PALAPA NEWS

Penulis: AdminPALAPA

  • Don Muzakir Tegaskan Perhatian Presiden Prabowo untuk Papua Saat Lantik Ketua Tani Merdeka Papua

    Don Muzakir Tegaskan Perhatian Presiden Prabowo untuk Papua Saat Lantik Ketua Tani Merdeka Papua

    PALAPANEWS.ASIA, JAYAPURA –

    Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, melantik Pdt. David Waromi sebagai Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Graha Sara, Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, pada Kamis 13 November 2025.

    Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan DPN Tani Merdeka Indonesia Nomor 327/SK-DPN/Tani Merdeka/XI/2025. Keputusan tersebut menandai dimulainya masa bakti kepengurusan Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua untuk periode 2025-2030.

    Hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua Origenes Kambuagya yang mewakili Penjabat Gubernur Papua, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para petani dari berbagai wilayah.

    Dalam sambutannya, Don Muzakir menyampaikan pesan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua. Ia menegaskan, Papua selalu memiliki tempat istimewa di hati Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden Prabowo Subianto cinta sama Tanah Papua. Beliau ingin masyarakat Papua sejahtera,” kata Don Muzakir.

    Menurut Don Muzakir, pemerintah saat ini menaruh fokus besar pada sektor pertanian di Papua. Tanah yang luas dan subur harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Masyarakat Papua harus sejahtera. Papua ini luas dan subur. Pemerintah Presiden Prabowo membantu benih jagung, padi, alat dan mesin pertanian, serta membangun irigasi,” ujarnya.

    la juga menegaskan Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian memastikan petani mudah mengakses pupuk dengan harga yang terjangkau.

    “Petani harus bisa mengakses pupuk, dan harga pupuk akan turun. Presiden Prabowo menginginkan seluruh masyarakat Indonesia sejahtera, tanpa terkecuali,” ucapnya.

    Sementara itu, Pdt. David Waromi, yang juga anggota DPD RI, menyebutkan pelantikan ini bukan sekadar seremoni. la memaknainya sebagai awal kebangkitan pertanian Papua untuk Indonesia.

    “Hari ini bukan sekadar seremoni. Hari ini adalah tanda lahirnya tekad untuk menjadikan Tanah Papua bukan hanya penerima bantuan pangan, tetapi penghasil, penjaga, dan penentu masa depan kedaulatan pangan Indonesia,” tegas Waromi.

    Dengan tema “Tani Merdeka Indonesia: Dari Tanah Papua, Kedaulatan Pangan Dimulai”, ia menegaskan Papua memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pertanian nasional.

    Waromi menilai, kedaulatan pangan Indonesia tidak akan sempurna tanpa peran Papua.

    “Kalimat itu bukan hanya slogan, tetapi seruan hati dan janji. Kami percaya kedaulatan pangan Indonesia tidak akan lengkap tanpa Papua,” ujarnya.

    la menambahkan, kekayaan alam Papua memberi harapan besar bagi masa depan pertanian
    Indonesia.

    “Dari tanah yang kaya dan subur di Papua akan tumbuh berbagai hasil pertanian unggulan seperti padi, jagung, kopi, dan kakao. Semua itu bukan hanya memberi makan rakyat Papua, tetapi juga menghadirkan harapan bagi seluruh Nusantara,” tutur Waromi.

    Pelantikan DPW Tani Merdeka Papua ini dimulainya babak baru gerakan petani di ujung timur Indonesia, sebuah langkah nyata mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan petani sebagai pilar kesejahteraan bangsa.

     

  • “Dana Rakyat Bukan untuk Dirampok”: Posbakumdes Ultimatum Inspektorat Tegal Soal Dugaan Korupsi Desa Kaligayam

    “Dana Rakyat Bukan untuk Dirampok”: Posbakumdes Ultimatum Inspektorat Tegal Soal Dugaan Korupsi Desa Kaligayam

    JURNALSEMBILAN.COM, TEGAL –

    Posko Bantuan Hukum Masyarakat Desa (Posbakumdes) mendesak Inspektorat Kabupaten Tegal untuk segera melakukan audit khusus terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaligayam, Kecamatan Margasari. Desakan ini muncul setelah tim investigasi Posbakumdes menemukan dugaan penyelewengan Dana Desa selama periode 2021–2024.

    Ketua Posbakumdes, Edi Prastio, S.H., M.H., dalam keterangan pers pada 10 November 2025, mengungkapkan bahwa hasil investigasi tim nonlitigasi menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan Dana Desa Kaligayam.

