan.

    “Dukungan seperti ini sangat berarti bagi kami, apalagi saya sudah berkeluarga, semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut,” ujarnya

    Nurul pelajar kelas IX yang juga sebagai penerima manfaat mengaku sangat senang mendapat bantuan.

    “Terimakasih kepada BRI Kanca Cimanggis bantuan ini sangat berarti bagi kami, semoga berkah terus,” ucapnya senang.

    Melalui program ini, BRI Kanca Cimanggis menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan sosial yang berkelanjutan. Perusahaan berencana menjadikan program bakti sosial sebagai agenda rutin yang melibatkan seluruh elemen internal agar semangat berbagi terus tumbuh di lingkungan kerja. (*)

  • Pamadi Purno Widodo: Rebranding Ini untuk Pelayanan yang Lebih Baik.

    Pamadi Purno Widodo: Rebranding Ini untuk Pelayanan yang Lebih Baik.

    Palapanews.asia| Jakarta – Memasuki usia ke-130 tahun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) semakin memantapkan posisinya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya historis, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini ditegaskan melalui peresmian rebranding Branch Office (BO) Jakarta Gatot Subroto yang berlokasi di Gedung Menara Bripens, Jakarta Selatan.

    ​Langkah ini bukan sekadar pergantian identitas visual, melainkan bagian dari strategi besar perusahaan untuk tetap relevan bagi lintas generasi, terutama di tengah disrupsi teknologi perbankan yang masif. Menolak “Jebakan Logika Lama”, dalam sebuah opini mengenai eksistensi bank tua, beliau menekankan bahwa bank yang telah berusia lebih dari satu abad dituntut untuk menyelaraskan masa lalu yang tangguh dengan relevansi masa depan.

    ​Wajah Baru Layanan di Pusat Bisnis Ibu Kota

    Peresmian rebranding di BO Jakarta Gatot Subroto ditandai dengan pembukaan selubung papan nama baru oleh jajaran manajemen. Logo yang lebih modern kini menghiasi gedung Menara Bripens, mencerminkan semangat “BRIVolution Reignite”—sebuah fase pertumbuhan yang lebih efisien, customer focus, dan berkelanjutan.

    Branch Office Head BRI Jakarta Gatot Subroto, Pamadi Purno Widodo, menyatakan bahwa momentum HUT ke-130 ini adalah titik balik untuk memberikan standar layanan yang lebih tinggi. ​”Semoga dengan rebranding ini, kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan meningkatkan kinerja BRI, khususnya di BO Jakarta Gatot Subroto. Kami ingin nasabah merasakan atmosfer perbankan yang lebih modern dan dinamis,” ujar Pamadi.

    Fasilitas Unggulan dan Aksesibilitas
    ​sebagai bagian dari pusat operasional penting, BO Jakarta Gatot Subroto kini dilengkapi dengan fasilitas yang mengedepankan kemudahan dan kenyamanan nasabah:
    ​ATM/CRM Setor Tarik 24 Jam: Mendukung kebutuhan transaksi tunai tanpa batas waktu.

    Sentra Layanan Prioritas: Ruang eksklusif bagi nasabah premium untuk konsultasi keuangan yang lebih privat.
    ​Pusat Operasional Strategis: Gedung ini menjadi basis koordinasi bagi Region 7 Jakarta 2 dan Audit Region 7 Jakarta 2.

    ​Jadwal Operasional:
    Untuk memastikan pelayanan yang optimal, BRI KC Gatot Subroto beroperasi pada:
    ​Senin – Jumat: Layanan Kas (08.00 – 15.00 WIB) & Layanan Nasabah (08.00 – 16.00 WIB).

    ​Menuju Seratus Tiga Puluh Tahun
    ​Dengan aset yang kini mencapai lebih dari Rp2.123 triliun (per September 2025) dan laba yang terus mencetak rekor, BRI membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Strategi rebranding ini sejajar dengan langkah institusi finansial global seperti Standard Chartered dan UOB yang juga melakukan penyegaran identitas untuk menandai fase transformasi digital.

