Penulis: Rudi Rudi

Jakarta, 07 Januari 2026 — Universitas Indonesia (UI) melalui UI Halal Training Center resmi melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJPH sebagai langkah pendirian Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal (LP2JPH) dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia bidang Industri Halal di Kantor BPJPH.

Sinergi yang dilakukan antara UI melalui UIHTC dan BPJPH meliputi penyelenggaraan Pelatihan Jaminan Produk Halal yang memiliki ruang lingkup: a) pelatihan auditor halal; b) pelatihan penyelia halal; c) pelatihan juru sembelih halal; d) pelatihan sumber daya manusia (SDM) bidang syariah dan/atau Dewan Syariah/Dewan Fatwa; e) pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan/atau kegiatan pelatihan lain terkait jaminan produk halal; f) pemanfaatan jaringan kemitraan yang dimiliki oleh PARA PIHAK; g) pemanfaatan media publik dan media informasi lainnya.

Dikutip dari laman BPJPH (07/01/2026) Data SDM Industri Halal yang terlatih sebanyak 1.979.531 Penyelia Halal, 3.575 Juru Sebelih Halal, 1.975 Auditor Halal, 112.302 Pendamping Proses Produk Halal dan 38 lembaga pelatihan SDM Halal. Jumlah data ini masih jauh di bandingkan potensi industri halal yang akan tumbuh USD5,96 trilun pada tahun 2026 (SGIE, 2023/24).

Dihubungi terpisah, Qiwamudin yang ditunjuk sebagai direktur UI Halal Training Center mengatakan UIHTC ingin menjadi bagian yang mencetak SDM Industri Halal berdaya saing global “hadirnya UIHTC sebagai bagian UI Halal Center menjadi era baru Industri Halal UI dalam menciptakan talenta halal berdampak dan berdaya saing global seperti tagline kami yaitu Building Halal Talent for a Global Future” Pungkasnya.

Kepala BPJPH berharap agar hadirnya Lembaga Pelatihan Halal di UI menjadi angin segar dalam menciptakan dan menerapkan standar terbaik SDM Industri Halal “UI harus menerapkan standar dan kurikulum terbaik, serta memosisikan diri sebagai lembaga pelatihan halal profesional yang kredibel, adaptif dan berdaya saing global menjadi bridge institution antara dunia akademik dan dunia industri” tuturnya.

UI Halal Training Center mendapatkan SK 06/SK/UIHC/2025 dari UI Halal Center dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2025 Tentang Penetapan UI Halal Training Center Sebagai Lembaga Pelaksana Pelatihan Auditor Halal Dan Penyelia Halal dengan nomor Registrasi 2601000001.

Penandatangan ini dihadiri oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Presiden Direktur UI Halal Center Nia Adriana, Direktur UI Halal Training Center Qiwamudin, Rektor UIN Bukittiggi Silfia Hanani, Direktur Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat Nur Atik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Good Fortune Halal Certification Service (Qingdao) Co., Ltd, Direktur PT Indonesain Cloud dan para Deputi BPJPH RI.

Jakarta,29 Desember 2025 — Perayaan Natal 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia berlangsung dalam suasana istimewa dan penuh kehangatan melalui rangkaian kegiatan bertajuk “Festival Kasih Nusantara”, yang dipimpin oleh Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd., Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag RI.

Tahun ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kristen dan Katolik di lingkungan Kementerian Agama merayakan Natal secara bersama-sama. Kehadiran Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, serta para tamu kehormatan, semakin memperkuat makna kebersamaan dan persaudaraan dalam perayaan ini. Lebih dari 2.500 undangan hadir secara langsung, dan ribuan lainnya mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Dr. Jeane Marie Tulung menyampaikan apresiasi mendalam kepada Menteri Agama atas dukungan penuh sejak peluncuran Festival Kasih Nusantara pada 3 November 2025 hingga puncak perayaan Natal hari ini.

“Festival Kasih Nusantara tidak dirancang sekadar sebagai perayaan seremonial, tetapi sebagai gerakan iman, kasih, dan kerukunan yang nyata serta berdampak bagi umat dan bangsa,” tegasnya.