    “Beberapa kegiatan pembangunan fisik dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah tidak tepat sasaran. Selain itu, BUMDes yang seharusnya memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) kini mangkrak dan tidak berjalan. Ini menjadi sorotan utama masyarakat,” ujar Edi.

    Ia juga menyoroti lemahnya transparansi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Padahal, program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Kami menerima banyak keluhan warga yang mempertanyakan transparansi dan hasil nyata dari program ketahanan pangan. Sayangnya, pengaduan itu tidak mendapat tanggapan serius dari BPD Kaligayam,” tambahnya.

    Menurut Edi, pihaknya telah menyampaikan laporan resmi kepada Ketua BPD Kaligayam sebagai representasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa. Namun, BPD justru dinilai tidak menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

    “Sikap pasif BPD menimbulkan dugaan adanya kongkalikong antara pemerintah desa dan BPD. Setiap aduan masyarakat selalu berakhir tanpa tindak lanjut,” tegasnya.

    Posbakumdes menilai bahwa dugaan penyimpangan tersebut bertentangan dengan Pasal 74 hingga 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menegaskan kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa.

    Edi menegaskan, jika terbukti melakukan penyelewengan atau penggelapan, oknum kepala desa dapat dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.

    “Kami memberikan waktu kepada Inspektorat Kabupaten Tegal untuk segera melakukan audit khusus. Jika tidak ada langkah tegas, kami bersama Gabungan Masyarakat Peduli Kaligayam (GMPK) akan menggelar aksi unjuk rasa dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Inspektorat,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Edi Prastio mengingatkan bahwa Dana Desa merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

    “Dana Desa bukan milik pribadi pejabat desa. Itu amanat rakyat untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Kami berharap Inspektorat bekerja profesional dan memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya,” tutupnya.

  • ​”Anak Istri Kami Berteriak,” Sopir Mikrolet Desak Gubernur DKI Terapkan Perbedaan Jalur Angkutan

    ​”Anak Istri Kami Berteriak,” Sopir Mikrolet Desak Gubernur DKI Terapkan Perbedaan Jalur Angkutan

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    11 November 2025 — Puluhan anggota Persatuan Pemilik dan Sopir Mikrolet M02 rute Kampung Melayu – Terminal Pulogadung menggelar aksi protes di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada hari Selasa (11/11). Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para sopir yang merasa penghasilan mereka dimatikan akibat rute Mikrolet M02 yang persis sama dengan rute TransJakarta Koridor 41 selama lima tahun terakhir.

    ​Aksi protes ini bermuara pada dua tuntutan utama, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan komunitas, Ilham.

    ​“Tuntutan kami hanya dua. Satu, perubahan jalur JakLingko (TransJakarta) agar berbeda dengan M02. Kedua, apabila tuntutan enggak disetujui, tariklah kami, 46 unit ini ke dalam JakLingko JAK 41,” kata Ilham, saat ditemui di lokasi.

    ​Kesepakatan Mandek dan Isu Legalitas
    ​Sebelumnya, para sopir telah berusaha menempuh jalur dialog. Ilham menerangkan, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan keberatan resmi ke berbagai lembaga, termasuk Gubernur DKI, Sudin Perhubungan Jakarta Timur (Jaktim), dan DPRD DKI Jakarta.

    ​”Ada tiga pertemuan, satu dengan Direktur Utama dan Direktur Operasional TransJakarta, termasuk Sudin Dishub Jaktim bagian Badan Angkutan Jalan (BAJ). Kita juga sudah ketemu Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta,” terang Ilham.

    ​Ironisnya, saat perwakilan sopir berhasil mencapai kesepakatan perubahan jalur dengan Dinas Perhubungan pada 13 Oktober 2025, kesepakatan itu justru mandek tanpa implementasi. Pardi, sopir M02 lainnya, mengungkapkan adanya kendala legalitas di balik terhentinya kesepakatan.

    ​”Alih-alih diterapkan, malah selentingan terdengar, kesepakatan itu tidak sah karena tidak pakai meterai,” timpal Pardi kepada awak media, menuding adanya upaya untuk membatalkan hasil pertemuan.
    ​Kekecewaan ini mendorong salah satu sopir, Manto, meluapkan emosinya di hadapan Gubernur. “Tolong kami Pak Gubernur… Kami butuh makan, anak istri kami berteriak. Kami harus melawan saingan kami yang gratisan,” ungkapnya.

    Saat berita ini dinaikkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meminta 7 orang perwakilan pendemo, 1 Pemilik Angkot dan 6 Sopir, dan belum diketahui apa hasil audensi antara kedua belah pihak.