    ​Melalui identitas baru yang mengusung semangat “Satu Bank Untuk Semua,” BRI berkomitmen tetap menjadi mitra setia bagi generasi yang tumbuh bersamanya (generasi senior) sekaligus menjadi pilihan utama bagi generasi digital (Milenial & Gen Z) yang menuntut kecepatan dan kemudahan akses.

    (red)

  • FGD Perda Ideologi Pancasila: FKBN Tekankan Penguatan Karakter Bangsa

    FGD Perda Ideologi Pancasila: FKBN Tekankan Penguatan Karakter Bangsa

    Jakarta, – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Angkatan II Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Hotel Ibis Senen 8 – 11 Desember 2025, diikuti oleh 13 unsur lembaga negara, TNI, Polri, kementerian/instansi, perangkat daerah, serta berbagai organisasi kemasyarakatan, dengan total 40 peserta.

    FGD ini digelar sebagai upaya menghimpun masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan untuk memperkuat dasar akademis Peraturan Daerah (Perda) Pembinaan Ideologi Pancasila yang akan diterapkan di DKI Jakarta.

    FKBN DKI Jakarta Ambil Peran Strategis

    Forum Kader Bela Negara (FKBN) Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu peserta aktif dalam forum tersebut. Kehadiran FKBN mencerminkan komitmen organisasi ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembinaan ideologi bangsa, khususnya dalam memperkuat karakter bela negara dan ketahanan nasional masyarakat perkotaan.

    Dalam sesi diskusi sejak pagi pukul 07.30 WIB, FKBN menyampaikan sejumlah gagasan strategis terkait pembinaan Pancasila yang dianggap perlu menjadi perhatian dalam rancangan Perda, antara lain:

    1. Perluasan Program Aplikatif di Masyarakat

    FKBN mengusulkan agar pembinaan ideologi tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan ke dalam program aksi nyata, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta aktivitas yang mudah diikuti generasi muda.

    2. Pemanfaatan Media Digital untuk Edukasi Pancasila

    Dalam era digital, FKBN menekankan pentingnya strategi berbasis media sosial dan konten digital kreatif sebagai sarana efektif penyebaran nilai Pancasila, terutama bagi generasi Z dan milenial.

    3. Pendekatan Dialogis yang Relevan dengan Zaman

    Pembinaan ideologi Pancasila harus mengadopsi pendekatan baru yang komunikatif dan dialogis, bukan sekadar model indoktrinasi seperti era sebelumnya. FKBN menilai pembinaan yang relevan dengan ekosistem digital lebih mampu menciptakan kedekatan dengan generasi penerus bangsa.

    “Membangun kembali pembinaan ideologi Pancasila bukan kembali ke pola indoktrinasi era 90-an, tetapi menciptakan pendekatan baru yang relevan dan berbicara dengan bahasa generasi muda. Jika bangsa ingin tetap utuh, Pancasila harus kembali menjadi kesadaran, bukan sekadar simbol,”
    ujar Kepala FKBN DKI Jakarta, Bang Morris, saat ditemui rekan media dalam waktu istirahat siang.

     

    Menuju Perda yang Lebih Progresif dan Berdampak Nyata

    Melalui FGD ini, Kesbangpol DKI Jakarta berupaya merumuskan fondasi regulasi yang lebih kuat, holistis, dan responsif terhadap perkembangan sosial. Masukan dari lembaga pemerintah, TNI/Polri, unsur akademisi, serta organisasi kemasyarakatan seperti FKBN diharapkan memperkaya substansi naskah akademik Perda Pembinaan Ideologi Pancasila.

    FKBN menilai bahwa pembinaan ideologi Pancasila adalah investasi jangka panjang untuk membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan, serta menghadapi tantangan ideologi transnasional dan radikalisme di era digital.

    Dengan kerja sama kolaboratif seluruh elemen bangsa, Peraturan Daerah yang dihasilkan diharapkan mampu:

    Menjadi payung hukum yang kuat dan progresif,

    Relevan dengan dinamika zaman,

    Serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jakarta.

