Penulis: Rudi Rudi

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan Umbu Rauta atas perberhentiannya dari Jabatan Dekan FH UKSW sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 55/G/2025/PTUN.SMG. Inti putusan ini menyatakan bahwa Dalam Eksepsi: “Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan”,  Dalam Pokok Sengketa: “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima”.

Sebagaimana diketahui Umbu Rauta menggugat Rektor UKSW  ke PTUN Semarang atas Keputusan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor: 024/KR-Pb/04/2025, tanggal 30 April 2025 tentang Pemberhentian Saudara Umbu Rauta, dari Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Pemberhentian Prof. Umbu Rauta dalam SK Rektor di atas diambil setelah Rektor UKSW menilai bahwa yang bersangkutan telah mengabaikan, tidak menaati, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pakta Integritas yang ditandatanganinya sebagai Dekan, sehingga terciptanya kondisi internal yang tidak kondusif, serta mengganggu keharmonisan relasi di FH UKSW maupun hubungan kerja dengan Rektor, meskipun telah diberikan peringatan keras oleh Rektor. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Rektor UKSW menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a–h jo Pasal 26 ayat (5) huruf f Statuta UKSW (Keputusan Pengurus YPTKSW Nomor 248/B/SW/XI/2016) untuk memberhentikan Prof. Umbu Rauta dari jabatan Dekan.

“Keputusan Rektor UKSW Nomor 024/KR-Pb/04/2025 diterbitkan setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas Dekan Fakultas Hukum. Evaluasi tersebut mencakup kepatuhan terhadap pakta integritas, efektivitas kepemimpinan, hubungan kerja dalam struktur fakultas maupun universitas, serta penilaian terhadap harmonisasi organisasi. Sebelum keputusan pemberhentian diambil, Rektor UKSW telah memberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan melalui Surat Rektor No. 101/Rek/12/2024 tanggal 18 Desember 2024.” “Keputusan ini merupakan pelaksanaan kewenangan Rektor sebagaimana diatur dalam Statuta UKSW Pasal 26 ayat (1) huruf a–h jo. Pasal 26 ayat (5) huruf f.”

Inti Gugatan Umbu Rauta  

Tidak terima dengan pemberhentiannya, Umbu Rauta lalu menggugat Rektor UKSW. Sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 55/G/2025/PTUN.SMG, tanggal 3 Desember 2025, diketahui bahwa inti gugatan Umbu Rauta adalah  keputusan pemberhentiannya dianggap tidak memenuhi syarat hukum administrasi atau hukum publik, keputusan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang jelas, dan dinilai melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Umbu Rauta juga mendalilkan bahwa surat keputusan pemberhentiannya merupakan objek tata usaha negara. Dalam petitumnya, Umbu Rauta selaku Penggugat meminta agar SK Rektor tentang Pemberhentiannya ditunda pemberlakuannya dan dinyatakan batal dan tidak sah.

Jawaban dan Argumentasi Rektor UKSW

Atas gugatan Umbu Rauta, melalui kuasa hukumnya, Rektor UKSW membantah bahwa Keputusan pemberhentian Umbu Rauta bukan merupakan objek TUN dan mengajukan keberatan tentang kompetensi abslout PTUN. Rektor UKSW juga berpendapat bahwa keputusannya untuk memberhentikan Umbu Rauta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan semata dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan  Pasal 26 ayat (5) huruf f Statuta UKSW 2016 jo Pasal 2 angka 1 Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor: 252/B/YSW/IX/2015 tentang Tata Cara Dan Kriteria Pengangkatan Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan Pejabat Di bawahnya di Universitas Kristen Satya Wacana pada pokoknya menentukan bahwa “Dekan ditunjuk dan Diangkat oleh Rektor, sehingga keputusannya murni merupakan tindakan dalam ranah hukum privat bukan hukum publik dan SK pemberhentian dimaksud bukan merupakan objek TUN. Oleh karenanya, PTUN SMG tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili dan memutus gugatan Umbu Rauta.

Untuk meyakinkan majelis hakim bahwa PTUN Semarang tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili gugatan Umbu Rauta, Tim kuasa hukum Rektor UKSW juga menyampaikan setidak 6 (enam) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang intinya menegaskan bahwa Rektor PTS yang memberhentikan dekan dan kaprodi berdasarkan Statuta PTS maka Rektor PTS tersebut tidak dalam kedudukannya sebagai Pejabat TUN sehingga keputusannya BUKAN merupak obyek TUN. Ke-enam (6) yurisprudensi ini disampaikan oleh tim hukum Rektor UKSW mengingat Umbu Rauta merujuk pada  sejumlah putusan pengadilan TUN yang dianggapnya sebagai yurisprudensi padahal substansi putusannya lebih berhubungan dengan pemecatan mahasiswa dan pemutusan hubungan kerja dan tidak ada hubungannya dengan pemberhentian Dekan dan Kaprodi.  Umbu Rauta dan tim kuasa hukumnya juga mengajukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2001, yang diklaim sebagai yurisprudensi namun ternyata putusan MA di atas bukan yurisprudensi karena putusan ini telah dibatalkan Mahkamah Agung melalui Putusan PK yakni Putusan PK No: 48/PK/TUN/2002.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 