  • DPP NCW Beberkan Modus Operandi Jalur Hijau Barang Illegal Asal Cina

    DPP NCW Beberkan Modus Operandi Jalur Hijau Barang Illegal Asal Cina

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    4 Oktober 2025 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menyoroti praktik mafia impor yang merajalela dan mengancam kepentingan rakyat serta industri nasional. Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna, menegaskan bahwa jalur hijau di Bea Cukai diduga disalahgunakan oleh sejumlah perusahaan import borongan untuk meloloskan barang ilegal dari Cina, termasuk sepatu palsu, obat-obatan ilegal, dan kosmetik berbahaya.

    Menurut Hanifa, modus operandi ini melibatkan setoran miliaran rupiah per tahun, yang memungkinkan barang berbahaya masuk ke pasar tanpa pemeriksaan yang memadai. “Berdasarkan investigasi lapangan, perputaran uang dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp20 triliun per tahun. Setiap kubik impor yang seharusnya dikenakan pajak dan biaya resmi hanya dihitung Rp6 juta. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi perampokan terang-terangan terhadap kas negara,” tegas Hanifa dalam konferensi pers di Jakarta.

    Dampak terhadap pasar dan kesehatan rakyat

    Hanifa menekankan bahwa praktik impor ilegal ini menghancurkan industri lokal, merugikan produsen nasional, dan membahayakan konsumen. “Barang berbahaya yang lolos dari jalur hijau menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat. Obat dan kosmetik mengandung bahan kimia beracun, sementara pasar resmi dan industri dalam negeri dirugikan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Ketua NCW menyoroti dugaan keterlibatan pihak internal Bea Cukai yang melindungi praktik ini. “Keamanan pasar dan integritas jalur impor berada dalam risiko ketika aparat atau pejabat yang seharusnya menegakkan hukum malah diduga menjadi bagian dari permainan busuk ini,” tambah Hanifa.

    Seruan tindakan tegas

    NCW menuntut aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas:

    1. Melakukan investigasi menyeluruh terhadap jalur hijau dan seluruh praktik impor ilegal.
    2. Menindak tegas oknum atau pihak yang terlibat, baik di perusahaan maupun institusi terkait, tanpa pandang bulu.
    3. Mengamankan industri lokal dan melindungi konsumen dari produk berbahaya melalui pengawasan yang ketat.
    4. Menjamin bahwa pajak dan pungutan resmi dari impor masuk ke kas negara untuk kepentingan rakyat, bukan pihak tertentu.

    Hanifa menegaskan bahwa praktik mafia impor ini merupakan peringatan keras bagi semua pihak. “Jangan sampai aparat penegak hukum menjadi penonton. Jangan biarkan negara dirugikan sementara pasar ilegal terus berkembang. NCW akan terus mengawasi agar Indonesia menjadi negara yang adil, aman, dan bebas dari praktik korupsi dan kejahatan perdagangan,” pungkasnya.

  • Ini Tanggapan Komeng Terhadap Pelaktikan Pengurus Forum Pemuda Betawi 2000

    Ini Tanggapan Komeng Terhadap Pelaktikan Pengurus Forum Pemuda Betawi 2000

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    Di tengah pesatnya perubahan zaman, keberadaan pemuda masih tetap menjadi harapan dalam memajukan pengembangan potensi di setiap wilayah, termasuk DKI Jakarta.

    Menyadari hal tersebut, Kamis, 21 Agustus 2025, H. Achmad Azran, Anggota DPD RI, melantik H. Cahyadi Habibie, SE, SH sebagai Ketua Umum Forum Pemuda Betawi 2000, di Terraz Tree Hotel, Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

    Dalam kesempatan tersebut, turut dihadiri anggota DPD RI Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, Staf Ahli Gubernur DKI Jakarta, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kebudayaan dan beberapa Pejabat di Wilayah DKI Jakarta.

    Mengawali Acara, Arif Ardiansyah, Ketua Panitia Pelantikan Forum Pemuda Betawi 2000, menyatakan bahwa terlaksananya kegiatan ini adalah Dukungan bersama baik dari Panitia Pelaksana dan bergai fihak yang turut membantu kegiatan ini baik bersifat Materil maupun moril.

    Dalam Kesempatan yang diberikan, H. Achmad Azram, Anggota DPD DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa Beliau sengaja menghadirkan menghadirkan Alfiansyah Komeng untuk Menyemangati Pengurus Forum Pemuda Betawi 2000, dan berharap Organisasi ini bisa mempersatukan seluruh Pemuda Betawi.