    Jurnalis

    Jaya Putra

  • Ketegangan Dunia Memuncak: Apa Maknanya bagi Indonesia sebagai Negeri ‘Timur’ yang Diberkahi?

    Ketegangan Dunia Memuncak: Apa Maknanya bagi Indonesia sebagai Negeri ‘Timur’ yang Diberkahi?

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA —

    Seminar Blueprint & Roadmap Langit 2026–2029 yang digelar Majelis Gerakan Akhir Zaman (GAZA) berlangsung padat di Asrama Haji Pondok Gede, Rabu. Ruangan penuh sejak pagi, menampilkan campuran peserta: akademisi, aktivis keagamaan, dan sejumlah pemerhati geopolitik yang penasaran dengan cara baca GAZA terhadap dinamika dunia.

    Ketua GAZA, Diki, membuka forum dengan penjelasan mengenai metodologi yang mereka gunakan. Selama beberapa tahun, jaringan GAZA menghimpun ribuan mubasyirat—mimpi yang diyakini membawa pesan simbolik—dan mengolahnya berdampingan dengan data sosial, politik, dan ekonomi. “Kami melihat pola,” kata Diki, menegaskan bahwa temuan mereka bukan ramalan, melainkan pembacaan tren.

    Paparan dimulai dari 2026, tahun yang disebut sebagai fase “kesadaran dan konsolidasi”. GAZA melihat tekanan ekonomi global sebagai pemicu lahirnya inisiatif kemandirian komunitas, mulai dari lumbung pangan kecil hingga energi terbarukan. Indonesia diproyeksikan berada pada posisi diplomatik yang rumit, aktif menengahi konflik regional namun tertekan untuk berpihak pada blok global tertentu.

    Tahun berikutnya, 2027, disebut sebagai fase “ujian dan gejolak”. Seminar menyoroti kemungkinan ujian integritas pemimpin nasional, gejolak ekonomi yang menekan nilai tukar, serta potensi bencana atau krisis kesehatan yang menguji kapasitas pemerintah. Di level internasional, ketegangan di Timur Tengah dan Asia Selatan diprediksi mencapai titik genting, dengan pembentukan blok-blok geopolitik yang semakin keras.

    Pada 2028, GAZA memaparkan fase “peralihan dan konflik besar”. Tahun itu, menurut mereka, politik domestik akan dipenuhi isu identitas dan perebutan orientasi kemandirian bangsa. Krisis energi, pangan, dan ekonomi dapat memicu demonstrasi terbatas. Sementara itu, berbagai titik rawan—dari Kashmir hingga Laut Cina Selatan—diperkirakan berpotensi memicu konflik regional meluas.

    Proyeksi 2029 digambarkan sebagai fase “penentuan dan kebangkitan awal”. Indonesia dipandang berpeluang mengalami koreksi politik besar, dengan lahirnya kepemimpinan yang lebih berfokus pada kemandirian nasional. Di kawasan, Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Bangladesh diproyeksikan dapat membentuk poros baru dunia Islam sebagai respons terhadap perubahan geopolitik.

    GAZA memaparkan bahwa dunia pascakonflik besar kemungkinan bergerak menuju tatanan global baru yang lebih multipolar. Krisis finansial internasional dan pergeseran pusat kekuatan disebut dapat membuka peluang kebangkitan spiritual dan politik umat Islam, sekaligus menyiapkan masyarakat menghadapi fase berikutnya dari rangkaian gejolak global.

    Menutup sesi, Diki menyebut peta jalan empat tahun itu sebagai seruan kesiapsiagaan. “Spiritualitas harus menjadi kompas di tengah perubahan besar,” ujarnya, sebelum peserta kembali terlibat dalam diskusi panel yang mencoba menghubungkan narasi mimpi, data geopolitik, dan arah perjalanan Indonesia.

