PALAPA NEWS

Kategori: APOLEKSOSBUD

  • Transvision & Advance Digitals Hadirkan Pengalaman Hiburan Canggih di Layar Lebar untuk Keluarga Indonesia

    Transvision & Advance Digitals Hadirkan Pengalaman Hiburan Canggih di Layar Lebar untuk Keluarga Indonesia

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    17 Oktober 2024 – Seiring dengan pesatnya perkembangan layanan streaming over-the-top (OTT), Smart TV kini telah menjadi perangkat utama di banyak rumah tangga Indonesia. Pengguna kini dapat menikmati konten streaming langsung di layar lebar tanpa memerlukan set-top box tambahan.

    Transvision sebagai operator TV berbayar yang telah memiliki produk unggulan seperti Transvision Satellite, Transvision Nusantara, dan Xstream Box, juga memiliki produk CubMu yang merupakan platform streaming inovatif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. CubMu menawarkan lebih dari sekadar tontonan biasa, memiliki streaming +80 Live TV channel kualitas HD, +1.000 VOD dan fitur Catch-up TV, CubMu menghadirkan beragam pilihan konten eksklusif Transmedia, channel TV Nasional, konten premium lokal dan internasional serta produksi inhouse Transvision yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia.

    Menjawab kebutuhan hiburan yang semakin tinggi, Transvision menjalin kerja sama strategis dengan Advance Digitals, salah satu produsen teknologi terkemuka di Indonesia. Kolaborasi ini diluncurkan secara resmi pada 17 Oktober 2024 di kantor Advance Digitals, Mall of Indonesia oleh Brando Tengdom, Direktur Marketing & Sales Transvision, dan Teddy Tjan, Presiden Direktur Advance Digitals.

    Sebagai perusahaan dalam negeri yang memproduksi piranti elektronik berbasis teknologi informasi dan komputasi, Advance Digitals menawarkan produk-produk dengan kualitas terbaik dan teknologi canggih namun ekonomis dari sisi harga. Memiliki berbagai pilihan produk seperti Smart TV, speaker, portable speaker, MP4 player, dan komputer supporting. Menjadi establish brand, Advance Digitals juga dilengkapi dengan keberadaan dealer produk di hampir seluruh pelosok daerah.
    Kolaborasi ini memberikan penawaran spesial kepada pelanggan, setiap pembelian Advance Digitals Smart TV akan dilengkapi dengan layanan streaming paket CubMu Premium yang bisa disaksikan di layar lebar. Advance Digitals Smart TV kini dapat ditemukan di gerai elektronik terdekat di berbagai kota di Indonesia, dengan harga yang terjangkau mulai dari satu jutaan.

    “CubMu hadir dengan kekuatan channel dan konten Transmedia seperti Lapor pak, Arisan, Bioskop TransTV, film – film blockbuster Indonesia dan banyak lagi ragam genre lainnya mulai dari hiburan, komedi, olahraga hingga anime serta channel TV Nasional lengkap, dengan mudah bisa di akses kapan saja dan dimana saja melalui mobile phone, website dan Smart TV. Sedangkan Advance Digitals memperkaya pengalaman menonton dengan layar lebar berkualitas tinggi. Ini adalah sinergi yang kuat untuk menghadirkan hiburan yang berbeda bagi seluruh Masyarakat Indonesia,” ujar Brando Tengdom, selaku Direksi Marketing & Sales Transvision.

    Sementara itu Presiden Direktur Advance Digitals, Teddy Tjan, menyatakan, “Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini. Melalui teknologi Smart TV, kami membawa hiburan terbaik langsung ke ruang keluarga. Dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 24 hingga 55 inci, Advance Digitals Smart TV memastikan pengalaman menonton yang memanjakan mata dan penuh kepuasan bagi pengguna kami.”

    CubMu dan Advance Digitals berkomitmen menghadirkan pengalaman hiburan berkualitas tinggi yang bisa dinikmati seluruh keluarga Indonesia. Dapatkan Smart TV berkualitas tinggi dengan fitur lengkap dan hiburan premium dari CubMu – hanya dengan Advance Digitals Smart TV di dealer terdekatmu! Informasi lebih lanjut terkait CubMu dan Advance Digitals dapat melalui www.cubmu.com dan www.advance.id.