    Dalam Sambutannya, Ketua Umum Forum Pemuda Betawi 2000, H. Cahyadi Habibie, SE, SH,, Pemuda Betawi 2000 diharapkan dapat menjadi penerus dari sejarah yang mencatat bahwa di tahun 1927, Mohammad Rochjani Soe’oed yang bersama-sama dengan Mochamad Husni Tamrin mengajak para pemuda untuk bersatu melawan penjajahan, yang kemudian di tanggal 28 Oktober 1928, tercetusnya Sumpah Pemuda.

    “Berbekal hal tersebut, saya bersama kawan-kawan lain menginisiasi hadirnya Forum Pemuda Betawi 2000, yang diharapkan dapat menjadi penerus perjuangan Bang Mohammad Rochjani Soe’oed, dalam hal ini dapat mempersatukan pemuda Betawi pada khususnya dan Pemuda dari berbagai wilayah yang ada di Jakarta” ungkap Bang Habibie.

    Di kesempatan yang sama, Alfiansyah Komeng, Anggota DPD RI asal Jawa Barat, yang juga masih bersuku Betawi, dengan ciri khasnya banyolnya, mengungkapkan harapannya.

    “Saya berharap, Bang Ketua, Habibie dapat mempersatukan Pemuda Betawi di manapun berada, Pemuda Betawi tidak hanya ada di jakarta, namun telah tersebar di berbagai Wilayah di Nusantara ini, terutama Banten dan Jawa Barat.” Ungkapnya.

    Ditemui pasca Pelantikan, Ketua Umum Pemuda Betawi 2000, kembali mengungkapkan harapannya agar Pemuda Betawi dapat menjadi contoh bagi para pemuda lainnya, di belahan Nusantara, terutama di DKI Jakarta.

    “Saya berharap, Pemuda Betawi dapat menciptakan Jakarta yang nyaman, ramah dan bersahabat bagi semuanya.” tutupnya.

  • Momen HUT RI Ke-80, MADAS NUSANTARA Gelar Rapimnas

    Momen HUT RI Ke-80, MADAS NUSANTARA Gelar Rapimnas

    PALAPANEWS.ASIA, DEPOK –

    Organisasi Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara, menyelengarakan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan HUT Ke 1 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Minggu (17/8/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian konsolidasi organisasi, jaringan dan konsolidasi program Madas Nusantara yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Haryo (KRH) HM. Jusuf Rizal, SH.

    Meski Madas baru berusia satu tahun sejak didirikan 17 Agustus 2024 dan izin AHU Kemenkumham, 19 Oktober 2024, Ormas Madas Nusantara melesat cepat dan mampu merangsang tumbuhnya organisasi ke-Maduraan.

    Ketua Madas Nusantara DKI Jakarta Amin Jeffar mengatakan, untuk DPW DKI Jakarta selama satu tahun ini Alhamdulillah sangat berkembang, karena kita organisasi baru (bisa dikatakan kita Bayi yang baru lahir akan tetapi kita bayi ajaib) kenapa bisa dikatakan bayi ajaib karena kita bisa membuktikan bahwa
    Madas nusantara ini sudah ada setiap DPD nya (contoh DPD Jakarta Utara, Jakarta Pusat , Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat).

    Di tingkat Ibu Kota Jakarta sudah ada pengesahan dan pelantikan hanya satu DPD yang belum dilantik dan di sahkan tetapi dalam waktu dekat akan segera dilantik
    Untuk DPK setiap kecamatan Alhamdulillah sudah ada pengurusnya contohnya DPK Kramat Jati dan dalam waktu dekat juga akan segera di sahkan DPK Cilincing
    Insya Alloh DPK lainya akan menyusul,” ujar Amin Jeffar.

    Lebih lanjut Amin Jeffar menambahkan, Alhamdulillah perkembangan Madas Nusantara di DKI Jakarta cukup pesat dan banyak sambutan hangat oleh tokoh masyarakat khususnya Warga Madura yang ada di wilayah DKI Jakarta.

    Telah banyak yang kami lakukan untuk membantu warga Madura yang ada di jakarta seperti dalam penyelesaian masalah konflik dan kami selalu terdepan menjadi penengah dalam penyelesaian masalah serta mencari solusi yg terbaik,” kata Amin Jeffar.

    Tagline kami Madas Nusantara adalah Bina Lindung Sejahtera maka dari itu kami dalam menyelesaikan masalah banyak melalui pembinaan dan perlindungan karena kami mayoritas pengusaha bagaimana anggota kami bisa sejahtera,” pungkas Amin Jeffar.