    (Solihin)

  • Mimika Sabet Juara Umum Harmony Award 2025, Kerukunan Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

    Mimika Sabet Juara Umum Harmony Award 2025, Kerukunan Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

    Palapanews.Asia, Jakarta – Kabupaten Mimika menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Harmony Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag), Mimika berhasil meraih peringkat pertama kategori kinerja Pemerintah Daerah tingkat kabupaten. Tak hanya itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika juga dinobatkan sebagai FKUB Inspiratif. Penghargaan tersebut diterima dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (28/11/2025).

    Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian tersebut. Ia menilai, penghargaan Harmony Award bukan sekadar simbol prestasi, melainkan pijakan penting dalam menata arah pembangunan Mimika ke depan.

    “Ini adalah hasil dari usaha bersama yang tidak mudah. Harmony Award ini menjadi dasar yang sangat penting bagi pembangunan Mimika,” ujar Johannes usai menerima penghargaan.

    Johannes menuturkan, Kabupaten Mimika dikenal sebagai daerah dengan tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari sisi suku, bangsa, maupun agama. Namun, perbedaan tersebut justru mampu dikelola menjadi kekuatan sosial yang melahirkan harmoni di tengah masyarakat.

    “Kita membuktikan bahwa Mimika, dengan segala keberagamannya, bisa menjadi daerah yang harmonis. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus modal besar untuk membangun Mimika secara bersama-sama,” katanya.

    Lebih jauh, Johannes menegaskan bahwa capaian ini akan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif. Ia kembali menegaskan komitmen menjadikan Mimika sebagai rumah bersama bagi seluruh warganya.

    “Kita ingin meramu pembangunan secara menyeluruh dengan semangat bersaudara, bersama membangun Kabupaten Mimika yang kita cintai,” tuturnya.

    Menurut Johannes, slogan “Mimika Rumah Kita” bukan sekadar jargon, tetapi cerminan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan rasa memiliki dan kebersamaan bagi seluruh elemen masyarakat.

    “Mimika rumah kita berarti Mimika adalah rumah bersama, tempat kita saling menjaga, saling menghormati, dan membangun kebersamaan,” sambungnya.

    Ia juga menekankan bahwa pembangunan di Mimika akan terus diupayakan secara merata, termasuk menjangkau wilayah pedalaman. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan yang telah terbangun.

    “Ini adalah kekuatan besar bagi kita untuk membangun Mimika secara adil hingga ke pelosok. Harapan kami, kerukunan umat beragama yang sudah terjaga ini bisa terus dipertahankan bersama,” pungkas Johannes.

     

     

  • DPP KOMPI B Desak Penindakan: Studio 21 Disebut Jadi Titik Peredaran Ekstasi

    DPP KOMPI B Desak Penindakan: Studio 21 Disebut Jadi Titik Peredaran Ekstasi

    PALAPANEWS.ASIA, PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA –

    Sorotan publik kembali mengarah pada Tempat Hiburan Malam (THM) Studio 21 di Kota Pematangsiantar. Meski berbagai laporan dan isu mengenai dugaan peredaran narkotika beberapa kali mencuat, tempat hiburan tersebut tetap beroperasi tanpa adanya penindakan signifikan dari aparat penegak hukum.

    Sejumlah warga dan pemerhati sosial menyebutkan adanya peredaran narkoba jenis ekstasi bermerek “tengkorak” di lokasi tersebut. Beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menduga barang terlarang itu dipasok oleh oknum berinisial RS dan A, yang dinilai memiliki jaringan kuat di lapangan.

    Publik Bertanya: Apakah Aparat Tidak Mengetahui?

    Isu peredaran narkoba di Studio 21 bukan hal baru bagi warga. Pertanyaan pun muncul: mengapa aktivitas tersebut seolah tidak terpantau oleh Polres Pematangsiantar, Polda Sumut, maupun BNN?

    “Kalau masyarakat saja tahu dan sering melihat aktivitas mencurigakan, apakah aparat benar-benar tidak mengetahui? Atau memang ada pembiaran?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    Warga lain menuturkan adanya aktivitas mencurigakan pada jam-jam tertentu, mulai dari kendaraan keluar-masuk hingga dugaan transaksi di ruangan khusus.

