Penulis: Maya Hasan

  • Pamadi Purno Widodo: Rebranding Ini untuk Pelayanan yang Lebih Baik.

    Pamadi Purno Widodo: Rebranding Ini untuk Pelayanan yang Lebih Baik.

    Palapanews.asia| Jakarta – Memasuki usia ke-130 tahun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) semakin memantapkan posisinya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya historis, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini ditegaskan melalui peresmian rebranding Branch Office (BO) Jakarta Gatot Subroto yang berlokasi di Gedung Menara Bripens, Jakarta Selatan.

    ​Langkah ini bukan sekadar pergantian identitas visual, melainkan bagian dari strategi besar perusahaan untuk tetap relevan bagi lintas generasi, terutama di tengah disrupsi teknologi perbankan yang masif. Menolak “Jebakan Logika Lama”, dalam sebuah opini mengenai eksistensi bank tua, beliau menekankan bahwa bank yang telah berusia lebih dari satu abad dituntut untuk menyelaraskan masa lalu yang tangguh dengan relevansi masa depan.

    ​Wajah Baru Layanan di Pusat Bisnis Ibu Kota

    Peresmian rebranding di BO Jakarta Gatot Subroto ditandai dengan pembukaan selubung papan nama baru oleh jajaran manajemen. Logo yang lebih modern kini menghiasi gedung Menara Bripens, mencerminkan semangat “BRIVolution Reignite”—sebuah fase pertumbuhan yang lebih efisien, customer focus, dan berkelanjutan.

    Branch Office Head BRI Jakarta Gatot Subroto, Pamadi Purno Widodo, menyatakan bahwa momentum HUT ke-130 ini adalah titik balik untuk memberikan standar layanan yang lebih tinggi. ​”Semoga dengan rebranding ini, kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan meningkatkan kinerja BRI, khususnya di BO Jakarta Gatot Subroto. Kami ingin nasabah merasakan atmosfer perbankan yang lebih modern dan dinamis,” ujar Pamadi.

    Fasilitas Unggulan dan Aksesibilitas
    ​sebagai bagian dari pusat operasional penting, BO Jakarta Gatot Subroto kini dilengkapi dengan fasilitas yang mengedepankan kemudahan dan kenyamanan nasabah:
    ​ATM/CRM Setor Tarik 24 Jam: Mendukung kebutuhan transaksi tunai tanpa batas waktu.

    Sentra Layanan Prioritas: Ruang eksklusif bagi nasabah premium untuk konsultasi keuangan yang lebih privat.
    ​Pusat Operasional Strategis: Gedung ini menjadi basis koordinasi bagi Region 7 Jakarta 2 dan Audit Region 7 Jakarta 2.

    ​Jadwal Operasional:
    Untuk memastikan pelayanan yang optimal, BRI KC Gatot Subroto beroperasi pada:
    ​Senin – Jumat: Layanan Kas (08.00 – 15.00 WIB) & Layanan Nasabah (08.00 – 16.00 WIB).

    ​Menuju Seratus Tiga Puluh Tahun
    ​Dengan aset yang kini mencapai lebih dari Rp2.123 triliun (per September 2025) dan laba yang terus mencetak rekor, BRI membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Strategi rebranding ini sejajar dengan langkah institusi finansial global seperti Standard Chartered dan UOB yang juga melakukan penyegaran identitas untuk menandai fase transformasi digital.

    ​Melalui identitas baru yang mengusung semangat “Satu Bank Untuk Semua,” BRI berkomitmen tetap menjadi mitra setia bagi generasi yang tumbuh bersamanya (generasi senior) sekaligus menjadi pilihan utama bagi generasi digital (Milenial & Gen Z) yang menuntut kecepatan dan kemudahan akses.

    (red)

  • Desa Tangkil Dapat Sentuhan Aspal: Program TJSL BRI BO Cibinong

    Desa Tangkil Dapat Sentuhan Aspal: Program TJSL BRI BO Cibinong

    Palapanews.asia | Bogor – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk terus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor perbankan. Melalui Kantor Cabang (BO) Cibinong, BRI menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa perbaikan fasilitas umum di Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

    Program bertajuk “BRI Peduli TJSL Perbaikan Jalan Fasilitas Umum” ini menyasar area strategis di Wilayah RT 003 / RW 001 Desa Tangkil. Tak tanggung-tanggung, BRI mengucurkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk melakukan pengaspalan jalan dengan total luas mencapai 2.200 m² (dimensi 400 meter x 5,5 meter).