  • Mediasi Kesekian Kalinya Gagal, Arifin Pastikan Buat Laporan ke BAPPEBTI

    Mediasi Kesekian Kalinya Gagal, Arifin Pastikan Buat Laporan ke BAPPEBTI

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    Kisruh Tuntutan Pengembalian Dana Modal Saham yang dimiliki oleh Arifin (Pengusaha Muda asal Bintuni, Papua Barat) kepada PT Trijaya Pratama Futures (TPFx), akhirnya berbuntut panjang, setelah mediasi yang dilakukan berulang kali menemui kegagalan.

    Kamis, 07 Agustus 2025, Arifin akhirnya memutuskan untuk membuat kronologi persoalan yang akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, selanjutnya disebut BAPPEBTI, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur kegiatan perdagangan berjangka komoditas di Indonesia, karena mediasi yang mempertemukan Arifin dan Anita menemui jalan buntu.

    Kepada Awak Media, Arifin menceritakan bahwa di Tahun 2024, bersama Wakil Pialang PT TPFx, Saudari Anita, Arifin menggelontorkan dana sebesar 2 M, dengan iming-iming akan memperoleh keuntungan besar dalam perdagangan saham melalui PT. TPFx.

    Dalam prosesnya, Arifin sempat mendapatkan keuntungan sekitar 25 Juta dari perdagangan saham tersebut, namun selanjutnya tidak mendapatkan keuntungan lagi, hingga saat ini,

    Di awal proses, Anita yang merupakan Wakil Pialang dari PT. TPFx, membuat email baru, no. Ponsel baru, serta membuat akun Trading Arifin, menjalankan proses perdagangan tersebut, dan mengiming-imingkan keuntungan setiap bulannya, namun akhirnya di lock tanpa sepengatahuan Arifin.

    Sehingga kemudian berakibat Arifin meminta kembali pengembalian dana modal sebesar 2 M kepada Anita, yang merupakan Wakil Pialang PT. TPFx.

    Rizal Tua P. Hutasoit, SH, Selaku Direktur Utama PT. TPFx yang turun tangan menjembatani kisruh persoalan ini, pun, akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa karena Arifin bersikukuh untuk meminta kembali modal saham tersebut.

    “Saya ini orang tidak tahu apa-apa tentang perdagangan saham, sehingga mempercayakan penuh kepada Anita untuk mengelola dana yang saya setorkan ke Rekening PT. TPFx, sebesar 2 M, karena Anita berjanji akan memberikan keuntungan setiap bulannya kepada saya” ungkap Arifin, saat ditemui oleh awak media di Kedai Riolo, Kwitang, Jakarta Pusat.

    “Namun keuntungan yang diberikan hanya sekali, dan setelah itu tidak ada lagi. Dalam Komunikasi yang dibangun, Anita selalu menjawab dengan Sabar, dan kemudian meminta dana tambahan untuk melanjutkan transaksi perdagangan saham tersebut,” lanjutnya.

    “Lah, yang 2 M saja, belum kembali, minta dana lagi?,” tanya Arifin.

    Kisruhpun dimulai, karena Arifin baru mengetahui bahwa Dana sebesar 2 M itu di lock oleh Anita, tanpa sepengetahuan Arifin, dan membutuhkan dana baru untuk kembali memainkan trading kembali.

    “Mulai disitulah saya meminta dana itu dikembalikan, masa setahun lebih dana sebesar 2M itu, tidak lagi menghasilkan apa-apa,” ungkapnya lagi.

    Dalam mediasi sebelumnya, yang juga dihadiri oleh Direktur Utama PT. TPFx, Arifin baru tahu bahwa dana sebesar 2 M tersebut tidak bisa dikembalikan lagi.

    “Saya tidak tahu bahwa dana itu tidak bisa dicairkan lagi, dan diawal proses, saya tidak diberitahu tentang resiko lain dalam trading, yang ada hanya saya dijanjikan oleh Anita, keuntungan, itu saja,” ungkap Arifin lagi.

    “Karena mediasi yang kesekian kalinya ini gagal, maka saya akan segera melaporkan masalah ini ke BAPPEBTI, sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi trading yang ada di Indonesia, untuk meminta pengembalian dana sebesar 2 M tersebut,” tutupnya.

  • LMK RW. 09, Cipinang Muara Harapkan Balifiber Segera Benahi Instalasi Kabel Penyebab Banjir di Komp. PWI

    LMK RW. 09, Cipinang Muara Harapkan Balifiber Segera Benahi Instalasi Kabel Penyebab Banjir di Komp. PWI

    JAKARTA, PALAPANEWS.ASIA –

    Memasuki dunia tekhnologi maya yang kian tak terbendung, keberadaan provider penyedia layanan jaringan internet semakin meraja lela, dan Indihome yang saat ini masih menjadi raja diraja penyedia jaringan internet, mulai mendapat tandingan dari berbagai macam provider lainnya, sebut saja Balifiber, Oxygen, Biznet dan lain sebagainya.