    DPP KOMPI B: Kapolri Diminta Bertindak Tegas

    Menanggapi situasi ini, Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B) melalui ketuanya, Henderson Silalahi, menyampaikan desakan keras.

    “Kami meminta Kapolri segera mengeluarkan perintah penindakan terhadap Studio 21 dan para terduga pelaku peredaran narkotika di dalamnya. Jangan sampai kesan pembiaran merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujar Henderson.

    Menurutnya, informasi dugaan aktivitas ilegal tersebut sudah lama beredar luas sehingga tidak ada alasan bagi aparat untuk tetap diam.

    Ancaman Evaluasi terhadap Polda Sumut dan Polres Pematangsiantar

    DPP KOMPI B menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari aparat, pihaknya menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polda Sumut dan Polres Pematangsiantar.

    “Jika aparat tidak mampu menindak, patut dipertanyakan kapasitas dan komitmennya. Negara tidak boleh kalah dari jaringan pengedar narkoba,” kata Henderson.

    Publik Menunggu Sikap Aparat

    Masyarakat kini menanti apakah Kapolri, Polda Sumut, Polres Pematangsiantar, maupun BNN akan mengambil langkah nyata menindaklanjuti laporan dan keluhan yang terus muncul.

    Dugaan peredaran ekstasi bermerek tertentu yang disebut-sebut beredar secara terang-terangan menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan keamanan kota. Penindakan tegas diharapkan bisa mengakhiri kesan bahwa Pematangsiantar menjadi zona aman bagi jaringan narkotika.

    Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak belum memberikan respons. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp tidak mendapatkan jawaban.

  • ​”Anak Istri Kami Berteriak,” Sopir Mikrolet Desak Gubernur DKI Terapkan Perbedaan Jalur Angkutan

    ​”Anak Istri Kami Berteriak,” Sopir Mikrolet Desak Gubernur DKI Terapkan Perbedaan Jalur Angkutan

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    11 November 2025 — Puluhan anggota Persatuan Pemilik dan Sopir Mikrolet M02 rute Kampung Melayu – Terminal Pulogadung menggelar aksi protes di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada hari Selasa (11/11). Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para sopir yang merasa penghasilan mereka dimatikan akibat rute Mikrolet M02 yang persis sama dengan rute TransJakarta Koridor 41 selama lima tahun terakhir.

    ​Aksi protes ini bermuara pada dua tuntutan utama, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan komunitas, Ilham.

    ​“Tuntutan kami hanya dua. Satu, perubahan jalur JakLingko (TransJakarta) agar berbeda dengan M02. Kedua, apabila tuntutan enggak disetujui, tariklah kami, 46 unit ini ke dalam JakLingko JAK 41,” kata Ilham, saat ditemui di lokasi.

    ​Kesepakatan Mandek dan Isu Legalitas
    ​Sebelumnya, para sopir telah berusaha menempuh jalur dialog. Ilham menerangkan, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan keberatan resmi ke berbagai lembaga, termasuk Gubernur DKI, Sudin Perhubungan Jakarta Timur (Jaktim), dan DPRD DKI Jakarta.

    ​”Ada tiga pertemuan, satu dengan Direktur Utama dan Direktur Operasional TransJakarta, termasuk Sudin Dishub Jaktim bagian Badan Angkutan Jalan (BAJ). Kita juga sudah ketemu Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta,” terang Ilham.

    ​Ironisnya, saat perwakilan sopir berhasil mencapai kesepakatan perubahan jalur dengan Dinas Perhubungan pada 13 Oktober 2025, kesepakatan itu justru mandek tanpa implementasi. Pardi, sopir M02 lainnya, mengungkapkan adanya kendala legalitas di balik terhentinya kesepakatan.

    ​”Alih-alih diterapkan, malah selentingan terdengar, kesepakatan itu tidak sah karena tidak pakai meterai,” timpal Pardi kepada awak media, menuding adanya upaya untuk membatalkan hasil pertemuan.
    ​Kekecewaan ini mendorong salah satu sopir, Manto, meluapkan emosinya di hadapan Gubernur. “Tolong kami Pak Gubernur… Kami butuh makan, anak istri kami berteriak. Kami harus melawan saingan kami yang gratisan,” ungkapnya.