    Proses pengerjaan dilakukan secara intensif selama enam hari, terhitung sejak tanggal 5 hingga 10 Desember 2025. Kini, jalan yang sebelumnya mungkin mengalami kerusakan atau sulit dilalui, telah bertransformasi menjadi jalan aspal yang mulus dan layak guna.

    Branch Office Head BRI BO Cibinong, Kurniawan Setyantoro, dalam keterangan resminya pada Rabu (17/12), menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk hadir di tengah masyarakat sebagai agen pembangunan.

    “Kami menyadari bahwa infrastruktur jalan yang baik adalah urat nadi perekonomian desa. Dengan pengaspalan jalan di Desa Tangkil ini, kami berharap mobilitas warga menjadi lebih lancar, akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih mudah, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Citeureup,” ujar Kurniawan, Rabu (17/12).

    Perubahan signifikan ini disambut baik oleh pemerintah desa setempat. Kepala Desa Tangkil, Fikiriana, menyampaikan apresiasi mendalam kepada BRI BO Cibinong atas perhatian dan bantuan nyata yang diberikan kepada warganya.

    “Kami sangat berterima kasih kepada BRI. Program pengaspalan ini sangat berdampak positif bagi warga kami di RT 003 / RW 001. Sebelumnya, kondisi jalan mungkin menghambat aktivitas harian, namun sekarang warga bisa melintas dengan nyaman dan aman. Ini adalah kolaborasi yang luar biasa antara sektor perbankan dan pemerintah desa,” ungkap Fikiriana.
    Langkah BRI BO Cibinong ini membuktikan bahwa kehadiran BUMN harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sekitar. Melalui program TJSL yang terukur dan tepat sasaran, BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

    Dengan rampungnya pengaspalan jalan ini, Desa Tangkil kini memiliki wajah baru yang lebih modern, sekaligus meningkatkan kualitas hidup seluruh penghuninya.

    (red)

  • P dan S LAW FIRM Laporkan Kepala BPN Jakarta Utara KE Menteri Nusron Wahid

    P dan S LAW FIRM Laporkan Kepala BPN Jakarta Utara KE Menteri Nusron Wahid

    Palapanews.asia | Jakarta, Senin 15 Desember 2025 – Kantor Hukum P&S Law Firm yang didirikan oleh Kurator Redho Purnomo, S.H., M.H., C.R.A. dan Advokat Hendra Agus Susanto, S.H. resmi melayangkan laporan pengaduan terhadap Kepala BPN Jakarta Utara.

    Pasalnya, tanggal 9 Oktober 2025 mereka telah mengajukan permohonan blokir sertipikat milik Kliennya yang saat ini menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun sampai dengan laporan pengaduan ini dilayangkan pihak BPN Jakarta Utara diduga telah lalai dan mengabaikan permohonan blokir tersebut.
    “Iya benar, sejak tanggal 9 Oktober 2025 kami sudah mengajukan permohonan blokir, akan tetapi dilakukan pembiaran oleh BPN Jakarta Utara” ujar Redho.

    Akibat kelalaian pelayanan BPN Jakarta Utara tersebut, P&S Law Firm melaporkan Kepala BPN Jakarta Utara ke Kementerian Agraria & ATR BPN RI “hari ini kita ajukan Laporan Pengaduan kepada Bapak Menteri Nusron Wahid agar BPN Jakarta Utara dapat bekerja secara profesional dan tepat waktu” tegas Hendra.

    P&S Law Firm berharap dengan adanya Laporan Pengaduan ini, semua masyarakat mendapatkan manfaat agar kedepannya pelayanan pada BPN Kota Jakarta Utara dapat bekerja secara transparan dan profesional sesuai dengan motto BPN RI “melayani, profesional dan terpercaya”

    (red/tim)

  • Tanpa PBG, Bangunan 2 Lantai di Jakarta Utara Diduga Ilegal

    Tanpa PBG, Bangunan 2 Lantai di Jakarta Utara Diduga Ilegal

    PALAPANEWS.ASIA | Jakarta – Pembangunan sebuah gedung dua lantai yang berlokasi di Jalan Ganggeng XII, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara(12/12/2025) memicu perhatian publik. Proyek tersebut berjalan tanpa memasang Plang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Plang K3, serta Plang Pagu Anggaran, yang merupakan kewajiban utama dalam setiap kegiatan pembangunan, khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk.