Mengusung tema C-Light — “Christmas Love in God, Harmony Together”, rangkaian kegiatan ini menjadi panggilan bersama untuk menghadirkan Terang Kasih Tuhan yang mempersatukan, menguatkan solidaritas, dan meneguhkan harmoni kehidupan berbangsa. Program ini juga selaras dengan prioritas Kementerian Agama dalam memperkuat kerukunan, cinta kemanusiaan, layanan keagamaan berdampak, serta pengembangan ekoteologi.

Festival Kasih Nusantara 2025 mencakup berbagai kegiatan lintas iman dan lintas daerah, antara lain:

* Jalan Sehat Lintas Agama sekaligus launching kegiatan oleh Menteri Agama
* Aksi sosial dan bantuan sembako sebanyak 200 paket kepada panti asuhan Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha
* Pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan RS Siloam
* Seminar nilai-nilai kebangsaan di Surabaya, Manado, dan Sorong
* Aksi kasih di Bandung melalui kegiatan bersih-bersih rumah ibadah dan berbagi kepada anak-anak panti asuhan

Tak hanya itu, Kemenag juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total 3.300 paket bantuan berisi 15 jenis kebutuhan pokok, serta melakukan pendampingan pastoral di Tarutung.

“Kami percaya bahwa di tengah luka dan keterbatasan, kasih yang dihadirkan secara nyata akan menumbuhkan pengharapan dan kekuatan untuk bangkit kembali,” ujar Dr. Jeane.

*Puncak Perayaan: Simbol Harmoni dan Kolaborasi Bangsa*

Puncak perayaan Natal 2025 dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik Kemenag, menampilkan kolaborasi lintas budaya dan lintas generasi, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Momentum ini menjadi peneguhan bahwa Kementerian Agama akan terus menjadi teladan dalam membangun kerukunan, cinta kemanusiaan, dan harmoni kehidupan berbangsa.
Festival Kasih Nusantara 2025 menegaskan bahwa Natal bukan hanya perayaan iman, tetapi juga gerakan kasih yang hidup, menyentuh, dan membangun Indonesia yang lebih damai dan bersatu.

Jakarta, 23 Desember 2025 – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Forum Wicara “Dari Kata ke Rasa: Diplomasi Budaya Indonesia melalui Sastra dan Gastronomi” di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Acara yang dipandu oleh Vita Datau, Founder Choir Indonesia Countranomy Network, menjadi ruang strategis untuk menegaskan peran budaya sebagai instrumen diplomasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Vita Datau, dalam paparannya, menekankan bahwa diplomasi gastronomi bukan sekadar alat promosi budaya di panggung global, melainkan memiliki dampak langsung pada ketahanan pangan Indonesia. “Pemerintah memang sudah memiliki agenda ketahanan pangan yang kuat di Kabinet Merah Putih, dan gastronomi seharusnya menjadi salah satu pilar utamanya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa memperkuat pangan berbasis lokal di setiap daerah dapat memberikan manfaat luas, mulai dari peningkatan ekonomi daerah, kesehatan masyarakat, hingga pengurangan beban logistik. “Jika setiap wilayah diajarkan menanam dan mengembangkan pangan khasnya—seperti jagung, singkong, atau sumber lokal lain—maka akan lahir kekuatan pariwisata dan diplomasi budaya yang lebih kokoh,” jelas Vita.

Forum ini juga menampilkan pendekatan kolaboratif lintas sektor, melibatkan berbagai mitra selain Kementerian Kebudayaan. Vita menilai dialog semacam ini penting untuk refleksi kebijakan dan perumusan arah pembangunan budaya ke depan. “Saya sangat senang dengan forum lintas mitra kebudayaan ini. Model diskusi reflektif seperti ini seharusnya juga diterapkan di kementerian lain,” katanya.

Meskipun menerima undangan dalam waktu singkat, Vita mengaku antusias untuk hadir dan berkontribusi. “Notifikasinya memang singkat, tapi saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari forum ini,” tuturnya.

Forum “Dari Kata ke Rasa” menegaskan bahwa diplomasi budaya Indonesia ke depan tidak hanya berlandaskan narasi dan sastra, tetapi juga pada rasa—kekayaan gastronomi Nusantara sebagai kekuatan ekonomi, identitas, dan kedaulatan pangan bangsa.