  • Sepanya Kedepa Harap Wilem Wandik – Aloysius Giyai Dapat Pimpin Papua Tengah

    Sepanya Kedepa Harap Wilem Wandik – Aloysius Giyai Dapat Pimpin Papua Tengah

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Jelang beberapa hari pelaksaan Debat Calon Gubernur Papua Tengah, yang diikuti oleh 4 Pasangan Calon Gubernur, masing-masing Meki Nawipa – Deinas Geley, John Wempi Wetipo – Ausilius You, Natalis Tabuni – Titus Natkime dan Wilem Wandik – Aloysius Giyai, warga Papua Tengah mulai buka suara terhadap masing-masing calon Gubernur tersebut.

    Salah satunya adalah Sepanya Kedepa, Wakil Ketua Komunitas Masyarakat Papua di Jakarta (KOMPAJA) angkat suara terkait hal tersebut.

    Ditemui oleh awak media, Bang Cheppy, panggilan akrab Sepanya Kedepa, mengungkapkan harapannya, agar Pemilihan Gubernur di Papua Tengah dapat berjalan dengan baik dan tenang.

    “Sesungguhnya saya berharap Pemilu di Papua Tengah dapat berjalan damai, tidak ada konflik dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini,” ungkapnya di Lantai II, Gedung Pertemuan Kantor Walikota Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I, Petojo, Jakarta Pusat.

    “Dari 4 pasang Calon Gubernur Papua Tengah ini, kami berharap pasangan calon gubernur Wilem Wandik dan Calon Wakil Guberbur Aloysius Giyai, dapat memimpin Papua Tengah periode 2024 – 2029, dimana Wilem Wandik telah memiliki pengalaman birokrasi, dengan pernah memimpin beberapa lembaga di Puncak Jaya, sebelum pemekarannya, pernah pula menjadi Bupati selama 2 periode, sementara itu Calon Wakil Gubernur Aloysius Giyai, sebagaimana diketahui adalah Direktur terbaik di Papua, sehingga dengan pengalaman keduanya, dapat memajukan Papua Tengah kedepannya,” tutupnya.

  • Kunjungan Cawagub Jakarta Bang Doel Dengan Nomor Urut Tiga Disambut Antusias Warga Masyarakat Pademangan Timur

    Kunjungan Cawagub Jakarta Bang Doel Dengan Nomor Urut Tiga Disambut Antusias Warga Masyarakat Pademangan Timur

    PALAPANEWS.MY.ID|JAKARTA – Warga Masyarakat Pademangan Timur, Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan sangat antusias menyambut kedatangan Calon Wakil Gubernur Bang Doel dengan nomor urut tiga. Rano Karno atau biasa disapa Bang Doel mengunjungi warga Gg.16.RT/RW/02/03 Kelurahan Pademangan Timur. Kec. Pademangan. Kota Jakarta Utara. Kamis 17 Oktober 2024.

    Dalam kunjungannya, Bang Doel menyapa warga masyarakat Pademangan Timur dengan berdiskusi dan menyampaikan beberapa hal tentang Program yang bisa dinikmati warga Jakarta andai dia terpilih nanti di Pilgub Jakarta dengan cara yang mudah ngga pake ribet.

    Suryati, S. PSI., M. H menjelaskan, “saya selaku ketua RT/RW/02/03 dan juga selaku tim pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta Mas Pram dan Bang Doel dengan nomor urut tiga dari Partai PDI ini, sangat senang dengan adanya kunjungan Bang Doel ke wilayah kami dan bisa bersapa ria dengan warga disini, namun sayang Mas Pram-nya tidak bisa hadir karena ada kunjungan ke wilayah lain, ” jelas Suryati kepada para awak media.

    “Harapan saya, semoga Mas Pram dan Bang Doel bisa menang di Pilgub Jakarta. Adapun untuk memenangkan pasangan Mas Pram dan Bang Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tentunya, seluruh warga masyarakat Jakarta khususnya yang ada di Pademangan Timur pada tanggal 27 November nanti datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) wajib memilih pasangan Cagub-Cawagub dengan nomor urut tiga, sehingga program-program nya bisa berjalan dengan baik, dan kesejahteraan untuk warga Jakarta bisa terwujud.” harap Suryati.