    Saat awak media tiba di lokasi, ditemukan hanya sejumlah pekerja bangunan tanpa kehadiran penanggung jawab proyek.
    “Belum datang, biasanya sore,” ujar salah satu pekerja yang tidak bersedia disebutkan namanya.

    Ketiadaan seluruh plang informasi membuat status dan legalitas pembangunan gedung tersebut menjadi pertanyaan besar. Warga sekitar juga mengaku tidak mengetahui peruntukan gedung yang sedang dibangun.

    Seorang warga berinisial Noni mengatakan, “Saya tidak tahu itu bangunan buat apa. Coba tanya RT atau RW saja.”

    Dugaan Pembiaran Aparatur Pemerintah

    Hilangnya plang resmi proyek turut menyoroti pengawasan pemerintah, mulai dari kelurahan, kecamatan, Satpol PP, hingga Citata. Pembangunan tanpa izin yang berlangsung di wilayah padat penduduk seharusnya dapat terpantau sejak awal melalui pengawasan rutin.

    “Bangunan tanpa izin kok bisa berdiri seperti ini? Pihak kelurahan, kecamatan, Satpol PP, dan Citata ke mana? Jangan sampai tutup mata,” ujar salah satu awak media saat memantau kondisi lapangan.

    Dasar Hukum dan Potensi Pelanggaran

    Pembangunan tanpa PBG dan dugaan pembiaran oleh aparatur pemerintah mengandung konsekuensi hukum serius.

    1. Pelanggaran PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

    Sesuai UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP No. 16 Tahun 2021, setiap pembangunan gedung wajib memiliki PBG. Tanpa itu, bangunan dapat dikenakan:

    Penghentian pembangunan

    Penyegelan

    Pembongkaran

    Denda administratif

    2. Penyalahgunaan Wewenang Aparatur

    Aparatur pemerintah yang membiarkan terjadinya pelanggaran dapat dijerat:

    UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

    Pasal 17: penyalahgunaan wewenang karena pembiaran pelanggaran.

    KUHP Pasal 421

    Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.
    Ancaman pidana: hingga 4 tahun penjara.

    3. Jika Ada Gratifikasi atau Kongkalikong

    Apabila ditemukan indikasi aparat menerima keuntungan untuk membiarkan pembangunan ilegal, dapat dikenakan:

    UU Tipikor No. 31/1999 jo. 20/2001

    Pasal 12 huruf E dan F
    – Penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi
    – Pidana 4–20 tahun

    Pasal 3
    –  Penyalahgunaan wewenang merugikan keuangan negara
    –  Pidana hingga 20 tahun

    4. Pemalsuan Dokumen atau Informasi Palsu

    Jika terdapat dokumen palsu atau ketidakterbukaan izin:
    KUHP Pasal 263 – Pemalsuan Dokumen
    –  6 tahun penjara

    5. Bahaya bagi Masyarakat

    Bangunan tanpa izin dapat mengancam keselamatan publik.
    Pasal 359 KUHP
    Kelalaian yang menyebabkan bahaya atau korban.
    – Pidana 5 tahun

    Seruan kepada Pemerintah: Tindak Tegas dan Transparan

    Masyarakat meminta pemerintah bertindak cepat untuk:

    Memeriksa legalitas pembangunan,

    Menghentikan aktivitas jika tidak berizin,

    Mengambil tindakan terhadap aparat yang lalai,

    Memberikan informasi resmi kepada warga,

    Melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran berat.

    Warga khawatir kasus serupa akan terus berulang jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah.

    “Kalau dibiarkan, ini akan terus terjadi. Negara rugi, masyarakat bingung, dan aturan tidak ditegakkan,” ujar Noni, warga sekitar.