Setelah memeriksa bukti, saksi, serta keterangan ahli, majelis hakim sependapat dengan argumentasi hukum Rektor UKSW. Dalam pertimbangannya, majelis merujuk pada Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Jo Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf b angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, hakim menyatakan antara lain PTS seperti UKSW memiliki otonomi akademik dan non akademik, termasuk dalam pengaturan tentang ketenagaan, Rektor UKSW merupakan pimpinan unit kerja Pendidikan Tinggi Universitas Kristen Satya Wacana, tindakan Rektor dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Umbu Rauta adalah tindakan dalam bidang ketenagaan yang didasarkan pada peraturan yang bersifat privat. Dengan demikian Keputusan Rektor tidak dapat dikategorikan dalam tindakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sehingga SK Rektor tentang Pemberhentian Umbu Rauta tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam pertimbangannya, mejelis hakim juga merujuk pada yurisprudensi yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukum Rektor yakni  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 K/TUN/2002, tanggal 11 Juni 2004 yaitu “Hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para Dekan/Dosen serta lain-lain pejabat di lingkungan Universitas Swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas berbagai pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi Rektor UKSW terkait kompetensi absolut PTUN dan menyatakan gugatan Umbu Rauta dinyatakan tidak diterima.

Jika disimak pertimbangan hukum hakim di atas, majelis hakim pemutus mengakui bahwa Rektor UKSW merupakan pemimpin tertinggi dan utama di UKSW. Rektor memiliki kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan Dekan di UKSW berdasarkan kewenangan yang dimiliknya sebagaimana diatur dalam AD-ART YPTKSW dan Statuta UKSW 2016. Karena itu, majelis hakim tidak ingin mencapuri urusan pemberhentian pejabat internal UKSW yang memang sifatnya privat, bukan publik.

Rektor: Putusan Ini Menjadi Momentum untuk Kampus Terus Melaju 

Dalam pernyataan resminya, Rektor UKSW, Prof. Dr. Intiyas Utami, menyampaikan apresiasi terhadap proses hukum yang berjalan objektif dan transparan.

“Kami menghargai putusan PTUN yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa keputusan yang kami ambil didasarkan pada kebutuhan organisasi dan prinsip tata kelola yang baik. Putusan ini menjadi momentum bagi UKSW untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keharmonisan dalam lingkungan akademik.” Rektor juga menekankan bahwa setiap langkah yang diambil pimpinan universitas selalu diarahkan pada stabilitas akademik, kualitas layanan pendidikan, dan kepentingan terbaik bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Upaya memperjelas mekanisme internal, meningkatkan efektivitas komunikasi, serta memastikan setiap keputusan struktural diambil berdasarkan kebutuhan organisasi tetap menjadi prioritas.

UKSW juga memastikan bahwa seluruh proses akademik dan administrasi di Fakultas Hukum berjalan normal di bawah kepemimpinan pejabat fakultas yang telah ditetapkan. Universitas tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas, UKSW menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan dalam rangka menuju kampus berkelas dunia.

Tetap Profesional

Sementara itu, Koordinator Tim Hukum UKSW sekaligus Wakil Rektor Kealumnian dan Kerja Sama, Prof. Yafet Rissy, menyampaikan bahwa pihaknya menerima putusan ini dengan penuh hormat. Ia menegaskan putusan tersebut memperjelas kembali garis otoritas struktural di UKSW. Harapannya, seluruh pejabat struktural dapat bekerja dengan profesional, berintegritas, dan loyal pada nilai-nilai Satya Wacana seraya menambahkan agar  para akademia mengutamakan intelektualitas jernih tanpa rasa dengki.

Jakarta, 24 November 2025 — Dua sosok penting dalam Gebu Minang, Hj. Dra. Elyditra, M.Si., Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Deti, Pengurus Gebu Minang, menyampaikan pesan mendalam terkait film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali”, sebuah film yang mengangkat kisah nyata penuh luka, perjuangan, dan kekuatan seorang anak bernama Nia.