Jakarta, TOMS kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan dampak sosial melalui penyelenggaraan TOMS Community Gathering yang berlangsung di Pondok Indah Mall 2, Level 3. Kegiatan ini menjadi wadah bagi TOMS untuk semakin mendekatkan diri dengan komunitas sekaligus memperkenalkan kampanye #PurchaseWithPurpose kepada masyarakat Indonesia. Melalui kampanye tersebut, TOMS menegaskan bahwa setiap pembelian memiliki makna lebih dari sekadar produk.

Acara ini dimulai dengan Meghann Thereze Umali, Regional Brand Manager TOMS, yang memaparkan arah kampanye TOMS secara global serta bagaimana komitmen tersebut diimplementasikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Community Gathering ini dihadiri oleh komunitas, media, serta para pendukung TOMS, dan menjadi ruang berbagi mengenai bagaimana nilai sosial global TOMS diterjemahkan ke dalam aksi nyata di tingkat lokal,

Kampanye ini merupakan evolusi dari inisiatif sosial TOMS yang telah dikenal luas, dengan fokus pada pemberdayaan komunitas serta dukungan terhadap anak-anak melalui kolaborasi dengan mitra sosial.

“Melalui kampanye Purchase With Purpose, kami ingin mengajak konsumen untuk tidak hanya berjalan bersama TOMS, tetapi juga berjalan dengan tujuan—di mana setiap langkah memiliki dampak yang berarti,” ujar Herlianne Silomba, Brand Manager TOMS Indonesia.

Salah satu inisiatif yang disoroti dalam acara ini adalah #BerjalanSambilBerbagi, sebuah program kolaboratif bersama Content Creator dan aktivis sosial Febrian dan Yayasan Peduli Anak Lombok. Dalam sesi diskusi, Febrian membagikan pengalaman serta filosofi di balik gerakan tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara brand dan komunitas untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dimana program ini diwujudkan dengan fokus pada kepedulian terhadap anak-anak.

Kampanye #PurchaseWithPurpose di Indonesia berlangsung mulai Desember 2025 hingga Februari 2026 dan dalam rangkaian kampanye ini, setiap pembelian produk TOMS akan turut berkontribusi dalam mendukung program sosial. Para tamu juga diajak berpartisipasi secara langsung melalui berbagai aktivitas interaktif, termasuk penulisan pesan dukungan yang akan disalurkan bersama donasi kampanye.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Putri Savana, Marketing Executive TOMS Indonesia, yang menambahkan,” Kami ingin memastikan bahwa setiap pembelian tidak hanya memberikan nilai bagi konsumen, tetapi juga berkontribusi secara nyata dan berkelanjutan bagi komunitas yang kami dukung.”

Melalui rangkaian kegiatan ini, TOMS menegaskan posisinya sebagai brand yang tidak hanya menghadirkan produk, tetapi juga nilai dan tujuan—mengajak masyarakat untuk #WalkWithPurpose

Jakarta, 18 Desember 2025 — Wakil Ketua Komite Tetap Pengadaan Jasa Konstruksi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Immanuel Bonardo Hutagalung, menegaskan pentingnya adaptasi, manajemen risiko, dan penguatan tata kelola usaha bagi pelaku jasa konstruksi nasional dalam menghadapi tantangan tahun 2026.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Dinamika Pasar Konstruksi Nasional dan Persepsi Risiko Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2026” yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (18/12/2025).

Immanuel menyoroti bahwa sektor jasa konstruksi berada pada fase krusial akibat perubahan kebijakan fiskal, dinamika proyek infrastruktur, serta meningkatnya risiko usaha yang dipengaruhi faktor ekonomi global dan domestik.

“Tahun 2026 akan menjadi periode penentu bagi industri jasa konstruksi. Pelaku usaha tidak bisa lagi mengandalkan pola lama, tetapi harus adaptif, profesional, dan mampu membaca risiko secara komprehensif,” ujar Immanuel.

Ia menjelaskan bahwa persepsi risiko usaha jasa konstruksi saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis proyek, tetapi juga mencakup risiko pengadaan, pembiayaan, kepastian pembayaran, hingga keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.

Menurut Immanuel, KADIN mendorong adanya perbaikan ekosistem pengadaan jasa konstruksi agar lebih transparan, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha, khususnya bagi badan usaha nasional dan pelaku usaha menengah-kecil.