    Kasus pembangunan gedung dua lantai tanpa PBG di Sungai Bambu menjadi sorotan serius. Pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk menegakkan aturan, menjaga ketertiban pembangunan, dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di lingkungan aparat pemerin

    (red/Tim)

  • DPC PPP Jakarta Utara Gelar Tasyakuran atas Terpilihnya H.M. Mardiono Sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Periode 2025–2030 Melalui Muktamar X di Hotel Mercure Ancol

    DPC PPP Jakarta Utara Gelar Tasyakuran atas Terpilihnya H.M. Mardiono Sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Periode 2025–2030 Melalui Muktamar X di Hotel Mercure Ancol

    Palapanews.My.Id | Jakarta, 3 Oktober 2025 — Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Jakarta Utara menggelar acara tasyakuran sebagai bentuk syukur, dukungan, dan komitmen penuh atas terpilihnya H. M. Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2025–2030.

    Penetapan kepemimpinan H.M. Mardiono ini berdasarkan hasil Muktamar X PPP yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan keluarnya SK tersebut, jajaran PPP di seluruh Indonesia diharapkan mengakhiri segala polemik internal dan menutup ruang bagi pihak-pihak yang berusaha memecah belah partai.

    DPC PPP Jakarta Utara Tegas Mendukung

    Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Drs. Junaedi, menyatakan bahwa, seluruh jajaran pengurus dan kader di wilayahnya menerima dengan penuh legowo keputusan muktamar dan SK Kemenkumham. Dukungan ini, kata Junaedi, adalah bentuk kepatuhan kader terhadap mekanisme partai dan komitmen untuk selalu satu komando di bawah pimpinan ketua umum yang sah.

    > “Kami segenap pengurus dan kader PPP Jakarta Utara menyambut dengan penuh rasa syukur dan menerima SK Kementerian Hukum. Mari kita sesama kader PPP saling rekonsiliasi, menutup perbedaan, dan jangan memberi celah bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah. PPP Jakarta Utara siap melaksanakan perintah, arahan, dan keputusan Ketua Umum,” tegasnya.

     

    Refleksi atas Dinamika Muktamar X

    Dalam kesempatan tersebut, Drs. Junaedi juga menyinggung dinamika yang sempat terjadi pada Muktamar X. Ia mengakui adanya insiden yang tidak semestinya terjadi, di mana beberapa peserta terlibat saling lempar kursi. Bahkan dirinya terkena lemparan kursi hingga mengalami lebam di bagian dahi.

    > “Saya sendiri mengalami langsung insiden saling lempar kursi di muktamar, bahkan jidat saya lebam terkena lemparan. Namun semua itu menjadi pelajaran berharga. Yang terpilih maupun yang belum terpilih harus legowo dan ikhlas. Kita harus bersatu demi kebesaran partai di masa depan,” ungkap Junaedi.

     

    Menurutnya, sikap legowo dan kebesaran hati adalah kunci agar PPP kembali solid, kompak, serta mampu menatap Pemilu 2029 dengan optimisme baru.

    Optimisme Menyongsong Pemilu 2029

    Dengan kepemimpinan baru di bawah H.M. Mardiono, DPC PPP Jakarta Utara optimistis partai berlambang Ka’bah itu akan semakin solid, kuat, dan mampu meraih suara lebih banyak pada Pemilu mendatang.

    > “Kami yakin, dengan kepemimpinan H.M. Mardiono, PPP akan kembali berjaya, lebih besar, dan lebih bermanfaat untuk umat. Kami siap menjalankan arahan Ketua Umum dan bekerja keras memenangkan PPP pada Pemilu 2029,” tutup Junaedi.

     

    Tasyakuran Sebagai Wujud Syukur dan Persatuan

    Acara tasyakuran yang diselenggarakan di Kantor DPC PPP Jakarta Utara dihadiri oleh jajaran pengurus, kader, serta simpatisan partai. Suasana berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan, menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam mendukung kepemimpinan H.M. Mardiono.

    Kegiatan ini ditandai dengan doa bersama, ramah tamah, serta pernyataan sikap bahwa DPC PPP Jakarta Utara tetap berada dalam satu barisan komando Ketua Umum terpilih hasil Muktamar X.

    (red/tim)

  • Muhammad Mardiono Terpilih Sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025-2030 Melalui Muktamar X yang Dipercepat

    Muhammad Mardiono Terpilih Sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025-2030 Melalui Muktamar X yang Dipercepat

    Palapanews.my.id | Jakarta, 28 September 2025 – Muhammad Mardiono secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode 2025-2030 pada Muktamar X PPP yang berlangsung pada hari Sabtu, 27 September 2025. Pemilihan ini dipercepat oleh pimpinan sidang karena menilai adanya kondisi darurat yang memerlukan keputusan segera.