    Sekitar tahun 2017-2018, Balifiber yang mengembangkan sayapnya membangun kerjasama pemasangan jaringan dengan Kompleks PWI yang terletak di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan jatinegara, jakarta Timur, Kompleks yang juga dikenal dengan nama Griya Wartawan dan atau RW 09.

    Perjanjian pemasangan jaringan tersebut tentu saja bukan hanya sekedar pemasangan dan instalasi jaringan kabel, juga termasuk perjanjian pemasangan CCTV dan pemeliharaannya, selama Balifiber masih memiliki jaringan pengguna di Komplek Griya Wartawan, yang saat ini dipimpin oleh A. Bahrul BD. Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Rully.

    Pemasangan kabel jaringan yang semula diharapkan sesuai dengan Standar INSTALASI, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, yang mana instalasi kabel optik dari balifiber itu di Sewer (saluran air kotor) dengan menggunakan klem kabel yang dikaitkan di pinggir sewer. Tetapi pada kenyataannya hanya kabel instalasi yang terlihat oleh mata yang diberikan klem (penguat kabel). Sedangkan sisanya yang berada di bawah duct daripada rumah warga, tidak diberikan klem, dan hal tersebut mengakibatkan penimbunan sampah, yang kemudian berakibat banjir pada saat curah hujan cukup tinggi, dimana hal ini juga diungkapkan oleh petugas Sumber Daya Air (SDA) Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur yang didatangkan untuk melihat penyebab banjir tersebut.

    Walhasil, Kabel-kabel tersebut menjadi penyebab penimbunan sampah, yang kemudian menjadikan saluran air tidak normal dan bahkan tersumbat. Dan data yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa RT dan Ruas Jalan di Kompleks Griya Wartawan menjadi Banjir.

    Ketua RW. 09, A. Bahrul. BD, mengungkapkan bahwa saat instalasi jaringan Balifiber, dirinya belum menjadi Ketua RW, namun ia mengetahui jelas perjanjian tersebut, termasuk perjanjian pemeliharaan CCTV yang dipasang oleh fihak Bali fiber. Jum’at, 01/08/2025.

    Ivan Rusdiyanto, Ketua LMK RW. 09, Kel. Cipinang Muara, yang juga warga Kompleks PWI mengungkapkan “Kami dipush oleh warga untuk menyelesaikan masalah yang telah ditimbulkan oleh Bali Fiber, bukan hanya persoalan penyumbatan saluran air, yang telah beberapa kali menyebabkan banjir di berbagai titik.

    “Beberapa saat lalu, fihak Bali Fiber pernah menemui saya dan Ketua LMK, untuk menindaklanjuti persoalan ini, dan berjanji untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, namun hingga hari ini, tidak ada lagi tindak lanjut hal tersebut, kami pun sudah pernah mengutus salah satu orang kepercayaan kami untuk menanyakan hal ini, namun fihak manajemen tidak mau menemui utusan kami, hanya menerima via telepon,” ungkap Rully Kemudian.

    “intinya sederhana saja, tata ulang instalasi kabel-kabel tersebut, atau sekalian angkut saja, supaya di RW 09 , khususnya di RT. I, III dan V, tidak lagi mengalami kebanjiran, saat curah hujan cukup besar ada di Kompleks ini,” timpal Ivan.

    “Kami tidak mau tahu dengan pergantian managemen di Balifiber, yang kami ingin selesaikan masalah-masalah yang timbul akibat instalasi balifiber di wilayah kami,” tutup Ketua RW. 09, Kel. Cipinang Muara.

  • Viral … Judi Sabung Ayam Ratusan Juta di Purbalingga Diduga Dibekingi Oknum DPR RI

    Viral … Judi Sabung Ayam Ratusan Juta di Purbalingga Diduga Dibekingi Oknum DPR RI

    PALAPANEWS.ASIA, PURBALINGGA –

    Sabtu, 19 Juli 2025 – Praktik perjudian sabung ayam berskala besar diduga berlangsung bebas di Dusun Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Ironisnya, kegiatan ilegal ini disebut-sebut mendapat perlindungan dari seorang oknum anggota DPR yang ikut bermain dalam pengkondisian wilayah, bahkan disinyalir menjadi pemilik lokasi arena.