    (red/Maya)

  • Penghuni Apartemen Mediterania Minta Pengadaan RT di Apartemen

    Penghuni Apartemen Mediterania Minta Pengadaan RT di Apartemen

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Semrawutnya sistem pemerintah di DK Jakarta masih saja terlihat dimana-mana, keluhan atas sulitnya pengurusan administrasi menjadi tanda tanya besar bagi sebuah Kota Metropolitan, Daerah Khusus Jakarta. Lebih pelik lagi, ketika Struktur terendah dari sistem pemerintahan, yang dikenal dengan nama Rukun Tetangga (RT) terendus masih dikontrol oleh beberapa pihak, sehingga sistem semakin tidak berjalan dengan benar.

    Sebagai sample, Apartemen Mediterania Ancol, Jakarta Utara, hingga saat ini disinyalir masih dikontrol oleh beberapa pihak dalam keberadaannya. Sehingga keberadaan RT yang menaunginya, selama ini dilaksanakan berdasarkan carateker yang ditunjuk, yakni Lurah Kelurahan Ancol, dimana administrasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    Ibu Rusmini dan beberapa penghuni lainnya, telah berulangkali mengajukan permohonan atas independensi RT di mana mereka bermukim, namun tidak pernah mendapat respon positif dari fihak kelurahan Ancol.

    Dalam keterangan yang diperoleh awak media, 2 RT yang telah 8 (delapan) tahun diperjuangkan untuk indepensinya, telah memenuhi seluruh persyaratan untuk bisa diadakan tanpa carateker, sesuai dengan Pergub No. 22 Tahun 2022, tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

    “Saya tidak tahu apa yang difikirkan oleh Lurah-lurah yang menjabat hingga saat ini, karena secara keseluruhan mempersulit warga Apartemen Mediterania Ancol untuk bisa memilih RT sendiri, hal ini diperparah dengan telah berakhirnya masa carateker 2 RT, sehingga seluruh pengurusan administrasi dan apapun, jika wajib melalui RT, pasti akan tersendat, dengan alasan klasik, tidak ada pengurus RT nya,” ungkap Rusmini saat ditemui oleh awak media, di Lantai 2 Apartemen Mediterania Ancol, Rabu, 16 Oktober 2024.

    “Seminggu yang lalu, secara lisan kami telah meminta waktu untuk hearing dengan Pak Lurah, Bapak Saud M. Manik, yang disampaikan melalui Sekretaris Lurah, dimana telah disepakati, hearing akan dilakukan pada hari ini (Rabu, 16 Oktober 2024), namun pada kenyataannya Pak Lurah tidak bisa menemui kami dengan alasan ada pertemuan, kami hanya ditemui oleh Seklur Ancol, dimana Seklur tidak bisa memberikan solusi atas persoalan kami, karena penentu kebijakan adalah Lurah,” lanjutnya.

    Ditempat yang sama, awak media juga menemui Ibu Ayu, Ibu Diana, Ibu Merry, Ibu Yeni dan Pak Robin, yang mengungkapkan kebutuhan akan RT dan RW di Apartemen Mediterania Ancol.

    “Kami benar-benar kesulitan saat ini, pengurusan dokumen dan lainnya, RT tidak ada, ke kelurahan nyatakan carateker telah berakhir. Sementara itu dari sisi jumlah penghuni Apartemen Mediterania Ancol, telah bisa membentuk 3 RT,” ungkap Pak Robin kepada awak media.

    “Selama ini, hampir seluruh kebutuhan kami, bukan hanya saya, tapi hampir seluruh isi apartemen dibantu oleh ibu Rusmini dalam pengurusan berbagai hal, baik ke RW, Kelurahan maupun Kecamatan,” timpal Ibu Ayu.

    “Selama ini, Ibu Rusmini membantu kami bertahun-tahun tanpa pamrih dan tanpa keluh kesah mengurus keperluan-keperluan kami, warga Apartemen Mediterania Ancol, keperluan berkas dan lainnya, sehubungan dengan kebutuhan administrasi standar, baik ke RW maupun Kelurahan. Dan saat ini, kami meminta atas nama warga Apartemen Mediterania Ancol, agar RT-RT bisa diadakan di tempat kami,” tambah Ibu Merry.