    Muktamar X PPP, yang diselenggarakan di Jakarta, diwarnai dinamika internal partai. Sejak pembukaan, terjadi perpecahan di antara kader, dengan kericuhan antara pendukung Mardiono dan kubu calon ketua umum lainnya. Amir Uskara, Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, menyampaikan selamat kepada Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi.

    Muhammad Mardiono, kelahiran Yogyakarta pada 11 Juli 1957, adalah seorang pengusaha yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik. Sebelumnya, Mardiono pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten dan Wakil Ketua Umum PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy.

    Meskipun sempat mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum pada Muktamar IX PPP di Makassar pada tahun 2020, Mardiono akhirnya mengurungkan niatnya saat itu. Terpilihnya Mardiono sebagai Ketua Umum PPP diharapkan dapat membawa stabilitas dan arah yang jelas bagi partai dalam menghadapi tantangan politik ke depan.

    (red)

  • Gibran Diminta Bantu Ong Sing Tjwan ,Gibran Akan Digugat Jika Menolak

    Gibran Diminta Bantu Ong Sing Tjwan ,Gibran Akan Digugat Jika Menolak

    Palapanews.my.id | Jakarta – Hari Kamis pada tanggal 25 September 2025, Gus Leman Direktur LBH “ Jati Raga “ selaku Kuasa Hukum dari Ong Sing Tjwan melalui press releasenya meminta dengan hormat kepada Gibran untuk membantu Ong Sing Tjwan agar bisa segera menempati kembali rumahnya yang saat ini telah rata dengan tanah.

    Gus Leman menyampaikan, ” kita itu sering mengirim surat ke Mas Wapres Gibran, tetapi belum pernah satu kalipun direspon sama Gibran , hebat tokh Gibran??,Ini kita kirim surat lagi ke Gibran , jika tidak direspon lagi maka kita akan gugat Gibran di PN Jakpus,” tegas Gus Leman.(25/9).

    Gus Leman meminta kepada Gibran agar jangan cuma melakukan pencitraan semata saja” ,buktikan dong kinerjamu kepada rakyat Indonesia ,supaya tidak ada pandangan negatif di masyarakat jika Gibran itu hanyalah seorang anak kecil yang nggak bisa apa-apa atau Wapres karbitan”, tandas Gus Leman.

    Gus Leman lagi mengatakan kasus hilangnya rumah SHM Ong Sing Tjwan itu terjadi pada bulan april 2016 ,waktu itu Presidennya adalah Bapak Jokowi , Bapaknya Gibran.Ketika ditanya apakah sudah meminta tolong kepada Presiden Prabowo , Gus Leman menyampaikan sudah dan Presiden Prabowo juga telah bergerak ,karena berdasarkan keterangan dari Ketua RW setempat , Ketua RW mengatakan kepada Ong Sing Tjwa jika dia didatangi oleh 3 orang dari suatu instansi yang menanyakan lokasi rumah Ong Sing Tjwan dan kepada Ketua RW tersebut mereka menyampaikan jika kedatangan mereka atas Instruksi Presiden.

    Gus Leman kembali menyampaikan, ” NKRI itu bisa hancur jika ada rumah yang telah berSHM puluhan tahun lamanya , tidak menjadi pihak dipengadilan , tapi rumahnya bisa dirusak dan dirampas oleh pihak lain dan juga yang lebih sadisnya dilakukan dihadapan aparat kepolisian”.

    Untuk itu kepada Mas Wapres Gibran tolong bantu Ong Sing Tjwan ,jika tidak kami berencana akan gugat Gibran di PN Jakpus ,Gus Leman menyampaikan ,”untuk apa rakyat Indonesia itu punya wapres yang muda ,yang ganteng ,yang pintar ,yang lulusan luar negeri tapi tidak peduli dengan penderitaan rakyat kecil ,Merdeka !!!!, pungkasnya.

    (red)

  • Jum’at Berkah BRI BO Ampera: Wujud Nyata Kepedulian dan Kasih Sayang

    Jum’at Berkah BRI BO Ampera: Wujud Nyata Kepedulian dan Kasih Sayang

    PALAPANEWS.MY..IDJakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Branch Office (BO) Ampera kembali menunjukkan komitmennya dalam menebar kebaikan kepada masyarakat.