Film ini, yang siap tayang di bioskop seluruh Indonesia, menghadirkan realitas pahit yang dialami banyak anak ketika kehilangan figur orang tua dan menghadapi tekanan psikologis dalam keluarga. Elyditra dan Deti menilai film ini sebagai karya yang mampu membuka mata publik, sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam pernyataannya, Hj. Dra. Elyditra, M.Si. menekankan bahwa film ini adalah potret nyata kondisi yang masih sering terjadi di masyarakat.“Ketika seorang anak bertanya ‘Haruskah aku mati agar ayah kembali?’, itu adalah jeritan batin yang tidak boleh kita biarkan. Film ini mengingatkan kita bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan. Mereka membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan kepastian hadirnya keluarga yang sehat,” ujar Elyditra.

Sementara itu, Deti memberikan apresiasi kepada seluruh tim produksi yang berani mengangkat kisah sensitif ini agar dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat luas.

“Film ini menyentuh hati. Tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga mengajak kita bertanya: apakah kita sudah cukup peduli terhadap anak-anak di sekitar kita? Semoga film ini menjadi pemantik empati dan menjadi pelajaran bahwa setiap anak berhak bahagia dan merasa dicintai,” ungkap Deti.

Keduanya berharap film ini dapat menjadi jembatan edukasi bagi para orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memahami lebih dalam dampak psikologis yang ditimbulkan oleh konflik keluarga terhadap anak. Mereka menilai karya ini bisa menjadi penggerak perubahan dalam cara masyarakat memperlakukan dan melindungi anak.

Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menonton film ini, bukan sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai renungan. Mari kita bangun keluarga yang saling menghargai, saling menguatkan, dan bebas dari kekerasan,” tutup Elyditra.

Film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali” diprediksi menjadi salah satu film paling emosional pada tahun ini, membawa pesan kuat tentang kasih sayang, penyembuhan, dan pentingnya kehadiran orang tua dalam kehidupan seorang anak.

Jakarta, 24 November 2025 — Wakil Ketua Umum UMKM Gebu Minang Bidang Hukum dan HAM, Darmawel, memberikan pesan kuat dan penuh keprihatinan terkait film “Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali, Nia”, sebuah karya yang diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan seorang anak dalam kondisi keluarga yang retak dan penuh tekanan emosional.

Dalam pernyataannya, Darmawel menyampaikan bahwa film ini bukan hanya sebuah tontonan, tetapi juga cermin sosial yang menggambarkan betapa rentannya anak-anak ketika menghadapi konflik keluarga, terutama ketika mereka kehilangan figur ayah atau ibu dalam masa pertumbuhan.

Film ini menjadi alarm bagi kita semua. Ketika seorang anak sampai bertanya ‘Haruskah aku mati agar ayah kembali?’, itu berarti ada luka yang sangat dalam. Kita tidak boleh menutup mata. Hukum, masyarakat, dan negara harus hadir untuk memastikan setiap anak terlindungi—baik secara fisik maupun psikis,” ujar Darmawel.

Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum dan dukungan sosial bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau krisis keluarga. Menurut Darmawel, karya ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, komunitas UMKM, serta organisasi masyarakat seperti Gebu Minang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan manusiawi bagi generasi muda.

Darmawel juga mengapresiasi keberanian pembuat film dalam mengangkat kisah nyata yang sensitif, sekaligus memuji pemeran dan tim produksi yang berhasil menghadirkan emosi dan pesan yang begitu kuat.

Film ini mengajarkan kita bahwa anak bukan sekadar anggota keluarga. Mereka adalah masa depan bangsa. Kita harus memastikan tidak ada lagi anak yang merasa putus asa, apalagi sampai mempertanyakan nilai hidupnya sendiri,” tegasnya.

Sebagai bagian dari Gebu Minang, Darmawel menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspek hukum dan hak asasi manusia terutama terkait perempuan dan anak. Ia berharap film ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kemanusiaan, khususnya yang masih terjadi di dalam keluarga.

Jakarta — Himpunan Pendidikan Tinggi Kesehatan (HPTKes) Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Hotel Oakwood TMII Jakarta, Selasa (18/11/25). Forum strategis ini mengangkat tema “Menjawab Tantangan Transformasi dan Kemandirian Sistem Kesehatan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” yang dihadiri para pimpinan perguruan tinggi kesehatan, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan nasional.

Ketua Panitia Rakernas, Siti Jumhati, SST., SKM., M.Kes., menyampaikan bahwa Rakernas pertama HPTKes ini merupakan tonggak penting bagi arah pembangunan pendidikan tenaga kesehatan Indonesia.

“Transformasi sistem kesehatan dimulai dari transformasi pendidikan. Perguruan tinggi kesehatan harus berani berubah, adaptif, dan menyiapkan SDM kesehatan yang berkompeten, inovatif, serta siap menghadapi tantangan global,” ujar Siti Jumhati.

