PALAPANEWS.ASIA.MY.ID | JAKARTA – Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI) bersama Pengurus Wilayah Robithoh Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta mendesak pemerintah menghentikan impor food tray (nampan makanan) dari Tiongkok yang terbukti mengandung minyak babi dan bahan berbahaya bagi kesehatan.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Sekretaris Jenderal APMAKI, Ardi Susanto, mengungkapkan bahwa hasil uji laboratorium di dua lembaga di Tiongkok menyatakan adanya kandungan lemak babi dalam produk tersebut. “Awalnya kami juga berniat impor, tapi setelah diuji ternyata berbeda dengan produk lokal. Kalau produk lokal menggunakan minyak nabati, sedangkan dari China memakai minyak hewani dari babi. Hal ini jelas bermasalah,” tegas Ardi.
Selain itu, Ardi menjelaskan bahwa dalam dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS) tercantum kandungan lemak babi yang digunakan sebagai pelumas untuk mengurangi tingkat reject. “Bahkan kami temukan kadar mangan mencapai 9% dan 201 ppm. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan karena mangan seharusnya digunakan untuk konstruksi, bukan untuk wadah makanan,” tambahnya.
Ketua RMI-NU DKI Jakarta, KH. Rahma Jaelani Kiki, S.Pd.I., M.M., menegaskan bahwa pesantren-pesantren NU mendorong pemerintah untuk segera menarik produk bermasalah tersebut. “Kami meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah tegas. Umat berhak mendapatkan produk yang halal, aman, dan food grade. Jangan sampai dapur-dapur di pesantren dan masyarakat luas mengonsumsi makanan dengan wadah yang tidak halal,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris RMI-NU DKI, Wafa Hendriansah, menambahkan bahwa kapasitas produsen lokal sebenarnya sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. “Anggota kami mampu memproduksi hingga 10–12,5 juta food tray per bulan dengan standar SNI dan halal. Jadi tidak ada alasan untuk terus bergantung pada produk impor bermasalah ini,” jelasnya.
APMAKI bersama RMI-NU DKI menyatakan komitmen untuk mendorong penggunaan produk lokal yang halal dan bersertifikasi, meskipun tingkat reject lebih tinggi dibanding produk impor. “Yang terpenting umat tenang, produk halal, aman, dan sesuai regulasi. Kami siap mendukung penuh kebijakan pemerintah menghentikan impor ini,” tutup Ardi Susanto.
(red/Yazid)