    BRI BO Ampera menggelar kegiatan sosial bertajuk Jum’at Berkah dengan berbagi bersama puluhan anak yatim di Asrama Daarul Rahman, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jum’at, 12 September 2025.

    Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan tampak dalam kegiatan ini. Puluhan anak yatim yang hadir tidak hanya menerima uluran tangan berupa makan siang, tetapi juga merasakan kasih sayang serta perhatian dari jajaran BRI BO Ampera.

    Branch Office Head BRI Ampera, Kurniawan Dwi Saputra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian BRI terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan.

    “Kami ingin terus menghadirkan kehangatan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan Jum’at Berkah ini, kami berharap dapat menebar kebahagiaan serta memberikan semangat baru bagi anak-anak yatim di Asrama Daarul Rahman,” ujar Kurniawan Dwi Saputra, Jum’at (12/9).

    Lebih lanjut, Kurniawan menegaskan bahwa program Jum’at Berkah bukan sekadar rutinitas sosial, melainkan wujud konsistensi BRI dalam menjalankan nilai-nilai budaya kerja perusahaan yang selalu hadir untuk negeri.

    Kegiatan ini disambut gembira oleh pengurus Asrama Daarul Rahman. Mereka mengapresiasi langkah BRI BO Ampera yang tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.

    Usai berbagi, anak-anak yatim juga diajak berdoa bersama untuk kebaikan dan keberkahan semua pihak. Momen ini semakin menambah suasana haru dan syukur dalam kegiatan Jum’at Berkah.

    Dengan kegiatan ini, BRI BO Ampera berharap dapat terus memperkuat hubungan baik dengan masyarakat sekaligus menegaskan peran perbankan dalam mendukung kesejahteraan sosial.

    (red/Maya)

  • DPC PPP Jakarta Utara Gelar MUKERCAB III, Putuskan Dukungan kepada H. Mardiono sebagai Ketua Umum 2025–2030

    DPC PPP Jakarta Utara Gelar MUKERCAB III, Putuskan Dukungan kepada H. Mardiono sebagai Ketua Umum 2025–2030

    PALAPANEWS.MY.ID | Jakarta Utara, 16 Agustus 2025 – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta Utara menggelar Musyawarah Kerja Cabang (MUKERCAB) III pada Sabtu, 16 Agustus 2025 di Kantor DPC PPP Jakarta Utara, Jalan Beting No. 2 RT 2/9, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung khidmat, dihadiri jajaran pengurus Harian DPW PPP DKI Jakarta, pengurus DPC, alim ulama, tokoh masyarakat, serta ratusan kader partai dari tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga ranting.

    Dengan mengangkat tema “Berjuang Bersama Kader Terbaik, Menangkan PPP pada Pemilu 2029”, MUKERCAB III menjadi momentum penting konsolidasi, evaluasi, sekaligus refleksi perjuangan PPP untuk mengembalikan kejayaan partai Islam yang lahir dari rahim para ulama.

    Rangkaian acara diawali pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Ustadz Ahmad Faqih, S.Pd.I, dilanjutkan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPP. Suasana kebersamaan semakin terasa dengan doa restu para ulama dan tokoh masyarakat yang turut hadir.

    Ketua Panitia, H. Nurul Huda, menegaskan bahwa MUKERCAB merupakan agenda konstitusional partai. “Walau Pemilu 2024 menjadi evaluasi berat bagi kita, MUKERCAB III ini adalah momentum memperkuat soliditas dan semangat agar PPP kembali berjaya di 2029,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Drs. Junaedi, menekankan pentingnya mengutamakan kader internal dalam perjuangan partai. “PPP tidak boleh hanya menjadi kendaraan politik bagi figur eksternal. Mari bekerja nyata agar PPP kembali memimpin dan memenangkan hati rakyat pada Pemilu 2029,” tegasnya.

    Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Wilayah DPW PPP DKI Jakarta, H. Ahmad Lafranta Siregar, SE., MBA., MPM., yang menekankan pentingnya konsolidasi cabang di Ibu Kota sebagai barometer politik nasional. “Enam puluh persen pemilih 2029 adalah generasi muda. PPP harus adaptif, kreatif, dan solid agar kembali berjaya,” katanya.