  • Ustadz Bram. A. Belto Tegaskan SNKB Tidak Bergabung dengan Paslon Manapun dalam Pilkada DK Jakarta

    Ustadz Bram. A. Belto Tegaskan SNKB Tidak Bergabung dengan Paslon Manapun dalam Pilkada DK Jakarta

    PALAPANEWS.MY.ID.COM, JAKARTA –

    Merebaknya Issu keterlibatan Ormas ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU (SNKB) yang dipimpin oleh Ustadz Bram. A. Belto, dalam Pilkada Gubernur DK Jakarta, dengan beredarnya atribut Ormas SNKB pada salah satu foto Calon Gubernur DK Jakarta, menuai kritik tajam, dari DPP SNKB.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU (SNKB) Ustadz Bram. A. Belto, menegaskan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi DK Jakarta dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SNKB Kabupaten / Kota, agar tidak membawa Nama ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU (SNKB) dalam politik praktis pada Pemilihan Gubernur DK Jakarta di Tahun 2024, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang menyatakan bahwa Ormas SNKB tidak Berafiliasi dengan Partai Politik manapun.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU (SNKB) Ustadz Bram. A. Belto

    “Karena sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Pengurus DPP SNKB tanggal 07 Oktober 2024, DPP SNKB telah menyatakan sikap tidak mendukung Paslon yang di usung oleh koalisi Partai apapun, termasuk Paslon dari Partai PDI Perjuangan,” ungkap Ustadz Bram. A. Belto via chat Whatsapp yang dilakukan oleh awak media, terkait munculnya nama Ormas SNKB dalam mendukung salah satu Paslon Gubernur DK Jakarta, beberapa waktu lalu, Selasa, 09 Oktober 2024.

    “Adapun foto salah satu pengurus DPW SNKB Provinsi DK Jakarta yang tercantum dalam Paslon No. 3 Pramono Anung dan Rano Karno adalah dukungan yang dilakukan secara perorangan,” lanjutnya mengklarifikasi temuan Wartawan.

    “Apabila nantinya terbukti membawa atau mengatasnamakan Ormas SNKB, maka DPP SNKB akan memberikan Sanksi tegas dengan mengeluarkan SK pemecatan atas person tersebut,” lanjutnya tegas.

    “Ormas SNKB adalah Lembaga Independen Berbadan Hukum dan memiliki hak untuk memilih Figur, namun tidak dibenarkan untuk terlibat langsung dalam politik praktis, ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINNEKAAN BERSATU atau disingkat SNKB melarang keras kepada Pengurus DPP, DPW, dan DPD, agar tidak bergabung dalam Partai Politik untuk memilih Paslon tertentu dan harus taat dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi,” Jelasnya.

  • Charles Kossay Harapkan KPU Jalankan Juknis Yang Telah Ditetapkan, Agar Pemilu di Tanah Papua Jujur, Adil dan Aman

    Charles Kossay Harapkan KPU Jalankan Juknis Yang Telah Ditetapkan, Agar Pemilu di Tanah Papua Jujur, Adil dan Aman

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Menghadapi Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, secara tidak sengaja telah menciptakan berbagai persoalan di grassroot.

    Menyikapi hal ini, Forum Mahasiswa dan Pemuda Tanah Papua (FORMAPA), kemarin, 07 Oktober 2024, telah menggelar Diskusi Publik di Kopi Titan, Tebet, Jakarta Pusat, dengan Tema Diskusi “Penguatan Demokrasi Dalam pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tanah Papua”.

    Charles Kossay, S.Sos, M.Sos, yang didapuk menjadi salah satu Narasumber dalam Diskusi tersebut, adalah Tokoh Pemuda Asal Papua yang kini berdomisili di Jakarta, dan menjadi Salah satu Pengajar di Salah satu Perguruan Tinggi di Jakarta Pula.