    Arena sabung ayam ini tidak main-main: digelar rutin mulai pagi hingga selesai, dengan omzet yang menembus ratusan juta rupiah dalam sekali putaran. Bahkan, saat digelar turnamen berhadiah sepeda motor, peserta berdatangan dari luar daerah, menunjukkan betapa luas jaringan yang terlibat.

    Daftar peserta menyebut keterlibatan penjudi dari 12 kota, di antaranya Gombong, Cilacap, Wangon, Cimangu, hingga Tegal. Format pertandingan tercatat rapi, mengindikasikan sistem yang profesional dan terstruktur—lebih mirip turnamen resmi ketimbang praktik judi ilegal.

    Namun yang paling mencolok adalah dugaan kuat bahwa praktik ini dibekingi kekuatan politik dan aparat, membuatnya seolah kebal hukum. Masyarakat menyebut ini sebagai rahasia umum, tetapi hingga kini Polresta Purbalingga dan Polsek Bukateja bungkam dan tak menunjukkan tindakan tegas.

    Sumber internal menyebut lokasi arena sabung ayam itu bukan hanya dijaga ketat, tetapi juga dilengkapi sistem pengamanan canggih untuk mengantisipasi razia. Beberapa tokoh menyebut adanya “pengkondisian” dari dalam agar arena ini aman dari gangguan hukum.

    Situasi ini menyulut kemarahan publik. Desakan terhadap Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, hingga KPK mulai mencuat agar praktik ilegal ini dibongkar hingga ke akar-akarnya, termasuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum anggota DPR.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun dari lembaga legislatif terkait nama oknum yang disebut-sebut terlibat.

    —

    FAKTA LAPANGAN

    Lokasi: Dusun Kedungjati, Bukateja, Purbalingga
    Jam Operasional: 09.00 – selesai
    Hadiah Utama: 1 unit sepeda motor
    Omzet Per Putaran: Diperkirakan ratusan juta rupiah
    Asal Peserta: Gombong, Cilacap, Wangon, Cimangu, Banjar, Kedungjati, Banyumas, Mandiraja, Maos, Barakuda, BCF, Tegal

    PERTANYAAN BESAR UNTUK PENEGAK HUKUM

    Siapa oknum anggota DPR yang diduga menjadi beking dan pemilik arena?

    Mengapa aparat penegak hukum belum bertindak, meski aktivitas ini terbuka dan massif?

    Apakah ada aliran dana ke pihak berwenang sebagai bentuk suap atau “pengamanan”?

    “Jika negara kalah oleh arena judi, lalu kepada siapa lagi rakyat harus percaya?”

    Tim Investigasi akan terus menelusuri keterlibatan aktor-aktor di balik layar, termasuk dugaan aliran dana ke elite politik dan aparat penegak hukum.

    Reporter : Edo

  • “177 URC BERGERAK”, Jaket Hijau Pastikan Hijaukan Kawasan MONAS

    “177 URC BERGERAK”, Jaket Hijau Pastikan Hijaukan Kawasan MONAS

    PALAPANEWS.ASIA, JAKARTA –

    Gelombang hijau nan menggelegar dari ribuan jaket pengemudi ojek online (ojol) dipastikan akan membanjiri kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 Juli 2025. Dalam balutan aksi bertajuk “177 URC BERGERAK” yang digagas Unit Reaksi Cepat (URC), slogan “Satu Tujuan Mencapai Tujuan” bukan sekadar pajangan, melainkan seruan perang yang dialamatkan langsung ke jantung kekuasaan:

    Istana Negara. Ini bukan sekadar demo biasa, ini tamparan keras bagi negara yang abai.

    Di balik riuhnya klakson dan deru mesin, tersimpan bara api kemarahan dan frustrasi mendalam ribuan pengemudi ojol yang merasa dijadikan “bola liar” oleh kebijakan semrawut.

    Menolak status ojol sebagai pekerja atau buruh: Sebuah penolakan telak terhadap upaya pembelengguan kemerdekaan.

    Menolak opini pemotongan 10%: Membongkar narasi sesat yang hanya memecah belah dan menguntungkan segelintir pihak

    Menuntut Presiden segera menerbitkan PERPPU Ojek Online: Desakan mutlak untuk payung hukum yang selama ini tak kunjung tiba, membiarkan nasib jutaan ojol terkatung-katung.

    “Kami akan bergerak serentak ke istana. Ini bukan sekadar demo, ini seruan dari nurani kami yang terus diinjak-injak! Kami tolak diposisikan sebagai buruh! Ojol itu mitra, bukan pekerja yang bisa seenaknya diatur-atur!” tegas Danny Stephanus, juru bicara URC, dengan nada penuh amarah saat konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan (15 Juli 2025). Sebuah kritik pedas bagi pemerintah yang terkesan tak memahami realitas lapangan.