    Saat berita ini dinaikkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meminta 7 orang perwakilan pendemo, 1 Pemilik Angkot dan 6 Sopir, dan belum diketahui apa hasil audensi antara kedua belah pihak.

  • HIPMI-Danantara Business Forum 2025 Memberikan Penghargaan Kepemimpinan kepada Bernadus Sudarmanta*

    HIPMI-Danantara Business Forum 2025 Memberikan Penghargaan Kepemimpinan kepada Bernadus Sudarmanta*

    PALAPANEWS.ASIA.COM Jakarta, 20 Oktober 2025 – HIPMI-Danantara Business Forum 2025 akan digelar di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski pada 20 Oktober 2025. Dalam acara ini, Bernadus Sudarmanta, President Director PLN Indonesia Power, akan menerima penghargaan HIPMI Leadership Excellence Award 2025 dalam kategori Excellence in Corporate Governance & Regulatory Compliance.

    Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kepemimpinan Bernadus Sudarmanta dalam menerapkan praktik governance dan compliance yang baik di PLN Indonesia Power. Ia menekankan pentingnya Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam perusahaan untuk mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ada.

    “Pentingnya Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam perusahaan untuk mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ada,” ujar Bernadus Sudarmanta.

    “Dengan tujuannya adalah untuk menghindari kerugian dan memastikan operasi perusahaan berjalan dengan baik,” papar Bernadus Sudarmanta.

    “Saya berharap acara seperti ini dapat meningkatkan kesadaran dan penerapan GRC di perusahaan-perusahaan,” tutup Bernadus Sudarmanta kepada awak media usai Forum berlangsung di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta.

    Dalam forum ini, para pemimpin lintas sektor dari pemerintah, Danantara, swasta, dan pelaku usaha muda akan berkumpul untuk membahas arah baru transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa topik yang akan dibahas antara lain:

    – *Energi Berdaulat, Ekonomi Kuat*: Hilirisasi Sumber Daya Alam dan Transisi Energi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan
    – *Pangan Mandiri, Negeri Berdikari*: Kolaborasi Swasta, BUMN, dan Start-up untuk Mewujudkan Swasembada
    – *Strategi, Teknologi, dan Inovasi Industri untuk Negeri*: Mewujudkan Ekonomi Masa Depan yang Inklusif, Produktif, dan Tangguh

    HIPMI-Danantara Business Forum 2025 diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya teknologi dan inovasi dalam memajukan perekonomian

    Indonesia.*Bernadus Sudarmanta* adalah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Indonesia Power (PLN IP) yang ditunjuk pada 20 Juni 2025. Ia memiliki latar belakang teknis yang kuat dan pemahaman strategis yang mendalam tentang transisi energi. Berikut beberapa fakta tentang dirinya.

    – *Latar Belakang Pendidikan:*
    – Sarjana Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
    – Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB).
    – *Pengalaman Karir:*
    – Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha di PT PLN Enjiniring (2021–2022).
    – Komisaris Utama PT Rekadaya Elektrika Consult (2017–2021).
    – Direktur Utama PT PJB Investasi (2015–2016).
    – *Pencapaian:*
    – Memimpin berbagai studi dan kolaborasi. pengembangan energi baru, seperti energi panas bumi dan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil.
    – Terlibat dalam pengembangan co-generation geothermal dan kolaborasi energi surya dan hidrogen hijau untuk mendukung transisi menuju Net Zero Emission 2060.
    – Menerima penghargaan “Social Responsibility Leadership of the Year” dalam ajang Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025.
    – *Kinerja PLN IP di Bawah Pimpinannya:*
    – Pendapatan usaha sebesar Rp110,58 triliun.
    – Laba bersih sebesar Rp13,10 triliun.
    – Penjualan listrik mencapai 83.082 GWh.
    – Net Kinerja Operasi (NKO) melonjak hingga 105,56%.