    “Saya secara pribadi melihat konteks Pilkada Serentak 2024 di Tanah Papua, mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar dapat menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat, agar dapat Pemilu di Tanah Papua dapat terlaksana secara jujur, adil dan aman,” ungkapnya kepada awak media, Selasa, 08 Oktober 2024, di salah satu Cafe di bilangan Jakarta Pusat.

    “Harapan ini sesungguhnya berharap banyak agar Pemilu dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut di negara kita tercinta ini,” lanjutnya.

    “Seperti yang terjadi saat ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya yang menolak Pasangan Calon yang bukan Orang Asli Papua (OAP)ddengan dasar Undang-Undang Otonomi Papua, namun pada aturan yang lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki Undang-undang dan aturan tersendiri yang mengatur jalannya pemilu yang aman dan damai,”

    “Untuk itu, Saya sebagai Orang Papua, mendukung KPU, dan mengharapkan KPU tetap berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dan Pemerintah RI, guna menghindari chaos dalam pelaksaan Pemilu di Tanah Papua,” tambahnya.

    “Kekhawatiran utama saya adan konflik di akar rumput akan terjadi, jika tidak menggunakan Petunjuk Teknik (juknis) yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat, di mana konflik-konflik itu nantinya hanya akan merugikan masyarakat di grassroot, kerusakan fasilitas umum, pertikaian berdarah dan hal-hal lainnya, yang tidak kita inginkan bersama,” lanjut Bang Chako, sapaan akrab Charles Kossay.

    “intinya, saya berharap KPU se Tanah Papua, bisa menjalankan seluruh rangkaian Pemilu dengan baik dan aman, serta tanpa konflik, sesuai dengan Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh KPU Pusat, jangan biarkan ada aturan lain yang akan merusak sistem yang telah terbangun dengan baik” tutupnya.

  • Charles Kossay Ungkap Kegelisahan Potensi Konflik Pada Pilkada Serentak di Tanah Papua

    Charles Kossay Ungkap Kegelisahan Potensi Konflik Pada Pilkada Serentak di Tanah Papua

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Pemilihan Kepala Daerah di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota semakin mendekat, seribu satu problema yang juga mulai mencuat. Issu money politics, saling sikut dan menjatuhkan, penebaran janji-janji, dan seribu satu macam mewarnai Indonesia untuk kedua kalinya di 2024, setelah Pemilihan Presiden dan Anggota DPR beberapa waktu yang lalu.

    Tidak hanya menjadi issu di kota besar, bahkan merambah ke Papua, yang saat ini telah memiliki 6 Provinsi. Issu Money Politics hingga konflik kepentingan telah mewarnai proses yang terjalani mendekati Pemilukada 2024.

    Mengingat hal tersebut, Forum Mahasiswa dan Pemuda Tanah Papua (FORMAPA) menggelar Diskusi Publik yang bertema “Penguatan Demokrasi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tanah Papua” yang digelar di Kopi Titan, Tebet Jakarta Timur, Senin, 07 Oktober 2024.

    Diskusi yang menghadirkan 3 Narasumber/Panelis yang merupakan Putra Asli Papua dan merupakan tokoh muda Papua di Jakarta; Moytuer Bimasa, S.Sos, Sharul dan Charles Kossay, S.Sos, M,Sos dihadiri puluhan peserta yang memenuhi Kopi Titan.

    Moytuer Bimasa, S.Sos dalam penyampaian Materinya mengungkapkan bahwa Pemilu Kepala Daerah di Tahun 2024, Papua telah memiliki 6 Provinsi, sementara di Pemilu Kada sebelumnya Papua hanya memiliki 2 Provinsi, hal ini menyebabkan kerentanan konflik semakin luas di tanah papua.

    Sementara itu, narasumber kedua, Sharul mengungkapkan bahwa Posisi Mahasiswa dan Pemuda Papua saat ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan ujung tombak dalam upaya-upaya menyelamatkan Papua dari konflik yang berkepanjangan yang akan terjadi pasca Pemuilukada ini, salah satunya dengan cara bijak menggunakan media sosial, melakukan ajakan dan langkah lain guna memberikan penyadaran positif bagi segala fihak.

    Di akhir sesi, Narasumber, Charles Kossay, S.Sos, M.Sos mengungkapkan saat ini begitu banyak konflik yang telah terjadi di papua saat ini, mulai dari pemilihan presiden dan dpr beberapa waktu lalu hingga saat ini, konflik-konflik semakin menguat dan menghantui tanah papua.