Sektor konstruksi merupakan mesin utama pembangunan, yang menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan rantai pasok nasional, dan menjadi penghubung antara kebijakan fiskal dan aktivitas ekonomi riil, tambahnya.

Immanuel meyakini kebijakan pemerintah mendukung pertumbuhan industri, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang pasti setiap pihak, setiap aspek akan memperbaiki diri, memperbaiki kondisi yang ada supaya bisa lebih baik lagi di 2026.

“Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha adalah kunci agar industri jasa konstruksi nasional tetap kuat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal bagi pembangunan nasional,” pungkasnya.

Jakarta — Dinamika pasar konstruksi nasional menjelang tahun 2026 menghadapi tantangan serius, terutama dalam tata kelola proyek dan perlindungan hubungan kerja antar pelaku usaha. Hal tersebut disampaikan Rahayu S. Arifin (Ketua Kerja Sama Luar Negeri & Riset Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) usai acara Seminar Nasional “Dinamika Pasar Konstruksi Tahun 2026” yang digelar di Kementerian PU Jakarta, Kamis (18/12/25).

Dalam wawancara awak media, Rahayu menegaskan bahwa persoalan utama di banyak proyek konstruksi bukan semata pada persoalan honor atau pembayaran proyek, melainkan pada lemahnya legitimasi dan penegakan kontrak manajemen proyek.

“Dalam pendekatan project preconstruction management, yang harus jelas dan ditegakkan adalah kontrak manajemennya. Kontraktor dengan SOP kontraktor bukan soal honor proyek semata, tetapi soal hubungan kerja yang dilindungi secara profesional,” tegas Rahayu.

Ia menjelaskan, kontrak manajemen sejatinya berfungsi bukan hanya untuk melindungi uang, tetapi juga melindungi hubungan hukum dan profesional antar pihak yang berkontrak, baik antara pemilik proyek, kontraktor utama, maupun subkontraktor. Ketika kontrak ini diabaikan, maka risiko berantai pun muncul.

Rahayu menyoroti praktik di lapangan yang kerap terjadi, di mana proyek tidak membayar tepat waktu, sehingga kontraktor utama tidak mampu membayar subkontraktor. Kondisi ini menunjukkan absennya mekanisme perlindungan dan jaminan proyek yang seharusnya berjalan.

“Kalau kontrak manajemennya dijalankan dengan benar, seharusnya ada jaminan, ada garansi. Jika pembayaran tidak dilakukan, jaminan pelaksanaan bisa dicairkan. Tapi faktanya, instrumen ini tidak dimainkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rahayu menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas kontraktor dan subkontraktor, baik dari sisi manajemen, kepatuhan kontrak, maupun kemampuan membangun kerja sama yang saling menguntungkan (win-win solution).

Menurutnya, proyek konstruksi seharusnya sudah selesai secara sistem jika pendekatan project preconstruction management dijalankan dengan konsisten sejak awal. Hal ini mencakup kejelasan peran para pihak (third party), penjaminan risiko, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Seminar nasional ini menjadi ruang refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan sektor konstruksi untuk memperbaiki tata kelola proyek menuju tahun 2026 yang lebih profesional, adil, dan berkelanjutan.

Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah–‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMA Indonesia) menggelar konferensi pers Hak Asasi Manusia (HAM) pada hari Rabu (17/12/2025) bertempat Kantor Menteri HAM, Jakarta, sebagai rangkaian refleksi Hari HAM Internasional. Kegiatan ini menjadi penegasan sikap mahasiswa Muhammadiyah dalam menjaga semangat perjuangan terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Sebelumnya, pada 16 Desember 2025, BEM PTMA Indonesia telah menyelenggarakan diskusi nasional refleksi Hari HAM yang menghadirkan akademisi dan praktisi dari Universitas Trisakti, Universitas Malang, serta diikuti oleh sekitar 150 peserta yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa PTMA se-Indonesia. Diskusi tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus bentuk komitmen mahasiswa dalam menjaga “bara api perlawanan” terhadap berbagai pelanggaran HAM

Dalam konferensi pers Rendi Harsono Kordinator isu Hukum dan Hak Asasi Manusia BEM PTMA Indonesia sampaikan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia, BEM PTMA Indonesia menegaskan dua poin tuntutan utama yang merupakan keresahan kolektif mahasiswa dan hasil dari diskusi nasional tersebut.