    (Nengsi editor H)

     

    (***)

  • DPC PPP Jakarta Utara Gelar Tasyakuran atas Terpilihnya H.M. Mardiono Sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Periode 2025–2030 Melalui Muktamar X di Hotel Mercure Ancol

    DPC PPP Jakarta Utara Gelar Tasyakuran atas Terpilihnya H.M. Mardiono Sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Periode 2025–2030 Melalui Muktamar X di Hotel Mercure Ancol

    Palapanews.My.Id | Jakarta, 3 Oktober 2025 — Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Jakarta Utara menggelar acara tasyakuran sebagai bentuk syukur, dukungan, dan komitmen penuh atas terpilihnya H. M. Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2025–2030.

    Penetapan kepemimpinan H.M. Mardiono ini berdasarkan hasil Muktamar X PPP yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan keluarnya SK tersebut, jajaran PPP di seluruh Indonesia diharapkan mengakhiri segala polemik internal dan menutup ruang bagi pihak-pihak yang berusaha memecah belah partai.

    DPC PPP Jakarta Utara Tegas Mendukung

    Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Drs. Junaedi, menyatakan bahwa, seluruh jajaran pengurus dan kader di wilayahnya menerima dengan penuh legowo keputusan muktamar dan SK Kemenkumham. Dukungan ini, kata Junaedi, adalah bentuk kepatuhan kader terhadap mekanisme partai dan komitmen untuk selalu satu komando di bawah pimpinan ketua umum yang sah.

    > “Kami segenap pengurus dan kader PPP Jakarta Utara menyambut dengan penuh rasa syukur dan menerima SK Kementerian Hukum. Mari kita sesama kader PPP saling rekonsiliasi, menutup perbedaan, dan jangan memberi celah bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah. PPP Jakarta Utara siap melaksanakan perintah, arahan, dan keputusan Ketua Umum,” tegasnya.

     

    Refleksi atas Dinamika Muktamar X

    Dalam kesempatan tersebut, Drs. Junaedi juga menyinggung dinamika yang sempat terjadi pada Muktamar X. Ia mengakui adanya insiden yang tidak semestinya terjadi, di mana beberapa peserta terlibat saling lempar kursi. Bahkan dirinya terkena lemparan kursi hingga mengalami lebam di bagian dahi.

    > “Saya sendiri mengalami langsung insiden saling lempar kursi di muktamar, bahkan jidat saya lebam terkena lemparan. Namun semua itu menjadi pelajaran berharga. Yang terpilih maupun yang belum terpilih harus legowo dan ikhlas. Kita harus bersatu demi kebesaran partai di masa depan,” ungkap Junaedi.

     

    Menurutnya, sikap legowo dan kebesaran hati adalah kunci agar PPP kembali solid, kompak, serta mampu menatap Pemilu 2029 dengan optimisme baru.

    Optimisme Menyongsong Pemilu 2029

    Dengan kepemimpinan baru di bawah H.M. Mardiono, DPC PPP Jakarta Utara optimistis partai berlambang Ka’bah itu akan semakin solid, kuat, dan mampu meraih suara lebih banyak pada Pemilu mendatang.

    > “Kami yakin, dengan kepemimpinan H.M. Mardiono, PPP akan kembali berjaya, lebih besar, dan lebih bermanfaat untuk umat. Kami siap menjalankan arahan Ketua Umum dan bekerja keras memenangkan PPP pada Pemilu 2029,” tutup Junaedi.

     

    Tasyakuran Sebagai Wujud Syukur dan Persatuan

    Acara tasyakuran yang diselenggarakan di Kantor DPC PPP Jakarta Utara dihadiri oleh jajaran pengurus, kader, serta simpatisan partai. Suasana berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan, menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam mendukung kepemimpinan H.M. Mardiono.

    Kegiatan ini ditandai dengan doa bersama, ramah tamah, serta pernyataan sikap bahwa DPC PPP Jakarta Utara tetap berada dalam satu barisan komando Ketua Umum terpilih hasil Muktamar X.

    (red/tim)