    “Salah satunya adalah persiteruan antara Majelis Rakyar Papua (MRP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana MRP menginginkan penggunaan UU Otonomi Daerah sebagai landasan dalam Pemilukada di papua, sementara KPU tetap bersikukuh dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan secara Nasional di Seluruh Indonesia, dan hingga saat ini masih berjalan dan telah berada di Mahkamah Agung (MA)” ungkapnya.

    “Begitupun dengan budaya Money Politics, bukan hanya menjadi issu Lokal Tanah Papua, namun juga menjadi issu Nasional, untuk menduduki jabatan yang diinginkan, maka issu ini adalah menjadi suatu keharusan, dimana harga 500 juta, 1 Milyar adalah nilai minimum yang harus keluar untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan, lalu bagaimana untuk memerangi Money Politic ini, satu-satunya cara adalah dengan melegalkannya, karena Money Politic ini mustahil untuk ditiadakan,” tandas tegas Bang Chako, panggilan akrab Charles Kossay, S.Sos, M.Sos, yang juga merupakan Salah Satu Tenaga Pengajar di Perguruan Tinggi di Jakarta ini.

  • Dilecehkan, 8 Single Parent Laporkan S Ke Yayasan FORKAM

    Dilecehkan, 8 Single Parent Laporkan S Ke Yayasan FORKAM

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA –

    Susahnya untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta, cukup menjadi momok bagi berbagai kalangan yang berjibaku dengan kerasnya kehidupan Jakarta, apalagi ditambah dengan beban single parent, semakin menyulitkan kondisi.

    “Pekerjaan apapun akan dilakukan, asalkan halal,” ungkap salah seorang korban pelecehan seksual yang menemui Harry Amiruddin (Ketua Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (FORKAM)), Kamis, 03 Oktober 2024.

    Didampingi oleh Tim Advokasi Yayasan FORKAM M. Sofian, SH, Syaifudin, SH dan beberapa staf Yayasan FORKAM, 8 (delapan) orang mengungkapkan secara gamblang tentang pelecehan yang terjadi serta pemotongan honorarium mereka oleh Agen rekruitmen mereka.

    “Setidaknya ada dua (2) pokok persoalan yang dilakukan oleh klien kami, pertama adalah Pelecehan Seksual, dan kedua, Pemotongan Honorarium sebesar 20% oleh pelaku,” ungkap M. Sofian, SH kepada awak media di Sekretariat Yayasan Forkam, Jl. Jend. Suprapto, No. 38, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    “Kedelapan korban ini seluruhnya adalah berjenis kelamin perempuan dan kesemuanya adalah single parent, adalah penonton bayaran dalam sebuah acara terkenal di salah satu TV swasta, yang direkrut untuk meramaikan acara tersebut dengan bayaran tertentu.” Ungkap Harry Amiruddin.

    “Mereka meminta kepada kami, Yayasan FORKAM, untuk membantu mereka dalam mengungkap persoalan ini ke ranah hukum, dan menuntut keadilan atas perbuatan pelaku S, kepada mereka,” lanjut Harry lagi.

    “Salah satu bentuk perlakuan S kepada salah satu korban, adalah mengajak korban untuk makan malam bersama, namun pada kenyataannya, kendaraan yang dipergunakan malah berbelok ke salah satu Penginapan di bilangan Jakarta Pusat,” lanjut Harry lagi.

    “Sebahagian yang pelapor juga mengungkapkan bahwa mereka diberhentikan dari Job mereka sebagai Penonton Bayaran, karena menolak ajakan tersebut, baik ajakan jalan ke puncak-bogor, ajakan nikah siri (nikah di bawah tangan), dan ajakan berhubungan badan,”

    “Namun, kami Tim Advokasi Yayasan FORKAM tidak serta merta akan menindaklanjuti laporan ini, namun akan lebih dahulu mempelajari unsur-unsur pidana maupun perdata pada persoalan ini, kalau benar ada unsur pidananya, tim pengacara kami dan korban akan melapor ke Polda Metro Jaya, Komnas Perempuan dan lembaga terkait lainnya,” ujar M. Sofian, SH, menimpali penjelasan Harry Amiruddin.