Ia menjelaskan bahwa penguatan kurikulum berbasis teknologi, peningkatan kapasitas dosen, serta integrasi riset dengan kebutuhan industri kesehatan nasional menjadi fokus utama pembahasan dalam Rakernas.

“Kemandirian sistem kesehatan nasional tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga kemandirian SDM. Pendidikan tinggi kesehatan harus memimpin perubahan itu,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Umum HPTKes Indonesia, Prof. M. Budi Djatmiko, menegaskan bahwa HPTKes berperan strategis dalam mempercepat agenda Indonesia Emas 2045.

“Kita memasuki era persaingan global yang menuntut tenaga kesehatan dengan kompetensi tinggi. HPTKes Indonesia hadir untuk memastikan perguruan tinggi kesehatan mampu menjawab tantangan transformasi digital, kemandirian alat kesehatan, dan peningkatan layanan berbasis riset,” tutur Prof. Budi Djatmiko.

Transformasi sistem kesehatan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi nasional yang kuat antara kampus, pemerintah, industri, hingga lembaga riset, imbuhnya.

“SDM kesehatan adalah tulang punggung Indonesia Emas 2045. Jika pendidikannya kuat, maka sistem kesehatan nasional akan berdiri kokoh dan mandiri,” ujarnya.

Rakernas I HPTKes Indonesia 2025 menghasilkan sejumlah agenda strategis, antara lain:

Penyelarasan kurikulum nasional pendidikan kesehatan dengan teknologi medis modern dan kebutuhan layanan masa depan.

Penguatan riset inovatif menuju kemandirian alat kesehatan dan farmasi nasional.

Pengembangan jejaring nasional–internasional untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Penataan tata kelola organisasi HPTKes untuk memperkuat peran strategis dalam sistem kesehatan nasional.

Forum ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi lintas sektor demi terwujudnya sistem kesehatan nasional yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 18 November 2025 — Rektor Universitas Buddhi Dharma (UBD), Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P., C.T.C., C.M.A., hadir dalam Pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Rembug Nasional Arah Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Hotel Krakatau, Jakarta. 17-18 November 2025.

Kehadiran para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat daya saing pendidikan tinggi nasional dalam menghadapi tantangan global.

Dr. Limajatini menegaskan bahwa transformasi pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari peningkatan tata kelola, budaya mutu, dan integrasi teknologi, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, perguruan tinggi harus adaptif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan ungkapnya, Selasa (18/11/25).

“APTISI hari ini menjadi wadah strategis bagi PTS untuk bersinergi. Tantangan 20 tahun ke depan sangat dinamis. Universitas harus menguatkan core values, tata kelola yang akuntabel, dan memaksimalkan teknologi, termasuk AI, agar mahasiswa memiliki daya saing global,” ujar Dr. Limajatini.

AI sebagai Akselerator Menuju Kampus Berbasis Data

Dr. Limajatini menilai bahwa kecerdasan buatan bukan sekadar tren, tetapi alat akselerasi transformasi kampus. Ia menyebut sejumlah inisiatif yang sedang dikembangkan Universitas Buddhi Dharma, mulai dari penguatan digitalisasi akademik hingga pemanfaatan AI untuk peningkatan proses pembelajaran.

“AI harus dimanfaatkan bukan hanya sebagai tools pembelajaran, tetapi juga untuk pengembangan riset, administrasi kampus, hingga analisis big data yang memperkuat pengambilan keputusan,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan integrasi teknologi yang tepat, perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang bukan hanya kompeten, tetapi relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

APTISI Membangun Ekosistem PTS yang Lebih Kuat

Dr. Limajatini juga mengapresiasi APTISI yang terus memperjuangkan kepentingan perguruan tinggi swasta melalui penguatan regulasi, standarisasi mutu, dan pembinaan berkelanjutan.

“PTS memiliki peran besar dalam mencerdaskan bangsa. Karena itu, sinergi bersama APTISI sangat penting untuk memastikan visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai lewat pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan,” tegasnya.

Komitmen Universitas Buddhi Dharma: Mutu, Integritas, dan Inovasi

Di akhir wawancara, Dr. Limajatini menegaskan kembali bahwa Universitas Buddhi Dharma siap memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan SDM unggul melalui tiga pilar utama:

1. Penguatan mutu akademik dan tata kelola

2. Peningkatan kapasitas dosen serta riset terapan

3. Pemanfaatan teknologi dan AI dalam seluruh aspek kampus

“Universitas Buddhi Dharma berkomitmen untuk terus berinovasi, menjaga integritas, dan memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda. Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari kampus yang visioner,” tutupnya.

Acara pelantikan APTISI dan rembug nasional ini menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi swasta untuk bersatu, bertransformasi, dan memastikan pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di era global.