Pertama, BEM PTMA Indonesia menuntut pembebasan rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat sipil yang hingga kini masih ditahan di tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri dengan tuduhan makar. BEM PTMA menilai tuduhan tersebut tidak tepat, karena tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, yang secara tegas dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28.

“Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Negara tidak boleh membungkam suara kritis dengan pendekatan represif,” tegas Rendi Harsono Kordinator isu Hukum dan Hak Asasi Manusia BEM PTMA Indonesia.

Kedua, BEM PTMA Indonesia secara tegas mendorong pemerintah untuk menetapkan bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut dinilai mendesak mengingat banyaknya korban jiwa, rusaknya tempat tinggal warga, serta terputusnya akses terhadap pangan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

BEM PTMA menilai belum ditetapkannya status bencana nasional berdampak pada lambannya penanganan dan terabaikannya berbagai hak asasi manusia paling mendasar, terutama hak untuk hidup, hak atas tempat tinggal yang layak, serta hak atas akses pangan dan layanan dasar

“Ketika hak hidup warga berada dalam kondisi sangat rentan, negara tidak boleh ragu. Penetapan status bencana nasional akan mempercepat dan mengefektifkan penanganan,” lanjut pernyataan tersebut.

Melalui konferensi pers ini, BEM PTMA Indonesia berharap dua tuntutan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik oleh Kementerian HAM maupun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak ingin masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian dan kesedihan berkepanjangan.

“Ini bukan sekadar tuntutan politik, tetapi tuntutan kemanusiaan. Hak-hak dasar warga negara dan hak sebagai manusia harus dijamin sepenuhnya oleh negara,” tutup Rendi Harsono Kordinator isu Hukum dan Hak Asasi Manusia BEM PTMA Indonesia.

Jakarta – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Kepala Laboratorium Manajemen Proyek Konstruksi, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) Fakultas Teknik UGM, Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, MSc (Eng), menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh bagi pelaku usaha jasa konstruksi nasional dalam menghadapi dinamika pasar dan meningkatnya risiko usaha pada tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Prof. Danang saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional “Dinamika Pasar Konstruksi Nasional dan Persepsi Risiko Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2026” yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Menurut Prof. Danang, perubahan struktur pasar konstruksi nasional yang semakin kompetitif, tekanan efisiensi, serta kompleksitas risiko usaha menuntut kontraktor untuk tidak lagi bertahan dengan pola bisnis lama.

“Kontraktor itu harus mentransformasi diri. Mereka harus berubah dari yang selama ini bersifat general—misalnya general sipil—menjadi berbasis pada penguatan kemampuan divisi-divisi yang dimiliki,” ujar Prof. Danang.

Ia menjelaskan bahwa spesialisasi dan penguatan kompetensi internal menjadi kunci utama agar perusahaan konstruksi mampu bersaing secara berkelanjutan. Tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga dalam penguasaan teknologi, manajemen proyek, serta akses pembiayaan yang semakin selektif.

Selain transformasi model bisnis, Prof. Danang juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan dan kesehatan finansial badan usaha jasa konstruksi. Menurutnya, masih banyak perusahaan konstruksi yang berada dalam kondisi rentan akibat lemahnya manajemen keuangan dan pengelolaan risiko.

“Perusahaan konstruksi juga harus membenahi kesehatan perusahaan mereka. Tanpa fundamental keuangan dan manajemen yang sehat, akan sulit bagi kontraktor untuk bertahan dan berkembang ke depan,” tegasnya.

Seminar nasional ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sektor konstruksi, mulai dari pemerintah, akademisi, asosiasi, hingga pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk membaca arah pasar konstruksi nasional sekaligus mengantisipasi berbagai risiko usaha di tahun-tahun mendatang.

Melalui diskusi dan pertukaran gagasan dalam seminar tersebut, diharapkan dapat lahir rekomendasi kebijakan serta strategi adaptif yang mampu memperkuat daya saing industri jasa konstruksi nasional dan mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur Indonesia.