  • Ahli Waris Sayangkan Ketidakaktifan Kuasa Hukum dalam Pembongkaran Lapak di Karet Tengsin

    Ahli Waris Sayangkan Ketidakaktifan Kuasa Hukum dalam Pembongkaran Lapak di Karet Tengsin

    PALAPANEWS.MY.ID, JAKARTA,

    Jumat, 27 September 2024, Puluhan Pegawai yang berasal dari Pemkot Jakarta Pusat, Dinas Pendidikan, Pol PP, Kepolisian dan TNI, membanjiri Jl. Masjid 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, guna membongkar sejumlah bangunan yang diduga adalah bangunan liar.

    Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana yang telah diberitakan di banyak media online, bahwa tanah seluas lebih dari 8.017 m2 tersebut, saat ini masih dalam sengketa yang belum menemui putusan akhir, antara pihak Ahli Waris Nyai Djasinta, yaitu Pak Tabrani bin H. Harun melawan PT. Greenwood Sejahtera, namun saat ini pun telah diklaim oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, melalui penyerahan lahan oleh Idris Sukadis.

    Ani Suryani, Kabiro Hukum Pemkot Jakarta Pusat menegaskan bahwa pihak pemerintah Kota Jakarta Pusat memiliki warkah yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjadi dasar untuk menertibkan bangunan yang sedang dalam proses pembongkaran saat ini.

    “Nyai Djasinta itu muncul sebelum dimunculkannya Sertifikat Hak Milik (SHM), selanjutnya oleh BPN menjelaskan bahwa Tanah Nyai Djasinta adalah tanaah yang kembali kepada negara. Kami Pemerintah tidak akan sembarangan, apalagi di tanah ini sudah dibangun lingkungan Sekolah, yang menjadi kepentingan bersama,” ungkap Ani Suryani di hadapan Ahli Waris dan Awak Media.

    “Selama berpuluh tahun dalam pengelolaan tanah ini, Nyai Djasinta tidak pernah muncul, karena lahan ini dikuasa oleh Syaiful Bahri, dan setelah diteliti, Syaiful Bahri sendiri tidak mempunyai alasan dalam pengelolaan dan kepemilikiannya. Setelah di tertibkan di tahun 2019, baru muncul nama Nyai Djasinta yang tidak menguasai lahan,” lanjutnya lagi.

    Di tahun 2019, Ahli Waris atas nama Pak Tabrani melapor ke Polda Metro jaya, bahwa Verponding lahan tersebut telah hilang, artinya Ahli waris saat ini tidak memiliki verponding sama sekali, sehingga berarti Ahli Waris tidak memiliki bukti apapun dalam kepemilikan tanah ini,” lanjut Ani Suryani lagi.

    Faisal, Salah satu Ahli Waris mengungkapkan bahwa pihak ahli waris memiliki seluruh data yang dibutuhkan, dan mengingatkan bahwa saat ini pihak Ahli Waris sedang melakukan banding atas hal tersebut, artinya belum ada kejelasan tentang kepemilikan lahan oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung.

    Ditempat yang sama, Baston Sibarani, warga yang dituakan oleh para Ahli Waris, yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (FORKAM) ini berucap, “Pihak pemerintah dan pihak Ahli waris masing-masing memiliki dasar dalam mengungkapkan argumentasinya, namun saya meminta kepada seluruh warga maupun Ahli Waris agar jangan mengganggu proses pembongkaran yang sedang dilakukan saat ini, karena ini dilakukan oleh Pemerintah yang memiliki dasar atas pembongkaran tersebut.”.

    “Adapun kemudian segala data dan informasi yang dimiliki oleh para fihak, lebih baik di pertemukan di Pengadilan saja atau di Mahkamah Agung,” tambahnya.

    Ibu Ani Suryani merespon positif perkataan yang diungkapkan oleh Baston Sibarani, “Saya kira sangat bijak apa yang diungkapkan oleh Pak Baston Sibarani, seluruh data dan informasi yang ada, baik dari pihak kami, maupun pihak Ahli Waris dapat dipertemukan saja di meja pengadil, dan kami, pihak Pemerintah Kota Jakarta Pusat siap untuk membuka data bersama nantinya,” ungkap Kabiro Hukum Pemkot Kota Jakarta Pusat ini.