    Ojol Bukan Buruh: Perjuangan Nyata Melawan Keterkungkungan

    Danny Stephanus tak segan menyebut wacana mengubah status mitra menjadi pekerja sebagai jebakan busuk yang berisiko mengubur fleksibilitas dan kemandirian para driver. Ia menyindir keras kegagalan sistem ketenagakerjaan formal yang tak kunjung menyejahterakan buruh, bahkan cenderung menjebak dalam siklus PHK dan upah minim.

    “Banyak buruh bisa jadi ojol, tapi ojol belum tentu bisa jadi buruh. Dan selama ini, setiap tahun yang diperjuangkan buruh hanya soal UMR, padahal PHK massal tetap terjadi, seolah itu prestasi!” sentilnya, menohok telak kegagalan kebijakan ketenagakerjaan yang ada.

    Terkait opini pemotongan 10% dari pendapatan driver, URC dengan lantang menyebut bahwa isu itu sesat, menyesatkan, dan hanya akal-akalan untuk mengadu domba.

    “Yang ada itu biaya tidak langsung, bukan potongan. Yang salah itu sistem tarifnya, bukan bagi hasilnya. Opini itu sengaja diciptakan untuk membenturkan sesama driver demi kepentingan pihak lain!” jelas Danny, mengacu pada Keputusan Menteri KP 1001 Tahun 2022 yang seolah tak digubris.

    URC: Bergerak, Bersuara, dan Tak Bisa Dibungkam oleh Intimidasi Mana Pun!

    Setelah satu dekade lebih memilih diam karena dianggap tak punya taring, URC akhirnya angkat suara dengan penuh keberanian. Danny menyebut PERPPU ojek online adalah “harga mati”, karena selama ini profesi ojol selalu diperebutkan dan diatur semaunya oleh banyak kementerian, tanpa payung hukum yang jelas, membiarkan mereka dalam limbo hukum.

    “Setiap kementerian merasa punya hak atur ojol. Profesi kami jadi bola liar yang ditendang sana-sini tanpa kepastian! Kami ingin kepastian, bukan janji-janji kosong!” serunya, menyiratkan kekecewaan mendalam pada birokrasi yang berbelit.

    URC menegaskan independensinya, tak berafiliasi dengan organisasi mana pun seperti Garda, Tekab, APOB, atau serikat buruh yang mungkin saja sudah “masuk angin” atau punya kepentingan lain. Mereka berdiri sendiri, membawa suara asli dari para pengemudi jalanan yang muak dengan ketidakjelasan.
    Batman: Ganggu Aksi Kami, Berhadapan dengan Saya – Ancam Balik Intimidator!
    Ketegangan makin memuncak saat Achsanur Solihin alias Batman, Jenderal Lapangan Aksi, mengirimkan pesan keras dan tak kenal kompromi kepada pihak-pihak yang mencoba meremehkan atau mengganggu aksi ini.

    “Kalau ada yang berani usik Aksi 177 URC Bergerak, akan berhadapan langsung dengan saya! Saya tidak akan mundur selangkah pun, siapa pun Anda!” tegas Batman dengan nada mengancam, sebuah peringatan bagi siapa pun yang berani mengintervensi perjuangan mereka.

    Aksi Damai, Tanpa Sweeping, Namun Penuh Tekad: 5.000 Ojol Siap Menuntut Hak!

    Suharto, penanggung jawab aksi, memastikan sekitar 5.000 driver ojol dari wilayah Jabodetabek akan bergabung. Ia menegaskan bahwa aksi ini 100% damai, tanpa sweeping, tanpa intimidasi, namun jangan remehkan tekad mereka.

    “Kami tidak melarang teman-teman narik, silakan nyalakan aplikasi. Kalau dapat orderan saat aksi, silakan antar dulu. Kami tidak akan memaksa siapa pun,” kata Suharto, menunjukkan kemandirian dan profesionalisme meski di tengah aksi besar.

    Aksi 177 URC BERGERAK adalah titik balik suara para pengemudi ojek online yang selama ini dipinggirkan, diabaikan, dan diperalat.

    Kini, mereka memilih bersuara lantang, menuntut keadilan, dan menolak diperalat oleh narasi-narasi yang tak berpihak atau kepentingan-kepentingan di luar nurani mereka.

    “Kami bukan buruh. Kami mitra. Dan kami layak mendapat perlindungan hukum yang pasti, bukan sekadar janji manis atau regulasi setengah hati!” tutupnya, sebuah pesan tegas yang harus didengar oleh para pengambil kebijakan.