Jakarta – Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” digelar pada hari Senin (15/12/2025) bertempat Hotel 88 Fatmawati Jakarta,sebagai ruang refleksi dan evaluasi atas implementasi program MBG selama satu tahun terakhir. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas capaian, tantangan, serta strategi penguatan sistem ke depan, khususnya dalam konteks keamanan, pengawasan, dan pelayanan publik.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menegaskan bahwa satu tahun pelaksanaan MBG merupakan fondasi penting bagi perbaikan sistem secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan di lapangan.

Peran Polri dinilai strategis dalam mendukung pengawasan dan pengamanan di SPPG, terutama untuk memastikan standar operasional dijalankan dengan baik oleh seluruh mitra. Kehadiran Polri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam pencegahan, pembinaan, dan penguatan sistem pengawasan terpadu.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun dinilai memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Abednego Panjaitan, S.H, selaku narasumber dalam Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG”, yang digelar sebagai forum evaluasi dan refleksi program strategis nasional tersebut.

Menurut Abednego, MBG merupakan program visioner Presiden Prabowo Subianto yang patut mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia, MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

“Dalam satu tahun ini, MBG telah memberikan dampak luar biasa. Lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi telah disalurkan. Lebih dari itu, program ini membuka lapangan pekerjaan baru secara masif,” ujar Abednego.

Ia menjelaskan, dengan proyeksi sekitar 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun, dan rata-rata menyerap sekitar 50 tenaga kerja per unit, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 1,6 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi nasional.

Tak hanya itu, kehadiran SPPG turut mendorong sektor pertanian dan pemanfaatan lahan kosong. Hasil pertanian masyarakat dapat diserap langsung oleh SPPG, sehingga menumbuhkan semangat bertani dan memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada nasional.

Menariknya, Abednego menyoroti fakta bahwa hingga saat ini, sekitar 18 ribu dapur SPPG dibangun secara mandiri oleh masyarakat, tanpa pembiayaan pembangunan dari negara. Negara baru membayar makanan yang telah diolah dan disalurkan.

“Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Masyarakat bersama pemerintah berinvestasi membangun SPPG. Ini bukti kecintaan rakyat terhadap program MBG dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo,” tegasnya.

Terkait sejumlah persoalan teknis yang sempat muncul, Abednego meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif dan proporsional. Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan, tata kelola, serta regulasi di tingkat dapur SPPG agar kejadian serupa tidak terulang.

“MBG ini program besar dan strategis. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil dijadikan alasan untuk melemahkan kepercayaan publik. Justru ini harus menjadi bahan koreksi agar sistem semakin kuat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi gangguan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan program ini berhasil, mengingat dampak besarnya terhadap masa depan bangsa.

Menutup pernyataannya, Abednego menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan program MBG sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“MBG bukan hanya soal makan bergizi, tetapi tentang masa depan generasi penerus bangsa—kesehatan, kecerdasan, dan pemerataan ekonomi. Mari kita jaga dan dukung bersama,” pungkasnya.

Jakarta — Ketua Umum CWIG (Cerdas Waspada Investasi Global), Henry Hosang, menghadiri Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” yang digelar pada hari Senin (15/12/2025), bertempat Di Hotel 88 Jakarta Selatan, sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam forum tersebut, Henry Hosang menegaskan pentingnya penguatan sistem dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa. Ia menyoroti sejumlah tantangan yang masih terjadi di lapangan dan perlu segera dibenahi secara kolaboratif.

“Harapan saya ke depan, secara sistem ini akan jauh lebih baik. Kita perlu menghindari hal-hal yang saat ini masih terjadi dan berkembang, seperti kasus keracunan dan persoalan teknis lainnya. Ke depan, sistemnya harus diperbaiki dan ditata dengan lebih baik,” ujar Henry Hosang.

Menurutnya, program MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Program MBG ini adalah program strategis Presiden Prabowo, dengan harapan besar bahwa ke depannya akan sangat baik bagi perkembangan anak bangsa. Karena itu, semua pihak harus terlibat aktif dalam memastikan program ini berjalan aman, efektif, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Henry Hosang juga mengapresiasi peran Polri dalam mendukung keamanan, pengawasan, serta stabilitas pelaksanaan program MBG, khususnya di tingkat daerah dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ia mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat sipil agar MBG benar-benar menjadi program yang dirasakan manfaatnya secara luas.

Diskusi publik nasional ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan kebijakan dan sistem MBG, sehingga tujuan besar mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing dapat terwujud.