    Sekretaris DPC PPP Jakarta Utara, Syamsuddin, S.H., juga mendorong Banom-Banom PPP kembali aktif dalam kerja politik di akar rumput. “Semua struktur hingga ranting harus semangat menjemput kemenangan 2029,” pesannya.

    Puncak MUKERCAB III ditandai dengan lahirnya keputusan politik penting. Melalui pandangan umum PAC PPP se-Jakarta Utara, forum secara resmi merekomendasikan dukungan kepada H. Mardiono untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 pada Muktamar mendatang.

    Keputusan ini disambut antusias oleh seluruh peserta sebagai bentuk konsolidasi nyata di tingkat cabang. Dukungan kepada H. Mardiono diyakini dapat membawa stabilitas kepemimpinan sekaligus memperkuat arah perjuangan partai menuju Pemilu 2029.

    Acara ditutup dengan doa bersama dipimpin KH. Nur Jaya, memohon keberkahan, persatuan, serta kekuatan dalam perjuangan politik. Seluruh kader menyatakan tekad untuk memperkuat struktur hingga ke tingkat ranting dan memenangkan PPP pada Pemilu 2029.

    Dengan semangat “Berjuang Bersama Kader Terbaik, Menangkan PPP pada Pemilu 2029”, MUKERCAB III DPC PPP Jakarta Utara menjadi tonggak konsolidasi strategis partai dalam mengembalikan kejayaan dan meneguhkan PPP sebagai partai Islam yang setia pada perjuangan ulama.

    (red/tim)

  • Amalludin, Wakil Ketua Forum RT/RW Se-DKI Jakarta, Tinjau Pos Keamanan RT 012 RW 012 di Sunter Agung

    Amalludin, Wakil Ketua Forum RT/RW Se-DKI Jakarta, Tinjau Pos Keamanan RT 012 RW 012 di Sunter Agung

    PALAPANEWS.MY.ID | Jakarta Utara – Wakil Ketua Forum RT/RW se-DKI Jakarta, Amalludin, melakukan kunjungan kerja ke Pos Keamanan RT 012 RW 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (5/8/2025). Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus pemantauan langsung terhadap kinerja pengurus lingkungan yang dinilai aktif dalam menjaga keamanan wilayahnya.

    Pos keamanan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemantauan lingkungan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan sarana ibadah bagi anggota keamanan yang berjaga, sehingga keberadaannya sangat mendukung kegiatan operasional dan spiritual petugas di lapangan.

    Dalam kunjungan tersebut, Amalludin menyampaikan dukungan atas semangat swadaya dan partisipasi warga yang digerakkan oleh Ketua RT 012, Tony Salim. Menurutnya, RT 012 menjadi salah satu contoh positif dalam membangun sistem keamanan berbasis masyarakat.

    > “Kepedulian dan keterlibatan warga seperti ini harus terus didorong. Ini adalah bentuk nyata bahwa lingkungan yang aman dimulai dari sinergi bersama,” ujar Amalludin.

     

    Ketua RT 012, Tony Salim, menyampaikan bahwa kegiatan keamanan dan kebersihan lingkungan dilakukan atas dasar semangat gotong royong dan keterbukaan. Ia juga berharap semua elemen, baik RW maupun kelurahan, dapat mendukung penuh langkah-langkah positif tersebut.

    > “Saya berharap Ketua RW dan Pak Lurah bersikap netral dan mendukung upaya kami dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Jangan sampai ada pihak yang memperkeruh suasana atau menimbulkan perpecahan di tengah warga,” tegas Tony.

     

    Ia juga menambahkan bahwa perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan secara bijak dan difasilitasi oleh pihak kelurahan agar tidak berkepanjangan dan mengganggu kenyamanan warga.

    > “Kami di RT hanya menjalankan amanah warga. Ini kerja sosial. Tidak ada kepentingan pribadi, yang penting lingkungan tetap aman, bersih, dan guyub,” sambungnya.

     

    Di akhir kunjungan, Amalludin menyampaikan bahwa Forum RT/RW se-DKI Jakarta akan terus mendorong model pengelolaan lingkungan yang inklusif dan partisipatif, serta siap menjembatani komunikasi bila terjadi miskomunikasi antara pengurus RT dan RW.

    Acara ditutup dengan dialog santai bersama warga, serta komitmen bersama untuk mempererat silaturahmi demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di Sunter Agung.

    (red/tim)