    Ditempat terpisah, Faisal (salah satu Ahli Waris) mengungkapkan penyesalannya karena Kuasa Hukum mereka, Victor Simanjuntak, SH, kembali tidak bisa menghadiri pembongkaran paksa lapak dagang milik Ahli Waris.

    “Dari Surat Pertama hingga kelima, kami telah menyampaikannya ke Kuasa hukum kami, Victor Simanjuntak, SH, namun selalu tidak bisa hadir ataupun menangapi persoalan ini, dengan alasan sedang di Luar Negeri atau alasan lainnya. Sehingga sangat wajar, jika kami meragukan keberpihakan Kuasa Hukum Kami kepada kami, para ahli waris, dalam menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya kepada Awak Media.

  • Dharma Pongrengkun-Kun Abyoto Menuju DKI 1 Mendapatkan Dukungan Dari Sejumlah Elemen Masyarakat Dan Mantan Pejabat Juga Purnawirawan

    Dharma Pongrengkun-Kun Abyoto Menuju DKI 1 Mendapatkan Dukungan Dari Sejumlah Elemen Masyarakat Dan Mantan Pejabat Juga Purnawirawan

    Jakarta, PalapaNews.id

    Sejumlah Elemen tokoh masyarakat tokoh pemuda budayawan Negarawan Mantan Pejabat serta Purnawirawan beri dukungan penuh kepada pasangan Dharma Pongrenkun-Kun Abyoto. Sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Beberapa analisa terhadap Pribadi dan sepak terjang seorang Dharma Pongrengkun-Kun Abyoto dengan thesis ide ide gagasan serta pola pikir menjadi bahan masukan dan pertimbangan masyarakat cerdas Jakarta, Gagasan serta Ide ide untuk melanjutkan program Pemberdayaan UMKM serta Kegiatan Sosial Kesehatan Keluarga,atasi Infrastruktur penanggulangan kemacetan Banjir pun menjadi isue menarik yang di suguhkan. Namun bagaimana metode untuk efisien mengatasinya sehingga hal tersebut bukan cuma slogan harus dilaksanakan dikerjakan di tata sebagaimana mestinya.

    Dharma Pongrengkun-Kun Abyoto adalah pasangan yang serasi seorang purnawirawan Kepolisian di bidang Inteligent pemerhati sosial kemasyarakatan yang seringkali memberikan sorotan tajam kepada pemangku kepentingan Nasional bahkan dunia internasional secara ilmiah lugas tegas apa yang di sampaikanya termasuk dalam forum forum diskusi dan di dalam Forum Negarawan. Begitu pula dengan Wakilnya Kun Abyoto seorang Akademisi aktifis sosial dan lingkungan hidup generasi milenial akan menjadi pasangan yang cocok mendampingi kepemimpinan Dharma Pongrengkun, dalam mengatasi Masalah Warga Jakarta dengan segala problema nya.

    Hal tersebut terkait pemilihan sportifitas dari dukungan Independen Suara hati nurani masyarakat Jakarta, yang bebas dari urusan Partai dan intervensi politik ungkap tokoh masyarakat Pendukung Dharma-Kun.
    Kita semua sepakat membuat keluarga warga Jakarta sehat dan kuat, Membuat Jakarta kota yang lebih baik lebih bijak dari Program Visi dan Misi yang disampaikan Dharma Pongrengkun.

    Kini tinggal masyarakat Jakarta yang sudah cerdas berpolitik dan berpolemik dapat memilih dan menilai Sosok Pemimpinya untuk Benahi Jakarta dengan Konsep Keluarga sehat dan kuat menuju masyarakat yang harmonis rukun tetap menjaga budaya persatuan dan kesatuan, lentur bijak tanpa intervensi politik dan tekanan kiri dan kanan, wahai warga Jakarta ini adalah milikmu bukan milik si anu dan si anu kita adalah aspirasi dari bawah independen dari suara hati nurani yang paling dalam.

    (Arifin)